alexametrics
25 C
Medan
Wednesday, August 17, 2022

iklanpemko
iklanpemko

KPK Didesak Menahan Pemberi Gratifikasi kepada Syahrial

iklan-usi

TANJUNGBALAI, METRODAILY.id – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Merdeka (LSM Merdeka) Nursyahruddin SE meminta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan pihak-pihak yang memberikan gratifikasi kepada M Syahrial, Walikota Tanjungbalai non aktif, yang menjadi Tersangka kasus penyuapan penyidik KPK.

Pasalnya, beberapa pihak yang mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada M Syahrial untuk pengamanan posisi mereka di Pemko Tanjungbalai, masih berkeliaran bebas.

Menurut Nursyahruddin, sejumlah nama tidak menjadi rahasia lagi dimasyarakat Tanjungbalai, seperti Kadis PUPR Tety Juliany dan Sekda Tanjungbalai Yusmada. Dimana Sekda telah mengakui bahwa telah ada memberikan uang ke M Syahrial melalui Sajali sebagai penghubung.

Seperti diketahui, gratifikasi adalah memberikan uang atau barang (tanda terima kasih) kepada pegawai negeri ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara, adalah termasuk gratifikasi Ilegal.

Baca Juga :  Polsek Sibabangun Gelar Vaksinasi Secara Door to Door

“Maka dari itu, seharusnya penetapan tersangka tidak boleh terhenti di saudara MS,”  tutup Ketua LSM Merdeka ketika dikonfirmasi di Julius, Selasa 24/08/2021 sekitar pukul 13.15 Wib.

Seperti diketahui bahwa ancaman pidana penjara dan denda yang akan menjerat pelaku perbuatan pidana Gratifikasi adalah diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 12 huruf a dan b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) UU No 20 Tahun 2001 dengan ancaman Pidana paling sedikit 1 tahun, paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.0000. (VINO)

TANJUNGBALAI, METRODAILY.id – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Merdeka (LSM Merdeka) Nursyahruddin SE meminta Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan pihak-pihak yang memberikan gratifikasi kepada M Syahrial, Walikota Tanjungbalai non aktif, yang menjadi Tersangka kasus penyuapan penyidik KPK.

Pasalnya, beberapa pihak yang mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada M Syahrial untuk pengamanan posisi mereka di Pemko Tanjungbalai, masih berkeliaran bebas.

Menurut Nursyahruddin, sejumlah nama tidak menjadi rahasia lagi dimasyarakat Tanjungbalai, seperti Kadis PUPR Tety Juliany dan Sekda Tanjungbalai Yusmada. Dimana Sekda telah mengakui bahwa telah ada memberikan uang ke M Syahrial melalui Sajali sebagai penghubung.

Seperti diketahui, gratifikasi adalah memberikan uang atau barang (tanda terima kasih) kepada pegawai negeri ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara, adalah termasuk gratifikasi Ilegal.

Baca Juga :  Terpapar Covid-19, Pendeta Dosmariani Sinaga Meninggal

“Maka dari itu, seharusnya penetapan tersangka tidak boleh terhenti di saudara MS,”  tutup Ketua LSM Merdeka ketika dikonfirmasi di Julius, Selasa 24/08/2021 sekitar pukul 13.15 Wib.

Seperti diketahui bahwa ancaman pidana penjara dan denda yang akan menjerat pelaku perbuatan pidana Gratifikasi adalah diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 12 huruf a dan b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) UU No 20 Tahun 2001 dengan ancaman Pidana paling sedikit 1 tahun, paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.0000. (VINO)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/