Advertisement

Tahun Ini, Pemko Siantar Terima 92 CPNS dan 713 PPPK

A
Penulis: Admin Metro Daily❯
PPPK Guru yang menerima SK Wali Kota Pematangsiantar.
PPPK Guru yang menerima SK Wali Kota Pematangsiantar.

SIANTAR, METRODAILY - Pemko Pematangsiantar tengah menyusun formasi penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2024. Tahun ini, Pemko Pematangsiantar menerima 92 CPNS untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat, serta 713 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga teknis dan kesehatan.


Advertisement

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pematangsiantar Timbul Simanjuntak menjelaskan Kemenpan-RB telah memberikan persetujuan prinsip terkait jumlah kebutuhan pegawai ASN baru di lingkungan Pemko Pematangsiantar.

"Persetujuan jumlah kebutuhan ASN sudah keluar. Tinggal nanti kita ajukan lagi kebutuhan formasinya. Maksudnya, jabatan A nanti berapa orang, begitu. Kebutuhan kita untuk CPNS ini adalah tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat," kata Timbul.

Timbul menyampaikan, usulan sebanyak 92 CPNS Siantar 2024 ini berdasarkan kebutuhan yang sudah dikaji oleh BKPSDM Pemko Pematangsiantar setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

Advertisement

"Jadi jumlah kebutuhan CPNS sebanyak 92 ini berdasarkan kebutuhan kita yang sudah kita padat-padatkan," tukas Timbul.

Timbul menyampaikan, pihaknya selanjutnya akan menunggu petunjuk teknis Kemenpan RB terkait penetapan formasi CPNS dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku penyelenggaraan seleksi nasional.

"Penetapan itu dari Kemenpan RB, kemudian BKN nanti tinggal teknis seleksi penerimaannya. Nanti kita akan kirim formasi kebutuhan, dan keluar penetapan formasi dari Kemenpan RI hingga sampailah nanti pada tahapan seleksinya," pungkas Timbul.

Advertisement

Adapun untuk penerimaan PPPK TA 2024 ini, sambung Timbul, sebanyak 713 posisi dibuka terdiri atas 711 tenaga teknis dan 2 tenaga medis.

Formasi PPPK ini, sambungnya, khusus bagi tenaga teknis/honorer yang sudah mengabdi di Pemko Pematangsiantar.

“Jumlah ini merupakan usulan dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah mendapatkan izin prinsip dari Kemenpan-RB,” kata Timbul.

“Misalnya Diskominfo ada 11 orang, seperti penelaaah jaringan, operator, dan sebagainya. Nanti kita menunggu arahan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi dari BKN selanjutnya,” kata Timbul. (tmc/int)

Advertisement
Editor : Admin Metro Daily

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer