Advertisement

BPN Asahan Didemo, Diminta Hormati Putusan Pengadilan

E
Penulis: Editor Satu❯
Unjuk rasa di  kantor ATR/ BPN Kabupaten Asahan.
Unjuk rasa di kantor ATR/ BPN Kabupaten Asahan.

ASAHAN, METRODAILY – Dua organisasi masyarakat, DPP LSM Gemmako Asahan RI dan DPP Parmasi Asahan, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Asahan, Jumat (2/5/2025).


Advertisement

Mereka menuntut agar BPN Asahan mematuhi putusan pengadilan dan mencopot kepala kantor yang dinilai melanggar aturan.

Aksi berlangsung di halaman Kantor ATR/BPN Asahan di Jalan WR Supratman, Kisaran. Dalam orasinya, massa menilai BPN telah mengabaikan aturan soal tanah sengketa. Mereka menuding pemecahan surat tanah milik Susanto yang sedang bersengketa telah dilakukan secara melawan hukum.

Advertisement

“Tanah yang masih dalam sengketa tidak boleh dipecah atau dialihkan. Itu jelas diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan PP Nomor 24 Tahun 1997,” tegas Muhammad Seto Lubis, koordinator aksi.

Menurut Seto, pemecahan surat atas lahan milik Susanto dilakukan oleh Juliyanty dan So Huan—padahal keduanya sudah kalah dalam proses hukum. Ia menyebut, perkara tersebut telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan putusan PN Tanjungbalai, PT Medan, hingga Mahkamah Agung.

Bahkan, lanjutnya, lahan tersebut sudah dieksekusi oleh pengadilan dengan penetapan sita eksekusi pada 30 Agustus 2024.

“Susanto sudah empat kali datang ke Kantor ATR/BPN Asahan, tapi tidak mendapat kejelasan. Kami melihat ada unsur pembangkangan terhadap putusan hukum,” kata Seto.

Menanggapi hal itu, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ATR/BPN Asahan, Elfiza, membantah pihaknya menolak proses pengurusan hak atas tanah Susanto. Menurutnya, pihak Susanto belum melampirkan berkas yang lengkap.

“Kami sudah bertemu dengan kuasa hukumnya, dan mereka akan melengkapi dokumen. Selama ini belum ada bukti putusan dan eksekusi yang diberikan secara resmi ke kami,” ujar Elfiza. (vin)

Advertisement
Editor : Editor Satu

Artikel Terkait

Demo AMKAK di DPRD Karo, Desak Pansus CSR dan Usut Dana BDLUT Rp8,23 Miliar

Demo AMKAK di DPRD Karo, Desak Pansus CSR dan Usut Dana BDLUT Rp8,23 Miliar

AMKAK menggelar demo di DPRD dan Kantor Bupati Karo, mendesak Pansus CSR serta mempertanyakan TGR BDLUT pengungsi Sinabung Rp8,23 miliar.

Ribuan Warga Kepung Kantor Bupati Aceh Singkil, Desak Bantuan Korban Banjir Segera Dicairkan

Ribuan Warga Kepung Kantor Bupati Aceh Singkil, Desak Bantuan Korban Banjir Segera Dicairkan

Ribuan warga korban banjir Aceh Singkil mendemo kantor bupati menuntut pencairan bantuan. Bupati akhirnya menandatangani komitmen penyaluran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer