alexametrics
31.7 C
Medan
Monday, August 15, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Gubsu Didesak Revisi UMP 2022

iklan-usi

MEDAN, METRODAILY.id – Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, Pemprov Sumut hanya menghitung berdasarkan inflasi yang rerata 0,93 persen. Padahal menurut aturannya, juga bisa ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 1,78 persen, sesuai data BPS tahun 2020.

Artinya, kata Willy, ada sekitar 2,71 persen inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan melihat kondisional hubungan industrial lainya, ditambah alasan buruh tidak naik UMP-nya pada 2021 lalu.

“Harusnya UMP Sumut boleh naik di atas 7 persen, tinggal dudukkan semua pihak (tripartit) untuk memusyawarahkan kesepakatan upah laik bagi buruh,” kata Willy kepada wartawan, Senin (22/11).

Lebih lanjut, Willy menyebut, gubernur dapat menaikkan UMP jika tidak sepenuhnya memakai panduan variabel penetapan upah secara nasional yang mengacu PP 36/2021 serta ancaman Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.

“Tapi Gubsu tidak berani mengeluarkan diskresinya,” sebutnya.
Hingga saat ini, kata Willy, kaum buruh di seluruh Indonesia masih gencar menolak pemberlakuan UMP mengacu pada PP36. Karena, kalau semua dibaca tentang penetapan UMP dalam PP36 tersebut, peran dewan pengupahan sudah tidak ada, bahkan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh sudah dihilangkan, dan banyak lagi hak-hak buruh atas upah yang tereduksi.

“Bagaimana mungkin upah buruh dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta variabel paritas daya beli, dan tingkat penyerapan tenaga kerja? Sementara UU dan PP terdahulu menghitung kebutuhan pokok kehidupan buruh untuk bertahan hidup, itu yang dinamakan KHL, yang seharusnya dalam dihitung sandang, pangan, papan dan sosial kehidupan buruh. Itu pun dihitung hanya buruh lajang, istri dan anak-anak tidak dihitung,” tegasnya.

Tak Cukup Bayar Tarif Parkir

Willy menilai, kenaikan UMP tahun 2022 ini jika dihitung per hari, maka tidak cukup untuk membayar tarif parkir sepedamotor. Disebutnya, jika kenaikannya hanya Rp23.186, dibagikan 25 hari kerja, maka per harinya tidak sampai Rp1.000.

Baca Juga :  Dolly Kunjungi Lantosan Rogas

“Kita ambil lagi contoh lagi UMK Medan tahun 2021 sebesar Rp3.329.867. Kalau 1 persen, berarti kenaikan hanya kurang lebih Rp33 ribu, ini juga tidak sampai Rp2.000 per hari. Sementara, kita semua bayar parkir sepedamotor saja Rp2.000 setiap hari, bahkan bisa berkali-kali dalam sehari. Ini sangat terlalu, dan miris nasib kaum buruh saat ini,” ungkap Willy.

Dia menambahkan, kenaikan yang minim tersebut sebagai bentuk diskriminasi Pemprov Sumut terhadap kaum buruh, bahkan tidak peka dan peduli terhadap buruh.

“Tahun lalu UMP dan UMK se-Sumut tidak naik. Ia bilang prihatin kepada pengusaha. Padahal, inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu sekitar 6 persen. Kini giliran buruh sudah susah karena tidak naik gajinya, malah tetap mengabaikan tuntutan buruh,” tegasnya.

Diungkapkannya, dampak UMP dan UMK yang sudah setahun tidak naik di Sumut, menyebabkan kaum buruh tepaksa gali lubang tutup lubang.

“Gajinya tidak cukup untuk makan dan membiayai kehidupannya. Sudah banyak buruh yang bekerja ganda, contohnya sudah pulang kerja dia harus narik becak atau jadi driver ojek online (Ojol), dan kerja serabutan lainnya,” ungkapnya.

Karenanya dalam waktu dekat, mereka akan menggelar aksi jika aspirasi tersebut tidak diakomodir oleh Pemprov Sumut. “Ya, kita akan siapkan aksi protes tegas atas kenaikan yang sangat menyakiti hati buruh ini, bahkan awal Desember nanti kami akan melakukan mogok kerja nasional,” tandas Ketua Partai Buruh Sumut ini.

MEDAN, METRODAILY.id – Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, Pemprov Sumut hanya menghitung berdasarkan inflasi yang rerata 0,93 persen. Padahal menurut aturannya, juga bisa ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 1,78 persen, sesuai data BPS tahun 2020.

Artinya, kata Willy, ada sekitar 2,71 persen inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan melihat kondisional hubungan industrial lainya, ditambah alasan buruh tidak naik UMP-nya pada 2021 lalu.

“Harusnya UMP Sumut boleh naik di atas 7 persen, tinggal dudukkan semua pihak (tripartit) untuk memusyawarahkan kesepakatan upah laik bagi buruh,” kata Willy kepada wartawan, Senin (22/11).

Lebih lanjut, Willy menyebut, gubernur dapat menaikkan UMP jika tidak sepenuhnya memakai panduan variabel penetapan upah secara nasional yang mengacu PP 36/2021 serta ancaman Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.

“Tapi Gubsu tidak berani mengeluarkan diskresinya,” sebutnya.
Hingga saat ini, kata Willy, kaum buruh di seluruh Indonesia masih gencar menolak pemberlakuan UMP mengacu pada PP36. Karena, kalau semua dibaca tentang penetapan UMP dalam PP36 tersebut, peran dewan pengupahan sudah tidak ada, bahkan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh sudah dihilangkan, dan banyak lagi hak-hak buruh atas upah yang tereduksi.

“Bagaimana mungkin upah buruh dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta variabel paritas daya beli, dan tingkat penyerapan tenaga kerja? Sementara UU dan PP terdahulu menghitung kebutuhan pokok kehidupan buruh untuk bertahan hidup, itu yang dinamakan KHL, yang seharusnya dalam dihitung sandang, pangan, papan dan sosial kehidupan buruh. Itu pun dihitung hanya buruh lajang, istri dan anak-anak tidak dihitung,” tegasnya.

Tak Cukup Bayar Tarif Parkir

Willy menilai, kenaikan UMP tahun 2022 ini jika dihitung per hari, maka tidak cukup untuk membayar tarif parkir sepedamotor. Disebutnya, jika kenaikannya hanya Rp23.186, dibagikan 25 hari kerja, maka per harinya tidak sampai Rp1.000.

Baca Juga :  Peringatan Tahun Baru Islam, Pemkab Asahan Gelar Zikir dan Doa Bersama

“Kita ambil lagi contoh lagi UMK Medan tahun 2021 sebesar Rp3.329.867. Kalau 1 persen, berarti kenaikan hanya kurang lebih Rp33 ribu, ini juga tidak sampai Rp2.000 per hari. Sementara, kita semua bayar parkir sepedamotor saja Rp2.000 setiap hari, bahkan bisa berkali-kali dalam sehari. Ini sangat terlalu, dan miris nasib kaum buruh saat ini,” ungkap Willy.

Dia menambahkan, kenaikan yang minim tersebut sebagai bentuk diskriminasi Pemprov Sumut terhadap kaum buruh, bahkan tidak peka dan peduli terhadap buruh.

“Tahun lalu UMP dan UMK se-Sumut tidak naik. Ia bilang prihatin kepada pengusaha. Padahal, inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu sekitar 6 persen. Kini giliran buruh sudah susah karena tidak naik gajinya, malah tetap mengabaikan tuntutan buruh,” tegasnya.

Diungkapkannya, dampak UMP dan UMK yang sudah setahun tidak naik di Sumut, menyebabkan kaum buruh tepaksa gali lubang tutup lubang.

“Gajinya tidak cukup untuk makan dan membiayai kehidupannya. Sudah banyak buruh yang bekerja ganda, contohnya sudah pulang kerja dia harus narik becak atau jadi driver ojek online (Ojol), dan kerja serabutan lainnya,” ungkapnya.

Karenanya dalam waktu dekat, mereka akan menggelar aksi jika aspirasi tersebut tidak diakomodir oleh Pemprov Sumut. “Ya, kita akan siapkan aksi protes tegas atas kenaikan yang sangat menyakiti hati buruh ini, bahkan awal Desember nanti kami akan melakukan mogok kerja nasional,” tandas Ketua Partai Buruh Sumut ini.

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

Arsenal Bantai Leicester

Inter Menang Tipis Atas Lecce

Awal Manis Milan

PSG Pesta Gol

City Benamkan Bournemouth

/