alexametrics
27 C
Medan
Monday, June 27, 2022

iklanpemko

Kesejahteraan Maujana Nagori Belum Sesuai Aturan, PABPDSI Surati Bupati

SIMALUNGUN, METRODAILY – Pengurus Daerah Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun menilai Alokasi Dana Nagori (ADN) terkait tunjangan dan kesejahteraan Badan Permusyaratan Desa (BPD) atau disebut Maujana Nagori, belum sesuai aturan.

Ketua PABPDSI Simalungun Buyung Irawan Tanjung menjelaskan, terkait dengan Alokasi Dana Nagori atau disebut dengan Alokasi Dana Desa sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 35 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah tanggal 1 Oktober 2021, Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Nagori di Kabupaten Simalungun.

Namun, lanjut Buyung, beberapa tahun terakhir telah terjadi kesalahan penerapan  diksi yang mengatur fomula jumlah  Alokasi Dana Nagori (ADN) dan yang terakhir pada tahun anggaran 2022 pada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 tahun 2022 tentang Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Pajak/Ritribusi Daerah, yang menyebutkan pada pasal 6 ayat (2) penetapan besaran ADN, DBH dan BHPRD berdasarkan ketentuan, menghitung dan mengalokasikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori berdasarkan jumlah aparatur pemerintah nagori; dan mengalokasikan besaran ADN, DBH dan BHPRD secara merata kepada pemerintah nagori setelah dikurangi besaran penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori serta tunjangan maujana nagori. Inilah diksi yang diterapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022.

“Kami menilai bahwa diksi  yang diterapkan dalam Peraturan Bupati tidak sesuai dengan diksi pada pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada ayat (1) menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud, mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desadan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa,” kata Buyung.

Baca Juga :  Bupati Simalungun Terpilih Radiapoh Hasiholan Sinaga Terima Vaksin Covid-19

Dengan adanya ketidaksesuaian penerapan diksi pada  Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 tahun 2021 itu, lanjut Buyung,  sesuai yang dimaksud  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pihaknya meminta Bupati Simalungun untuk mereview kembali diksi produk hukum Peraturan Bupati Simalungun tentang Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah.

“Dengan adanya perubahan penerapan diksi tersebut sehingga Bupati Simalungun sudah bisa memperhatikan penambahan tunjangan kelembagaan  dan kesejahteraan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun pada tahun anggaran 2023. Dengan memperhatikan hitungan secara professional, sehingga nantinya fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa atau dapat dijalankan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,” kata Buyung Tanjung.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah melayangkan surat permohonan audensi untuk menyampaikan aspirasi Maujana Nagori se-Kabupaten Simalungun kepada Bupati Simalungun dan Ketua DPRD cq Ketua Komisi 1  yang ditandatangani oleh Ketua Buyung Irawan Tanjung dan Wakil Sekretaris Lamhot D Hutabarat.

“Dasar pemikiran Kami selaku Pengurus PABPDSI Kabupaten Simalungun adalah komitmen PABPDSI untuk mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan memperjuangkan hak-hak pemerintahan nagori, sembari mendorong tugas dan fungsi pemerintahan nagori tetap di jalankan,” pungkas Buyung Irawan Tanjung.(esa/md)

SIMALUNGUN, METRODAILY – Pengurus Daerah Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simalungun menilai Alokasi Dana Nagori (ADN) terkait tunjangan dan kesejahteraan Badan Permusyaratan Desa (BPD) atau disebut Maujana Nagori, belum sesuai aturan.

Ketua PABPDSI Simalungun Buyung Irawan Tanjung menjelaskan, terkait dengan Alokasi Dana Nagori atau disebut dengan Alokasi Dana Desa sudah dijelaskan dalam ketentuan pasal 35 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah tanggal 1 Oktober 2021, Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Nagori di Kabupaten Simalungun.

Namun, lanjut Buyung, beberapa tahun terakhir telah terjadi kesalahan penerapan  diksi yang mengatur fomula jumlah  Alokasi Dana Nagori (ADN) dan yang terakhir pada tahun anggaran 2022 pada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 tahun 2022 tentang Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Pajak/Ritribusi Daerah, yang menyebutkan pada pasal 6 ayat (2) penetapan besaran ADN, DBH dan BHPRD berdasarkan ketentuan, menghitung dan mengalokasikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagori serta tunjangan Maujana Nagori berdasarkan jumlah aparatur pemerintah nagori; dan mengalokasikan besaran ADN, DBH dan BHPRD secara merata kepada pemerintah nagori setelah dikurangi besaran penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah nagori serta tunjangan maujana nagori. Inilah diksi yang diterapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022.

“Kami menilai bahwa diksi  yang diterapkan dalam Peraturan Bupati tidak sesuai dengan diksi pada pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada ayat (1) menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, dan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud, mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desadan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa,” kata Buyung.

Baca Juga :  Peminat Gerai Vaksinasi Presisi Polres Tanjungbalai Membludak

Dengan adanya ketidaksesuaian penerapan diksi pada  Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 tahun 2021 itu, lanjut Buyung,  sesuai yang dimaksud  dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pihaknya meminta Bupati Simalungun untuk mereview kembali diksi produk hukum Peraturan Bupati Simalungun tentang Alokasi Dana Nagori, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah.

“Dengan adanya perubahan penerapan diksi tersebut sehingga Bupati Simalungun sudah bisa memperhatikan penambahan tunjangan kelembagaan  dan kesejahteraan Maujana Nagori di Kabupaten Simalungun pada tahun anggaran 2023. Dengan memperhatikan hitungan secara professional, sehingga nantinya fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa atau dapat dijalankan secara maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,” kata Buyung Tanjung.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah melayangkan surat permohonan audensi untuk menyampaikan aspirasi Maujana Nagori se-Kabupaten Simalungun kepada Bupati Simalungun dan Ketua DPRD cq Ketua Komisi 1  yang ditandatangani oleh Ketua Buyung Irawan Tanjung dan Wakil Sekretaris Lamhot D Hutabarat.

“Dasar pemikiran Kami selaku Pengurus PABPDSI Kabupaten Simalungun adalah komitmen PABPDSI untuk mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan memperjuangkan hak-hak pemerintahan nagori, sembari mendorong tugas dan fungsi pemerintahan nagori tetap di jalankan,” pungkas Buyung Irawan Tanjung.(esa/md)

iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/