alexametrics
25.7 C
Medan
Saturday, August 20, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Serahkan LKPD ke BPK, Bupati Simalungun Berharap Tidak Banyak Kesalahan

iklan-usi

SIMALUNGUN, METRODAILY – Bupati Simalungun Radiapoh  Hasiholan Sinaga, didampingi Plt Inspektorat Roganda Sihombing dan Kepala BPKAD Frans N Saragih, Plt Kadis Kominfo SML Simangunsong menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un Audited Se-Propinsi Sumatra Utara TA. 2021 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Sumatra Utara Jl. Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Selasa, (21/3/2022).

Dalam menyerahkan laporan Keuangan Pemerintah sebelum  batas waktu tanggal 31 Maret 2022, Kepala BPK Perwakilan BPK Provsu menerima langsung Bupati Simalungun dan memberikan apresiasi dengan mengajungkan jempol atas penyampaian laporan keuangan Pemkab Simalungun sebelum lewat waktu tanggal 31 Maret 2022.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhitung mulai dari tanggal 28 Maret hingga 25 April 2022 mendatang. BPK mengharapkan agar Pemkab Simalungun terlebih dahulu menyelesaikan LHP tahun 2019 dan 2020 terutama di Dinas Dikjar dan bidang asset, agar Simalungun mendapat opini WTP

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Sumatra Utara yang telah memberikan Pemkab Simalungun kesempatan untuk memperbaiki Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :  BNN Simalungun dan Instansi Pemerintah Gelar Rapat Tanggap Ancaman Narkoba

“Semoga kedepannya di pemerintahan kami tidak lagi di temukan banyak kesalahan. Dan kami berharap setiap OPD dapat bersinergi dalam dalam upaya perbaikan dalam menjalankan amanah dan tugasnya.,”kata Bupati RHS.

Selanjutnya, RHS menyampaikan jika ada temuan-temuan kedepannya merupakan kesalaham dari dirinya yang kurang memberikan pengawasan terhadap kinerja OPD.

“Ke depan jika ada temuan- temuan yang ada ini merupakan salah kita, artinya kita tidak mengawasi ini, kepada kepala OPD agar memaksimalkan pengawasan, karena Kepala OPD lah saya berikan wewenang, dan sebaiknya para OPD lebih profesional dalam memilih stafnya. Hal ini bukan hal yang sulit, kita butuh kerja sama dan kemauan untuk memperbaiki ini,”pungkas RHS.(rel/md)

SIMALUNGUN, METRODAILY – Bupati Simalungun Radiapoh  Hasiholan Sinaga, didampingi Plt Inspektorat Roganda Sihombing dan Kepala BPKAD Frans N Saragih, Plt Kadis Kominfo SML Simangunsong menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Un Audited Se-Propinsi Sumatra Utara TA. 2021 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Sumatra Utara Jl. Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Selasa, (21/3/2022).

Dalam menyerahkan laporan Keuangan Pemerintah sebelum  batas waktu tanggal 31 Maret 2022, Kepala BPK Perwakilan BPK Provsu menerima langsung Bupati Simalungun dan memberikan apresiasi dengan mengajungkan jempol atas penyampaian laporan keuangan Pemkab Simalungun sebelum lewat waktu tanggal 31 Maret 2022.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhitung mulai dari tanggal 28 Maret hingga 25 April 2022 mendatang. BPK mengharapkan agar Pemkab Simalungun terlebih dahulu menyelesaikan LHP tahun 2019 dan 2020 terutama di Dinas Dikjar dan bidang asset, agar Simalungun mendapat opini WTP

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Sumatra Utara yang telah memberikan Pemkab Simalungun kesempatan untuk memperbaiki Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2021.

Baca Juga :  Di Sumut, Covid-19 Bertambah 100 Kasus per Hari

“Semoga kedepannya di pemerintahan kami tidak lagi di temukan banyak kesalahan. Dan kami berharap setiap OPD dapat bersinergi dalam dalam upaya perbaikan dalam menjalankan amanah dan tugasnya.,”kata Bupati RHS.

Selanjutnya, RHS menyampaikan jika ada temuan-temuan kedepannya merupakan kesalaham dari dirinya yang kurang memberikan pengawasan terhadap kinerja OPD.

“Ke depan jika ada temuan- temuan yang ada ini merupakan salah kita, artinya kita tidak mengawasi ini, kepada kepala OPD agar memaksimalkan pengawasan, karena Kepala OPD lah saya berikan wewenang, dan sebaiknya para OPD lebih profesional dalam memilih stafnya. Hal ini bukan hal yang sulit, kita butuh kerja sama dan kemauan untuk memperbaiki ini,”pungkas RHS.(rel/md)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/