alexametrics
25 C
Medan
Thursday, October 6, 2022

Digugurkan Panitia Pilkades

Bakal Calon Kepala Desa Mengadu Ke DPRD Asahan

ASAHAN, METRODAILY – Tidak terima terhadap putusan dari tim panitia sengketa Pilkades Kabupaten Asahan tahun 2022, sebanyak empat orang bakal calon Kepala Desa mengadukan hal tersebut kepada pihak DPRD Asahan.

“Akibat putusan dari tim sengketa Pilkades Kabupaten Asahan tahun 2022 tersebut, saya digugurkan oleh pihak panitia sebagai bakal calon Kepala Desa Simpang Empat,” jelasnya Jabbar Butarbutar selaku salah seorang bakal calon Kepala Desa Simpang Empat saat ditemui di kantor DPRD Asahan, Senin (15/8/2022).

Padahal sebelumnya, lanjut Jabbar, dirinya sudah menyerahkan surat keterangan pengalaman bekerja dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan sebagai berkas administrasi tambahan untuk persyaratan pencalonan Kepala Desa tahun 2022 kepada pihak panitia Desa.

“Hal tersebut dilakukan karena adanya surat administrasi tambahan berdasarkan surat edaran Bupati Asahan Nomor 140/2153 tanggal 20 Mei 2022 point 2.8 seleksi tambahan pada bagian (a) tentang pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan yang menyatakan bahwa bagi pensiunan ASN (PNS/PPPL) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/ Badan Kepegawaian pada Instansi terakhir bertugas,” ungkapnya.

Dalam hal ini, dirinya juga mengaku sangat kecewa dengan kinerja tim panitia Pilkades Desa Simpang Empat tersebut.

“Padahal berdasarkan penilaian yang telah ditentukan sebelumnya tersebut, saya merasa point saya lebih tinggi dari salah seorang oknum bakal calon Kepala Desa Simpang Empat yang telah diloloskan oleh pihak Panitia Pilkades Simpang Empat. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan tersebut,” tegasnya.

Senada, bakal calon Kepala Desa Pulau Bandring, Dimas Pribadi juga mengaku kecewa dengan putusan yang ditetapkan oleh tim sengketa Pilkades Kabupaten Asahan.

Baca Juga :  Di Tapteng, Mobil Terjun ke Jurang 15 Meter

“Dengan adanya hasil putusan dari tim sengketa Pilkades Kabupaten Asahan, dipastikan bahwa bakal calon Kepala Desa Pulau Bandring, Sofian Panjaitan bisa mengikuti tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Pilkades,” jelasnya

Perlu diketahui, lanjut Dimas, sebenarnya Sofian Panjaitan tersebut tidak bisa mengikuti proses pelaksanaan Pilkades, hal itu dikarenakan surat cuti dirinya sebagai Kepala Dusun 9 Desa Pematang Sei Baru tersebut dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, bukan ditanggal 22 Juni 2022.

“Izin cuti saudara Sofian diberikan kepada pihak panitia Pilkades Desa Pulau Bandring pada tanggal 27 Juni 2022, seharusnya izin cuti tersebut diberikan pada tanggal 22 Juni, tindakannya tersebut apakah tidak bertentangan dengan aturan Permendagri,” ujarnya dengan nada heran.

Dirinya menjelaskan, untuk diketahui, bahwa berdasarkan aturan Permendagri, dijelaskan izin cuti terhadap bakal calon kepala Desa yang berstatus sebagai aparatur diberikan setelah terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Dirinya berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Asahan agar bisa memahami dan dapat membuat keputusan yang baik terhadap adanya persoalan tersebut.

“Jika nantinya tidak mendapatkan hasil, maka saya berencana akan membawa persoalan ini ke PTUN,” tegasnya.

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Asahan menjelaskan, bahwa RDP kali ini ditunda, karena tim sengketa Pilkades tidak menghadirinya.

“Sidang RDP kali ini ditunda, karena tim panitia sengketa Pilkades Asahan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), padahal sebelumnya, pihak DPRD Asahan telah memberikan informasi secara tertulis terhadap mereka,” tegasnya.(ded/MD)

ASAHAN, METRODAILY – Tidak terima terhadap putusan dari tim panitia sengketa Pilkades Kabupaten Asahan tahun 2022, sebanyak empat orang bakal calon Kepala Desa mengadukan hal tersebut kepada pihak DPRD Asahan.

“Akibat putusan dari tim sengketa Pilkades Kabupaten Asahan tahun 2022 tersebut, saya digugurkan oleh pihak panitia sebagai bakal calon Kepala Desa Simpang Empat,” jelasnya Jabbar Butarbutar selaku salah seorang bakal calon Kepala Desa Simpang Empat saat ditemui di kantor DPRD Asahan, Senin (15/8/2022).

Padahal sebelumnya, lanjut Jabbar, dirinya sudah menyerahkan surat keterangan pengalaman bekerja dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan sebagai berkas administrasi tambahan untuk persyaratan pencalonan Kepala Desa tahun 2022 kepada pihak panitia Desa.

“Hal tersebut dilakukan karena adanya surat administrasi tambahan berdasarkan surat edaran Bupati Asahan Nomor 140/2153 tanggal 20 Mei 2022 point 2.8 seleksi tambahan pada bagian (a) tentang pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan yang menyatakan bahwa bagi pensiunan ASN (PNS/PPPL) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/ Badan Kepegawaian pada Instansi terakhir bertugas,” ungkapnya.

Dalam hal ini, dirinya juga mengaku sangat kecewa dengan kinerja tim panitia Pilkades Desa Simpang Empat tersebut.

“Padahal berdasarkan penilaian yang telah ditentukan sebelumnya tersebut, saya merasa point saya lebih tinggi dari salah seorang oknum bakal calon Kepala Desa Simpang Empat yang telah diloloskan oleh pihak Panitia Pilkades Simpang Empat. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan tersebut,” tegasnya.

Senada, bakal calon Kepala Desa Pulau Bandring, Dimas Pribadi juga mengaku kecewa dengan putusan yang ditetapkan oleh tim sengketa Pilkades Kabupaten Asahan.

Baca Juga :  Wakil Bupati Asahan Monitoring Pilkades Desa Sidomulyo

“Dengan adanya hasil putusan dari tim sengketa Pilkades Kabupaten Asahan, dipastikan bahwa bakal calon Kepala Desa Pulau Bandring, Sofian Panjaitan bisa mengikuti tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Pilkades,” jelasnya

Perlu diketahui, lanjut Dimas, sebenarnya Sofian Panjaitan tersebut tidak bisa mengikuti proses pelaksanaan Pilkades, hal itu dikarenakan surat cuti dirinya sebagai Kepala Dusun 9 Desa Pematang Sei Baru tersebut dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, bukan ditanggal 22 Juni 2022.

“Izin cuti saudara Sofian diberikan kepada pihak panitia Pilkades Desa Pulau Bandring pada tanggal 27 Juni 2022, seharusnya izin cuti tersebut diberikan pada tanggal 22 Juni, tindakannya tersebut apakah tidak bertentangan dengan aturan Permendagri,” ujarnya dengan nada heran.

Dirinya menjelaskan, untuk diketahui, bahwa berdasarkan aturan Permendagri, dijelaskan izin cuti terhadap bakal calon kepala Desa yang berstatus sebagai aparatur diberikan setelah terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.

Dirinya berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Asahan agar bisa memahami dan dapat membuat keputusan yang baik terhadap adanya persoalan tersebut.

“Jika nantinya tidak mendapatkan hasil, maka saya berencana akan membawa persoalan ini ke PTUN,” tegasnya.

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Asahan menjelaskan, bahwa RDP kali ini ditunda, karena tim sengketa Pilkades tidak menghadirinya.

“Sidang RDP kali ini ditunda, karena tim panitia sengketa Pilkades Asahan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), padahal sebelumnya, pihak DPRD Asahan telah memberikan informasi secara tertulis terhadap mereka,” tegasnya.(ded/MD)

iklan simalungun
iklan simalungun

Most Read

Artikel Terbaru

/