alexametrics
23.9 C
Medan
Saturday, August 13, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Labuhanbatu, Satu-satunya Kabupaten Belum Ada Bupati Terpilih

LABUHANBATU-METRODAILY.id – Satu-satunya kabupaten hingga sampai hari ini belum memiliki kepala daerah terpilih diantara puluhan kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 adalah Kabupaten Labuhanbatu.

Peristiwa yang menjadi sejarah baru sepanjang perjalanan demokrasi di Bumi Ika Bina Enpabolo itu merupakan buntut panjang dinamika pelaksanaan demokrasi yang kerap disebut pesta rakyat itu.

Pelaksanaan Pilkada di Labuhanbatu tahun 2020 telah mencatat rekor baru dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak dua kali dan hanya terjadi di Labuhanbatu.

Dua kubu dari Peserta Pilkada ini silih berganti menggugat hasil kinerja dari penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Labuhanbatu ke meja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sengketa pertama pasca pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Dr Erik Adtrada Ritonga dan Hj Ellya Rosa Siregar (ERA) menyampaikan permohonannya kepada MK dengan jumlah kekalahan suara dari rivalnya sebanyak 838 suara.

Dari sidang yang dilaksanakan oleh MK, diputuskan agar KPU melaksanakan PSU di 9 TPS di empat Kacamatan yaitu Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Pangkatan dan Bilah Hilir.

Dalam pelaksanaannya, PSU yang digelar pada tanggal 24 April lalu, ERA berhasil menumbangkan rivalnya yakni Paslon nomor urut 3 H Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (ASRI) dengan kemenangan perolehan suara sebanyak 310 suara.

Tidak hanya sampai disitu, hasil PSU yang digelar pada tanggal 24 April tersebut ternyata masih menjadi objek sengketa dan kini giliran Paslon ASRI menjadi pihak yang keberatan.

Hal tersebut sempat menjadi polemik, sebab dalam pelaksanaannya, pihak penyelenggara enggan menanggapi permohonan dari kuasa hukum ASRI dan kekeh melanjutkan tahapan penetepan oleh KPU dan bahkan berlanjut ke sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu dalam penetapan calon terpilih dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Baca Juga :  Bupati Tapsel: Siapkan Generasi Cerdas Sejak Dini

Dan pada akhirnya tahapan penetepan yang dilaksanakan oleh KPU itu dibatalkan. Sementara permohonan dari ASRI sebagian dikabulkan MK dan diputuskan PSU agar diulang kembali didua TPS di Kecamatan Rantau Selatan.

Sejauh ini, KPU telah menetapkan pelaksanaan PSU Ulang di dua TPS tersebut pada tanggal 19 Juni 2021 mendatang dengan memanfaatkan sisa anggaran yang ada.

Tanggapan negatif muncul dari sejumlah kalangan yang menyayangkan pelaksanaan Pilkada Labuhanbatu harus berlarut -larut.

Bahkan dengan kondisi Labuhanbatu yang sampai saat ini belum memilik Bupati terpilih merupakan sebuah tamparan keras bagi Labuhanbatu.

“Sangat disayangkan, Labuhanbatu satu-satunya daerah di Sumut yang belum memiliki kepala daerah terpilih, dan ini merupakan tamparan keras,” kata Ishak, Ketua Serikat Buruh Merdeka Indonesia (BMI) Labuhanbatu, Selasa (15/6) kepada Metro Rantau.

Kata Ishak, banyak dampak negatif yang dituai dari situasi ini, khususnya kepada masyarakat. Mulai rentannya kericuhan hingga masyarakat yang terkotak kotak.

Juga bagi daerah, lanjutnya, akan berdampak pada lambatnya pembangunan-pembangunan dari kebijakan strategis seorang pemimpin.

“Kebijkan dan strategi yang strategis, baik itu dari sektor pembangunan, ekonomi kreatif dan lainnya itu yang belum kita miliki hari ini, ya karena bupati nya belum ada,” jelas Ishak.

“Dan banyak lagi yang lainnya, cukup panjang kalau saya bahas hari ini,” imbuhnya.

Ishak berharap, segala faktor yang mempengaruhi situasi ini segera diatasi dikemudian hari, agar tidak ada lagi hal-hal konyol yang harus dibuang sia-sia dengan kontribusi yang belum pasti.

“Pelaksanaan Pilkada ini kan pakai uang rakyat, ya rugi rakyat kalau gini ceritanya. Semua pihak yang terkait harus mikirkan itu, sehingga bekerjapun harus profesional,” pungkasnya. (zas)

LABUHANBATU-METRODAILY.id – Satu-satunya kabupaten hingga sampai hari ini belum memiliki kepala daerah terpilih diantara puluhan kabupaten/kota yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 adalah Kabupaten Labuhanbatu.

Peristiwa yang menjadi sejarah baru sepanjang perjalanan demokrasi di Bumi Ika Bina Enpabolo itu merupakan buntut panjang dinamika pelaksanaan demokrasi yang kerap disebut pesta rakyat itu.

Pelaksanaan Pilkada di Labuhanbatu tahun 2020 telah mencatat rekor baru dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak dua kali dan hanya terjadi di Labuhanbatu.

Dua kubu dari Peserta Pilkada ini silih berganti menggugat hasil kinerja dari penyelenggara pemilu yakni KPU Kabupaten Labuhanbatu ke meja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sengketa pertama pasca pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Dr Erik Adtrada Ritonga dan Hj Ellya Rosa Siregar (ERA) menyampaikan permohonannya kepada MK dengan jumlah kekalahan suara dari rivalnya sebanyak 838 suara.

Dari sidang yang dilaksanakan oleh MK, diputuskan agar KPU melaksanakan PSU di 9 TPS di empat Kacamatan yaitu Kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Pangkatan dan Bilah Hilir.

Dalam pelaksanaannya, PSU yang digelar pada tanggal 24 April lalu, ERA berhasil menumbangkan rivalnya yakni Paslon nomor urut 3 H Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (ASRI) dengan kemenangan perolehan suara sebanyak 310 suara.

Tidak hanya sampai disitu, hasil PSU yang digelar pada tanggal 24 April tersebut ternyata masih menjadi objek sengketa dan kini giliran Paslon ASRI menjadi pihak yang keberatan.

Hal tersebut sempat menjadi polemik, sebab dalam pelaksanaannya, pihak penyelenggara enggan menanggapi permohonan dari kuasa hukum ASRI dan kekeh melanjutkan tahapan penetepan oleh KPU dan bahkan berlanjut ke sidang Paripurna DPRD Labuhanbatu dalam penetapan calon terpilih dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Baca Juga :  Bupati Tapsel: Siapkan Generasi Cerdas Sejak Dini

Dan pada akhirnya tahapan penetepan yang dilaksanakan oleh KPU itu dibatalkan. Sementara permohonan dari ASRI sebagian dikabulkan MK dan diputuskan PSU agar diulang kembali didua TPS di Kecamatan Rantau Selatan.

Sejauh ini, KPU telah menetapkan pelaksanaan PSU Ulang di dua TPS tersebut pada tanggal 19 Juni 2021 mendatang dengan memanfaatkan sisa anggaran yang ada.

Tanggapan negatif muncul dari sejumlah kalangan yang menyayangkan pelaksanaan Pilkada Labuhanbatu harus berlarut -larut.

Bahkan dengan kondisi Labuhanbatu yang sampai saat ini belum memilik Bupati terpilih merupakan sebuah tamparan keras bagi Labuhanbatu.

“Sangat disayangkan, Labuhanbatu satu-satunya daerah di Sumut yang belum memiliki kepala daerah terpilih, dan ini merupakan tamparan keras,” kata Ishak, Ketua Serikat Buruh Merdeka Indonesia (BMI) Labuhanbatu, Selasa (15/6) kepada Metro Rantau.

Kata Ishak, banyak dampak negatif yang dituai dari situasi ini, khususnya kepada masyarakat. Mulai rentannya kericuhan hingga masyarakat yang terkotak kotak.

Juga bagi daerah, lanjutnya, akan berdampak pada lambatnya pembangunan-pembangunan dari kebijakan strategis seorang pemimpin.

“Kebijkan dan strategi yang strategis, baik itu dari sektor pembangunan, ekonomi kreatif dan lainnya itu yang belum kita miliki hari ini, ya karena bupati nya belum ada,” jelas Ishak.

“Dan banyak lagi yang lainnya, cukup panjang kalau saya bahas hari ini,” imbuhnya.

Ishak berharap, segala faktor yang mempengaruhi situasi ini segera diatasi dikemudian hari, agar tidak ada lagi hal-hal konyol yang harus dibuang sia-sia dengan kontribusi yang belum pasti.

“Pelaksanaan Pilkada ini kan pakai uang rakyat, ya rugi rakyat kalau gini ceritanya. Semua pihak yang terkait harus mikirkan itu, sehingga bekerjapun harus profesional,” pungkasnya. (zas)

iklan-usi
iklanpemko
iklanpemko
iklan-usi

Most Read

Artikel Terbaru

/