alexametrics
27.5 C
Medan
Thursday, August 18, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Sengkarut Persoalan Hak Guru di Perguruan Diponegoro Kisaran, THR Selesai, 3 Soal Lagi Menunggu

iklan-usi

ASAHAN, METRODAILY.id –  Seluruh guru di Perguruan Diponegoro Kisaran, dipastikan telah menerima tunjungan hari raya (THR) keagamaan. Hal tersebut setelah Ketua Komisi D dan UPT Wilayah IV Dinas Ketenagakerjaan Sumut melakukan survei langsung demi memastikan telah dibayarnya hak para guru di sekolah tersebut.

“Alhamdulillah, sepertinya semua dari pada guru sudah menerima soal pembayaran THR sesuai dengan perhitungannya,” kata Azwar mantan Kepala SMA Diponegoro yang sedari awal menyuarakan hal tersebut kepada Yayasan, Rabu (7/7).

Azwar mengatakan ini menjadi catatan sejarah bagi dirinya, bahkan bagi sekitar 85 orang guru di Perguruan tersebut. Sebab kali pertama Yayasan memberikan uang tunjangan keagaamaan sepanjang sekolah tersebut berdiri.

“Iya sejarah ini. Baru pertama kali. Adapun dari pada THR di tahun sebelumnya yang diberikan Yayasan ini tidak berbentuk uang, hanyalah berupa roti kaleng dan sirup dua botol,” kata dia.

Selesainya pembayaran hak tunjangan kegamaan bagi seluruh guru mulai dari jenjang pendidikan kanak-kanak hingga lanjut di Perguruan Diponegoro Kisaran itu kembali dipertegas oleh Sekretaris Yayasan, Sutardin.

“Iya sudah selesai dibayarkan. Semua guru menerima,” ujar Sutardin.

Kendati  THR selesai, sengkarut persoalan lain pada Yayasan Perguruan Diponegoro tersebut masih menggantung, diantaranya soal perhitungan pengupahan guru, masalah BPJS Ketenagakerjaan bagi guru yang memasuki masa pensiun dan serta uang hak pesangon.

Ketua Komisi D DPRD Asahan, Ilham Sarjana yang ikut hadir dalam pertemuan di pertemuan gedung sekolah Diponegoro Kisaran menyatakan akan memberi waktu kepada Yayasan untuk berdialog kembali bersama guru terkait masalah tersebut.

Sebab terdapat perbedaan dasar kebijakan yang dikeluarkan Yayasan melalui anggaran rumah tangganya (ART) terkait pengupahan dan status para guru yang mengajar. Pengupahan yang diterapkan Yayasan tidak mengacu kepada pada PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

“Sama halnya dengan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus ada penyelesaian konkret untuk para guru yang sudah terlanjur memasuki masa pensiun yang sama sekali tidak pernah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal ada 2 program manfaat yang bisa diterima oleh guru, yaitu Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun,” kata Ilham.

Baca Juga :  GAMKI Bersihkan Pekuburan Kristen di Tanjungbalai

Dalam hal, dikatakan Politisi PPP tersebut,  terjadi pemutusan hubungan kerja dikarenakan ada pekerja memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan uang pesangon, dan uang penghargaan sesuai dengan dengan PP 35 Tahun 2021 pasal 40.

“Artinya, kita sportif juga. Kalau memang ada persoalan yang diselesaikan, kita sampaikan juga ke khalayak, yang ini (THR) sudah selesai. Namun untuk yang lainnya, kita masih tunggu dan beri waktu ke Yayasan agar merundingkan masalah ini dengan guru-guru,” kata dia.

Terakhir Komisi D mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Kepala UPT Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang sudah memberikan atensi kepada persoalan ini.

Senada itu, Kepala UPT Wilyah IV Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain yang berhadir dalam kesempatan itu menyatakan, pihaknya juga masih memberikan kesempatan kepada yayasan agar menyesaikan persoalan lainnya berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, pengupahan hingga uang hak pesangon.

“Intinya kami siap mengawasi persoalan ini hingga selesai, para guru mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Itu sudah jadi wilayah kerja kami,” katanya.

Sebelumnya, perseteruan antara guru dan Yayasan di Perguruan Diponegoro Kisaran ini bermula ketika Azwar yang saat itu menjabat sebagai Kepala SMA Diponegoro Kisaran pernah melayangkan surat meminta hak tunjangan hari raya keagamaan kepada yayasan yang tak pernah mereka dapatkan selama mengajar.

Namun hal tersebut tidak mendapat respon, hingga akhirnya kasus ini sampai ke Komisi D di DPRD Asahan yang membidangi masalah Ketenagakerjaan. Sempat digelar Rapat Dengar Pendapat difasilasi Koimisi D pada tanggal 17 Juni 2021 lalu, hingga akhirnya dewan datang ke sekolah tersebut bersama dengan dinas terkait. Yayasan kemudian melemah, dan akhirnya membayarkan THR seluruh guru yang mengajar di sana. (Per)

ASAHAN, METRODAILY.id –  Seluruh guru di Perguruan Diponegoro Kisaran, dipastikan telah menerima tunjungan hari raya (THR) keagamaan. Hal tersebut setelah Ketua Komisi D dan UPT Wilayah IV Dinas Ketenagakerjaan Sumut melakukan survei langsung demi memastikan telah dibayarnya hak para guru di sekolah tersebut.

“Alhamdulillah, sepertinya semua dari pada guru sudah menerima soal pembayaran THR sesuai dengan perhitungannya,” kata Azwar mantan Kepala SMA Diponegoro yang sedari awal menyuarakan hal tersebut kepada Yayasan, Rabu (7/7).

Azwar mengatakan ini menjadi catatan sejarah bagi dirinya, bahkan bagi sekitar 85 orang guru di Perguruan tersebut. Sebab kali pertama Yayasan memberikan uang tunjangan keagaamaan sepanjang sekolah tersebut berdiri.

“Iya sejarah ini. Baru pertama kali. Adapun dari pada THR di tahun sebelumnya yang diberikan Yayasan ini tidak berbentuk uang, hanyalah berupa roti kaleng dan sirup dua botol,” kata dia.

Selesainya pembayaran hak tunjangan kegamaan bagi seluruh guru mulai dari jenjang pendidikan kanak-kanak hingga lanjut di Perguruan Diponegoro Kisaran itu kembali dipertegas oleh Sekretaris Yayasan, Sutardin.

“Iya sudah selesai dibayarkan. Semua guru menerima,” ujar Sutardin.

Kendati  THR selesai, sengkarut persoalan lain pada Yayasan Perguruan Diponegoro tersebut masih menggantung, diantaranya soal perhitungan pengupahan guru, masalah BPJS Ketenagakerjaan bagi guru yang memasuki masa pensiun dan serta uang hak pesangon.

Ketua Komisi D DPRD Asahan, Ilham Sarjana yang ikut hadir dalam pertemuan di pertemuan gedung sekolah Diponegoro Kisaran menyatakan akan memberi waktu kepada Yayasan untuk berdialog kembali bersama guru terkait masalah tersebut.

Sebab terdapat perbedaan dasar kebijakan yang dikeluarkan Yayasan melalui anggaran rumah tangganya (ART) terkait pengupahan dan status para guru yang mengajar. Pengupahan yang diterapkan Yayasan tidak mengacu kepada pada PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

“Sama halnya dengan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus ada penyelesaian konkret untuk para guru yang sudah terlanjur memasuki masa pensiun yang sama sekali tidak pernah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal ada 2 program manfaat yang bisa diterima oleh guru, yaitu Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun,” kata Ilham.

Baca Juga :  Polres Sibolga Targetkan Sibolga Zero Covid

Dalam hal, dikatakan Politisi PPP tersebut,  terjadi pemutusan hubungan kerja dikarenakan ada pekerja memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan uang pesangon, dan uang penghargaan sesuai dengan dengan PP 35 Tahun 2021 pasal 40.

“Artinya, kita sportif juga. Kalau memang ada persoalan yang diselesaikan, kita sampaikan juga ke khalayak, yang ini (THR) sudah selesai. Namun untuk yang lainnya, kita masih tunggu dan beri waktu ke Yayasan agar merundingkan masalah ini dengan guru-guru,” kata dia.

Terakhir Komisi D mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Kepala UPT Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang sudah memberikan atensi kepada persoalan ini.

Senada itu, Kepala UPT Wilyah IV Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain yang berhadir dalam kesempatan itu menyatakan, pihaknya juga masih memberikan kesempatan kepada yayasan agar menyesaikan persoalan lainnya berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, pengupahan hingga uang hak pesangon.

“Intinya kami siap mengawasi persoalan ini hingga selesai, para guru mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Itu sudah jadi wilayah kerja kami,” katanya.

Sebelumnya, perseteruan antara guru dan Yayasan di Perguruan Diponegoro Kisaran ini bermula ketika Azwar yang saat itu menjabat sebagai Kepala SMA Diponegoro Kisaran pernah melayangkan surat meminta hak tunjangan hari raya keagamaan kepada yayasan yang tak pernah mereka dapatkan selama mengajar.

Namun hal tersebut tidak mendapat respon, hingga akhirnya kasus ini sampai ke Komisi D di DPRD Asahan yang membidangi masalah Ketenagakerjaan. Sempat digelar Rapat Dengar Pendapat difasilasi Koimisi D pada tanggal 17 Juni 2021 lalu, hingga akhirnya dewan datang ke sekolah tersebut bersama dengan dinas terkait. Yayasan kemudian melemah, dan akhirnya membayarkan THR seluruh guru yang mengajar di sana. (Per)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/