alexametrics
27 C
Medan
Tuesday, August 9, 2022

iklanpemko

Zona Kuning, Sibolga Berlakukan PPKM Mikro

SIBOLGA, METRODAILY.id – Walikota Sibolga H Jamaluddin Pohan menegaskan bahwa Kota Sibolga harus melakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Hal itu disampaikan Jamal saat memimpin rapat mendadak dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di Kota Sibolga, Selasa (6/7), sekaligus menyikapi pemberitaan nasional yang menyebutkan bahwa Kota Sibolga harus melakukan PPKM Mikro. “Laporan yang kita terima sebelumnya, Kota Sibolga berstatus zona kuning. Namun dalam pemberitaan di media nasional menyatakan Sibolga termasuk untuk pelaksanaan PPKM. Maka dianggap perlu segera mengambil tindakan,” tegas Jamal.

Hadir dalam rapat itu, Kapolres Sibolga AKBP Triyadi, Dandim 0211/TT Letkol Inf Dadang Alex, Sekda M Yusuf Batubara, para Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, beberapa Pimpinan instansi vertikal, serta Camat dan Lurah se-Kota Sibolga dan komponen Satgas Penanganan Covid-19 Kota Sibolga.

Menurut Jamal, Kota Sibolga tentunya akan patuh dan mengikuti Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021, agar semuanya dapat segera terbebas dari kondisi pandemi Covid-19. “Adapun beberapa keputusan rapat yang disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 diantaranya melakukan operasi Yustisi mulai skala lingkungan terkecil oleh Lurah, Kepling, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas hingga skala Kota Sibolga,” beber Jamal.

Selain itu, sambungnya, dilakukan peningkatan fasilitas pelayanan di fasilitas keamanan, tempat isolasi Wisma Atlet Parombunan agar diaktifkan kembali serta dilengkapi fasilitasnya, termasuk mempersiapkan kerja sama dengan Hotel Dainang sebagai tempat isolasi tambahan.

Baca Juga :  20 Peserta Lelang Jabatan Pemko Siantar Diuji BKN Medan

“Selanjutnya melakukan penutupan kegiatan masyarakat non esensial, pembatasan kegiatan sosial, termasuk penundaan pesta. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan pembatasan mobilitas pelaku perjalanan,” jelasnya.

Senada itu, Kapolres Sibolga AKBP Triyadi beserta Dandim 0211/TT Letkol Inf Dadang Alex menegaskan, bahwa pihaknya akan bekerjasama untuk melakukan operasi Yustisi baik pagi, siang hingga malam hari.

“Kami juga meminta seluruh Lurah, Kepling, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas ikut serta bertindak di lingkungan masing-masing. Panggil, kumpulkan, tegaskan aturan, dan tidak boleh anggap masyarakat paham. Ini aturan, laksanakan,” tegas keduanya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melakukan pengetatan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk 43 kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Kota Sibolga menjadi salah satu kota di Sumatera Utara yang masuk dalam daftar pengetatan PPKM Mikro.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa Pemerintah memperketat penerapan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali. Ada 43 kabupaten/kota yang dikenakan pengetatan ini mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 dan 43 kota tersebut tergolong dalam assemen level 4 dalam kondisi Covid-19.

“Kami memutuskan perpanjangan PPKM Mikro mulai 6 sampai 20 juli terkait di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini selaras dengan PPKM Darurat Jawa-Bali,” kata Airlangga dilansir Antara, Senin (5/7) kemarin. (rb/ant)

SIBOLGA, METRODAILY.id – Walikota Sibolga H Jamaluddin Pohan menegaskan bahwa Kota Sibolga harus melakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Hal itu disampaikan Jamal saat memimpin rapat mendadak dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di Kota Sibolga, Selasa (6/7), sekaligus menyikapi pemberitaan nasional yang menyebutkan bahwa Kota Sibolga harus melakukan PPKM Mikro. “Laporan yang kita terima sebelumnya, Kota Sibolga berstatus zona kuning. Namun dalam pemberitaan di media nasional menyatakan Sibolga termasuk untuk pelaksanaan PPKM. Maka dianggap perlu segera mengambil tindakan,” tegas Jamal.

Hadir dalam rapat itu, Kapolres Sibolga AKBP Triyadi, Dandim 0211/TT Letkol Inf Dadang Alex, Sekda M Yusuf Batubara, para Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, beberapa Pimpinan instansi vertikal, serta Camat dan Lurah se-Kota Sibolga dan komponen Satgas Penanganan Covid-19 Kota Sibolga.

Menurut Jamal, Kota Sibolga tentunya akan patuh dan mengikuti Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021, agar semuanya dapat segera terbebas dari kondisi pandemi Covid-19. “Adapun beberapa keputusan rapat yang disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021 diantaranya melakukan operasi Yustisi mulai skala lingkungan terkecil oleh Lurah, Kepling, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas hingga skala Kota Sibolga,” beber Jamal.

Selain itu, sambungnya, dilakukan peningkatan fasilitas pelayanan di fasilitas keamanan, tempat isolasi Wisma Atlet Parombunan agar diaktifkan kembali serta dilengkapi fasilitasnya, termasuk mempersiapkan kerja sama dengan Hotel Dainang sebagai tempat isolasi tambahan.

Baca Juga :  20 Peserta Lelang Jabatan Pemko Siantar Diuji BKN Medan

“Selanjutnya melakukan penutupan kegiatan masyarakat non esensial, pembatasan kegiatan sosial, termasuk penundaan pesta. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan pembatasan mobilitas pelaku perjalanan,” jelasnya.

Senada itu, Kapolres Sibolga AKBP Triyadi beserta Dandim 0211/TT Letkol Inf Dadang Alex menegaskan, bahwa pihaknya akan bekerjasama untuk melakukan operasi Yustisi baik pagi, siang hingga malam hari.

“Kami juga meminta seluruh Lurah, Kepling, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas ikut serta bertindak di lingkungan masing-masing. Panggil, kumpulkan, tegaskan aturan, dan tidak boleh anggap masyarakat paham. Ini aturan, laksanakan,” tegas keduanya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melakukan pengetatan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk 43 kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Kota Sibolga menjadi salah satu kota di Sumatera Utara yang masuk dalam daftar pengetatan PPKM Mikro.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa Pemerintah memperketat penerapan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali. Ada 43 kabupaten/kota yang dikenakan pengetatan ini mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 dan 43 kota tersebut tergolong dalam assemen level 4 dalam kondisi Covid-19.

“Kami memutuskan perpanjangan PPKM Mikro mulai 6 sampai 20 juli terkait di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini selaras dengan PPKM Darurat Jawa-Bali,” kata Airlangga dilansir Antara, Senin (5/7) kemarin. (rb/ant)

iklan-usi
iklanpemko
iklan-usi

Most Read

Artikel Terbaru

/