alexametrics
22.8 C
Medan
Friday, August 19, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Diduga Rugikan Negara

Proyek RHL Senilai Rp27 Miliar di Simalungun Dilaporkan ke KPK

iklan-usi

SIMALUNGUN,METRODAILY – Diduga menjadi ajang korupsi yang merugikan negara, Lembaga Swadaya Masyarakat Siantar- Simalungun Government Watch (LSM-SSGoW) melaporkan 7 proyek pembuatan tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di wilayah kerja UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar, Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif LSM SSGoW Gregorius MB Purba SE didampingi Sekretaris Eksekutif Berlin Joni Saragih SH mengatakan, proyek senilai Rp27 Miliar lebih tersebut dibagi dalam 7 paket pekerjaan di wilayah Kabupaten Simalungun, dikerjakan 6 perusahaan.

“Kami sudah melakukan investigasi ke lapangan, banyak dugaan penyelewengan yang dipastikan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Bahkan penanaman bibit tersebut kami perkirakan paling banyak 30 persen dari total pekerjaan, itu pun kebanyakan mati, karena tidak dirawat,” kata Berlin Joni Saragih, Selasa (7/6).

Dijelaskan Berlin, setelah disurati, pihak KPK melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat, sudah menghubunginya untuk melengkapi pengaduan, dan pihaknya sudah mengirim foto dan video.

“Kami juga sudah meminta pihak KPK untuk turun langsung ke lapangan, melihat pekerjaan tersebut. Karena dugaan kerugian negara kami perkirakan sangat besar. Belum lagi adanya ribuan bibit yang tidak ditanam, dibiarkan berserak hingga mati,” katanya.

Dijelaskan Berlin, dalam pelaksanaannya, penanaman untuk rehabilitas hutan dan lahan ini harus mematuhi syarat sesuai kontrak pekerjaan.
Diantaranya, perusahaan harus menyiapkan gubuk kerja yang ditentukan yang terbuat dari atap seng dan dinding papan dan tiang broti. Namun, pekerja hanya menggunakan tenda yang terbuat dari kain dan kayu penyanggah seadanya.

Baca Juga :  Bupati Tapteng dan Wali Kota Sibolga Sambut Pangkosek Hanudnas III

Pembuatan atok arah larikan, harusnya terbuat dari kayu dengan diameter 5 cm dan panjang 125 cm dan pada bagian ujung ajir di cat dengan warna kuning sepanjang 10 centi meter, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan spek pekerjaan.

Pengadaan peralatan seperti cangkul, linggis tanah, parang dan peralatan pendukung penanaman, harusnya disiapkan perusahaan. Namun faktanya, disiapkan oleh pekerja, tanpa kompensasi tambahan honor untuk peralatan yang dibawa pekerja.

“Tim investigasi kami juga menemukan, tidak dilakukan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Tanaman banyak yang mati karena tidak terawat, dimana harusnya dilakukan perawatan dalam dua tahap,”katanya.

“Kami meminta dengan tegas agar pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembuatan tanaman RHL pada wilayah kerja UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular di Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021,”.

“Rehabilitas hutan dan lahan di Kabupaten Simalungun sangat kita dukung demi kelestarian lingkungan. Maka kita ingin memastikan, uang negara yang sudah dikucurkan digunakan semestinya,” pungkas Berlin.(esa/MD)

SIMALUNGUN,METRODAILY – Diduga menjadi ajang korupsi yang merugikan negara, Lembaga Swadaya Masyarakat Siantar- Simalungun Government Watch (LSM-SSGoW) melaporkan 7 proyek pembuatan tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di wilayah kerja UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar, Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif LSM SSGoW Gregorius MB Purba SE didampingi Sekretaris Eksekutif Berlin Joni Saragih SH mengatakan, proyek senilai Rp27 Miliar lebih tersebut dibagi dalam 7 paket pekerjaan di wilayah Kabupaten Simalungun, dikerjakan 6 perusahaan.

“Kami sudah melakukan investigasi ke lapangan, banyak dugaan penyelewengan yang dipastikan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Bahkan penanaman bibit tersebut kami perkirakan paling banyak 30 persen dari total pekerjaan, itu pun kebanyakan mati, karena tidak dirawat,” kata Berlin Joni Saragih, Selasa (7/6).

Dijelaskan Berlin, setelah disurati, pihak KPK melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat, sudah menghubunginya untuk melengkapi pengaduan, dan pihaknya sudah mengirim foto dan video.

“Kami juga sudah meminta pihak KPK untuk turun langsung ke lapangan, melihat pekerjaan tersebut. Karena dugaan kerugian negara kami perkirakan sangat besar. Belum lagi adanya ribuan bibit yang tidak ditanam, dibiarkan berserak hingga mati,” katanya.

Dijelaskan Berlin, dalam pelaksanaannya, penanaman untuk rehabilitas hutan dan lahan ini harus mematuhi syarat sesuai kontrak pekerjaan.
Diantaranya, perusahaan harus menyiapkan gubuk kerja yang ditentukan yang terbuat dari atap seng dan dinding papan dan tiang broti. Namun, pekerja hanya menggunakan tenda yang terbuat dari kain dan kayu penyanggah seadanya.

Baca Juga :  Unik, di Asahan Ada Pohon Pisang Bertandan Tiga

Pembuatan atok arah larikan, harusnya terbuat dari kayu dengan diameter 5 cm dan panjang 125 cm dan pada bagian ujung ajir di cat dengan warna kuning sepanjang 10 centi meter, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan spek pekerjaan.

Pengadaan peralatan seperti cangkul, linggis tanah, parang dan peralatan pendukung penanaman, harusnya disiapkan perusahaan. Namun faktanya, disiapkan oleh pekerja, tanpa kompensasi tambahan honor untuk peralatan yang dibawa pekerja.

“Tim investigasi kami juga menemukan, tidak dilakukan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Tanaman banyak yang mati karena tidak terawat, dimana harusnya dilakukan perawatan dalam dua tahap,”katanya.

“Kami meminta dengan tegas agar pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembuatan tanaman RHL pada wilayah kerja UPT KPH Wilayah II Pematangsiantar Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Wampu Sei Ular di Kementerian Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021,”.

“Rehabilitas hutan dan lahan di Kabupaten Simalungun sangat kita dukung demi kelestarian lingkungan. Maka kita ingin memastikan, uang negara yang sudah dikucurkan digunakan semestinya,” pungkas Berlin.(esa/MD)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/