23.9 C
Medan
Monday, December 5, 2022

Ratusan Perawat Simalungun Minta Perhatian RHS

SIMALUNGUN, METRODAILY – Ratusan perawat yang tergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Simalungun memohon perhatian Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS). Perhatian yang dimaksud terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang belum jelas status dan honornya.

Ditambah masih banyak perawat yang pendidikannya masih Diploma Tiga (D-3).

“Ada sekitar 200 lebih yang belum diakomodir, dan terkait Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang belum jelas statusnya dan honornya, juga terkait pendidikan tenaga kesehatan yang saat ini masih D-3,” terang Ketua PPNI Kabupaten Simalungun, Syahrul Nasution saat beraudiensi dengan RHS di rumah dinas wakil bupati, Jalan Suri-suri Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Rabu (5/10/2022).

Dalam menerima audiensi PPNI, RHS didampingi Sekda Esron Sinaga, Kadis Kesehatan Edwin Tony SM Simanjuntak, dan Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gimrood Sinaga.

Syahrul berharap Pemkab Simalungun mengakomodir Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai salah satu syarat utama untuk mengurus surat izin kerja.

“Untuk mendapatkan STR, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah Sistem Kredit Poin atau Satuan Kredit Poin (SKP), dan SKP diperoleh dari peningkatan pelatihan atau seminar,” kata Syahrul.

Baca Juga :  Banjir Landa Madina, Walhi Sorot Pertambangan Tanpa Izin

Syahrul juga memohon kepada Pemkab Simalungun, jika ada pelatihan atau seminar agar mengikutsertakan para pegawai di PPNI dan juga para TKS.

Dalam kesempatan tersebut, RHS menjelaskan perekrutan PPPK di Kabupaten Simalungun masih dalam pendataan dan memprioritaskan pendidikan serta kesehatan.

RHS berharap di masa kepemimpinannya, program kerja yang dilaksanakan banyak dirasakan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Apalagi Simalungun masih di bawah soal kualitas pendidikan.

Menyinggung permasalahan stunting, RHS mengatakan juga menjadi perhatian Pemkab Simalungun.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Kiita ingin anak-anak kita tumbuh sehat dan memiliki pendidikan yang berkualitas,” sebut RHS.

Terkait TKS, RHS menyampaikan Pemkab Simalungun terus berupaya bagaimana semua ini bisa diakomodir. Pemkab Simalungun, katanya, juga terus berupaya meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat mengakomodir semuanya, termasuk Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP).

Untuk permohonan sekretariat gedung PPNI yang akan menggunakan eks Kantor Camat Tapian Dolok, RHS mengatakan gedung tersebut akan dijadikan sebagai wajah Kabupaten Simalungun.

“Itu akan kita perbaiki dan banyak yang harus kita perbaiki, baik jalan maupun sarana prasarana lainnya,” pungkasnya. (rel)

SIMALUNGUN, METRODAILY – Ratusan perawat yang tergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Simalungun memohon perhatian Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS). Perhatian yang dimaksud terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang belum jelas status dan honornya.

Ditambah masih banyak perawat yang pendidikannya masih Diploma Tiga (D-3).

“Ada sekitar 200 lebih yang belum diakomodir, dan terkait Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang belum jelas statusnya dan honornya, juga terkait pendidikan tenaga kesehatan yang saat ini masih D-3,” terang Ketua PPNI Kabupaten Simalungun, Syahrul Nasution saat beraudiensi dengan RHS di rumah dinas wakil bupati, Jalan Suri-suri Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Rabu (5/10/2022).

Dalam menerima audiensi PPNI, RHS didampingi Sekda Esron Sinaga, Kadis Kesehatan Edwin Tony SM Simanjuntak, dan Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Gimrood Sinaga.

Syahrul berharap Pemkab Simalungun mengakomodir Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai salah satu syarat utama untuk mengurus surat izin kerja.

“Untuk mendapatkan STR, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah Sistem Kredit Poin atau Satuan Kredit Poin (SKP), dan SKP diperoleh dari peningkatan pelatihan atau seminar,” kata Syahrul.

Baca Juga :  Putri Wisata Sumut Ramaikan Tes HIV Gratis Slangkers Rantauprapat

Syahrul juga memohon kepada Pemkab Simalungun, jika ada pelatihan atau seminar agar mengikutsertakan para pegawai di PPNI dan juga para TKS.

Dalam kesempatan tersebut, RHS menjelaskan perekrutan PPPK di Kabupaten Simalungun masih dalam pendataan dan memprioritaskan pendidikan serta kesehatan.

RHS berharap di masa kepemimpinannya, program kerja yang dilaksanakan banyak dirasakan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Apalagi Simalungun masih di bawah soal kualitas pendidikan.

Menyinggung permasalahan stunting, RHS mengatakan juga menjadi perhatian Pemkab Simalungun.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Kiita ingin anak-anak kita tumbuh sehat dan memiliki pendidikan yang berkualitas,” sebut RHS.

Terkait TKS, RHS menyampaikan Pemkab Simalungun terus berupaya bagaimana semua ini bisa diakomodir. Pemkab Simalungun, katanya, juga terus berupaya meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat mengakomodir semuanya, termasuk Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP).

Untuk permohonan sekretariat gedung PPNI yang akan menggunakan eks Kantor Camat Tapian Dolok, RHS mengatakan gedung tersebut akan dijadikan sebagai wajah Kabupaten Simalungun.

“Itu akan kita perbaiki dan banyak yang harus kita perbaiki, baik jalan maupun sarana prasarana lainnya,” pungkasnya. (rel)

Most Read

Artikel Terbaru

/