alexametrics
27 C
Medan
Tuesday, August 9, 2022

iklanpemko

Jalan Provinsi di Simalungun Ibarat Neraka

Anggota DPRD Sumut, Gusmiyadi.

SIMALUNGUN, METRODAILY.id – Tidak sedikit jalan di Kabupaten Simalungun yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan sudah seperti neraka.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Gusmiyadi. Kritikan tersebut disampaikan anggota Fraksi Gerindra itu melalui akun media sosialnya, Rabu (2/6).
Gusmiyadi yang akrab disapa Goben itu menjelaskan, akhir-akhir ini pihaknya mendapatkan kenyataan ritme kritik masyarakat terkait kondisi jalan milik provinsi semakin meningkat.
“Kami menyadari hal ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat terhadap kondisi jalanan yang sejak lama tidak tersentuh. Atau sentuhan penanganan yang dilakukan tidak berdampak sighnifikan, karena hanya terkesan tambal sulam,” kata Gusmiyadi.
Dengan demikian, katanya, daya tahan jalan tidak cukup baik. Tanpa butuh waktu lama, jalan tersebut rusak lagi.
Masih kata Gusmiyadi, dalam berbagai kesempatan, anggota DPRD Sumut, khususnya 8 orang dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun, kerap berdiskusi tentang hal tersebut. Berbagai tekanan kepada Pemprovsu, katanya, sering kami lakukan dengan berbagai cara. Hal ini sesuai tugas konstitusional mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
“Terakhir, dalam kesempatan rapat dengan Bappeda pada momentum rapat di Pansus KEK Sei Mangkei, merespon pentingnya infrastrukur untuk kawasan penyangga Sei Mangkei–Perdagangan, saya kejar Pemprovsu tentang persoalan ini,” kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi mendorong Pemprovsu membuat surat permohonan diskresi kepada pemerintah pusat agar APBN dapat mengeksekusi persoalan infrastruktur.
“Resep ini saya temukan dalam diskusi dengan Bung Mangapul Purba selaku sesama anggota DPRD Sumut dapil yang sama,” tukasnya.
Ia juga mendorong Bappeda Sumut mengkaji dan mengusulkan kemungkinan beberapa ruas jalan Provinsi di Simalungun menjadi jalan berstatus nasional/pemerintah pusat.
“Tentu saja perlu penyesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Opsi ini menjadi relevan, karena kecenderungan jalan nasional relatif lebih baik dari jalan lainnya,” sebutnya.
Gusmiyadi menambahkan, di tengah sistem demokrasi yang semakin terbuka, ia memahami setiap kritik berhak mendapatkan respon yang sepadan.

Baca Juga :  Ijeck Temui Jenderal di Taman Hewan Siantar

“Saya berterima kasih atas setiap upaya untuk mengingatkan kami untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional kami. Setidaknya kita punya pengalaman yang sama; sering sekali melintasi jalan-jalan seperti neraka itu demikian rakyat menyebutnya,” tegas Gusmiyadi. (rel)

Anggota DPRD Sumut, Gusmiyadi.

SIMALUNGUN, METRODAILY.id – Tidak sedikit jalan di Kabupaten Simalungun yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan sudah seperti neraka.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Gusmiyadi. Kritikan tersebut disampaikan anggota Fraksi Gerindra itu melalui akun media sosialnya, Rabu (2/6).
Gusmiyadi yang akrab disapa Goben itu menjelaskan, akhir-akhir ini pihaknya mendapatkan kenyataan ritme kritik masyarakat terkait kondisi jalan milik provinsi semakin meningkat.
“Kami menyadari hal ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat terhadap kondisi jalanan yang sejak lama tidak tersentuh. Atau sentuhan penanganan yang dilakukan tidak berdampak sighnifikan, karena hanya terkesan tambal sulam,” kata Gusmiyadi.
Dengan demikian, katanya, daya tahan jalan tidak cukup baik. Tanpa butuh waktu lama, jalan tersebut rusak lagi.
Masih kata Gusmiyadi, dalam berbagai kesempatan, anggota DPRD Sumut, khususnya 8 orang dari daerah pemilihan Siantar-Simalungun, kerap berdiskusi tentang hal tersebut. Berbagai tekanan kepada Pemprovsu, katanya, sering kami lakukan dengan berbagai cara. Hal ini sesuai tugas konstitusional mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
“Terakhir, dalam kesempatan rapat dengan Bappeda pada momentum rapat di Pansus KEK Sei Mangkei, merespon pentingnya infrastrukur untuk kawasan penyangga Sei Mangkei–Perdagangan, saya kejar Pemprovsu tentang persoalan ini,” kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi mendorong Pemprovsu membuat surat permohonan diskresi kepada pemerintah pusat agar APBN dapat mengeksekusi persoalan infrastruktur.
“Resep ini saya temukan dalam diskusi dengan Bung Mangapul Purba selaku sesama anggota DPRD Sumut dapil yang sama,” tukasnya.
Ia juga mendorong Bappeda Sumut mengkaji dan mengusulkan kemungkinan beberapa ruas jalan Provinsi di Simalungun menjadi jalan berstatus nasional/pemerintah pusat.
“Tentu saja perlu penyesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Opsi ini menjadi relevan, karena kecenderungan jalan nasional relatif lebih baik dari jalan lainnya,” sebutnya.
Gusmiyadi menambahkan, di tengah sistem demokrasi yang semakin terbuka, ia memahami setiap kritik berhak mendapatkan respon yang sepadan.

Baca Juga :  Sepekan, 46 Kali Gempa Getarkan Sumut dan Aceh

“Saya berterima kasih atas setiap upaya untuk mengingatkan kami untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional kami. Setidaknya kita punya pengalaman yang sama; sering sekali melintasi jalan-jalan seperti neraka itu demikian rakyat menyebutnya,” tegas Gusmiyadi. (rel)

iklan-usi
iklanpemko
iklan-usi

Most Read

Artikel Terbaru

/