alexametrics
27.8 C
Medan
Sunday, August 14, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Siantar-Simalungun PPKM Level 1

JAKARTA, METRODAILY – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 di luar Jawa Bali hingga 14 Februari 2021 mendatang. Aturan mengenai perpanjangan masa PPKM luar Jawa-Bali pun tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 7 Tahun 2022. Jumlah daerah yang masuk kategori PPKM level 1 turun 74 daerah menjadi 164 kabupaten kota dari yang sebelumnya 238 kabupaten/kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya sempat mengatakan, terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 di wilayah luar Jawa-Bali. Ia pun meminta agar berbagai pihak waspada dengan kondisi peningkatan kasus Covid-19 ini.

“Kita harus waspada karena kita lihat dari kasus reproduksi efektif atau RT Covid-19 itu di Sumatera naik menjadi 1,02, Kalimantan jadi 1,01, Maluku 1,08, Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03 dan Sulawesi 1,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual terkait Evaluasi PPKM, Senin (31/1/2022).

Koordinator PPKM luar Jawa Bali ini juga mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa provinsi di luar Jawa-Bali sudah terdeteksi varian Omicron dari transmisi lokal.

“Beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jayapura sudah dilihat kasus Omicronnya sudah masuk dari transmisi lokal,” ujarnya.

Adapun kabupaten/kota di Sumatera Utara yang masuk kategori wilayah PPKM level 1 yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deliserdang.

Kemudian, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Medan.

Selanjutnya, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, dan Kota Padangsidimpuan.

Kasus Aktif Terus Melonjak

Meningkatnya angka paparan Covid-19 mengerek level status PPKM. Berdasar data yang dipublikasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (1/2), jumlah daerah yang berada di level 1 atau kategori risiko rendah terus berkurang.

Dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur PPKM level wilayah Jawa-Bali, jumlah daerah level 1 berkurang dari 52 menjadi 40 daerah.

Imbasnya, daerah berstatus level 2 bertambah dari 75 menjadi 86 daerah. Lalu, ada dua daerah berstatus PPKM level 3, yakni Pamekasan dan Serang.

Sementara, untuk PPKM luar Jawa-Bali yang diatur Inmendagri 7/2022, jumlah daerah level 1 juga berkurang dari 238 menjadi 164 daerah dan level 2 bertambah dari 138 menjadi 219 daerah. Namun, jumlah daerah berstatus level 3 berkurang dari 10 menjadi 3 daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal menyatakan, perubahan tersebut dipengaruhi berbagai indikator. Selain situasi pandemi, perubahan itu terkait dengan capaian total vaksinasi dosis kedua.

Meski secara umum terjadi peningkatan level, dalam inmendagri yang baru tidak ada perubahan treatment. Misalnya, dalam pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM). ”Tetap berpedoman pada SKB empat menteri,” ujarnya kemarin.

Hal yang sama berlaku pada berbagai pengaturan kegiatan masyarakat. Ketentuan sebagaimana inmendagri sebelumnya tetap berlaku. Kegiatan di kantor, supermarket, pasar rakyat/pasar tradisional, maupun bioskop juga tidak mengalami perubahan.

Dia beralasan, ketentuan itu sudah cukup ideal untuk diterapkan. ”Untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian bagi masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  Siantar-Simalungun PPKM Level 2

Demikian juga di sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri mengisyaratkan tidak akan ada perubahan aturan dalam penerapan PTM saat ini. Termasuk PTM dengan kuota 100 persen.

Padahal, saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin (31/1/2022), Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan PTM dievaluasi. Khususnya di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Jumeri menjelaskan, aturan PTM saat ini sudah adaptif terhadap dinamika pandemi Covid-19. ”Jadi, SKB empat menteri patuh terhadap penetapan level PPKM oleh Mendagri,” ujarnya kepada koran ini.

Sebagai contoh, dalam inmendagri baru disebutkan bahwa DKI Jakarta masih berada di wilayah PPKM level 2. Belum PPKM level 3. Karena itu, kata Jumeri, kegiatan PTM-nya masuk kategori kuota 100 persen.

Menurut dia, tidak adanya perubahan aturan terkait PTM 100 persen bukan berarti tidak sejalan dengan arahan presiden. Sebab, evaluasi PTM telah dilakukan melalui penetapan level PPKM. ”Ini sejalan. Pak Presiden minta untuk mengevaluasi. Evaluasi supaya konsisten lewat penetapan level. Kan SKB itu keputusan Mendagri bersama Menkes, Menag, dan Mendikbudristek,” tegasnya.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menilai perubahan aturan PTM 100 persen tidak mendesak. Menurut dia, SKB empat menteri telah mengatur secara lengkap penanganan PTM sesuai dengan level wilayah dan kemungkinan klaster sekolah.
”Artinya, bagaimanapun perkembangannya tidak memerlukan aturan baru, tapi tinggal mengikuti atau menyesuaikan ketentuan di SKB itu,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pelaksanaan PTM pada semester II tahun ajaran 2021–2022 yang dimulai Januari tahun ini sudah sangat jelas diatur dalam SKB empat menteri. Juga, aturan turunannya di level dinas dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan (sekolah) dapat mengambil langkah antisipatif terhadap perkembangan kasus Covid-19 sesuai dengan aturan dinas pendidikan atau SKB empat menteri.

Namun, pemerintah wajib mengevaluasi per satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan kondisi di sekitarnya. Evaluasi tidak dapat digeneralisasi untuk semua sekolah dalam satu wilayah. Mulai persentase vaksinasi guru dan pegawai, vaksinasi siswa, ada tidaknya klaster di sekolah, hingga penerapan prokes di sekolah tersebut. ”Hasil evaluasi itulah yang digunakan untuk menentukan sekolah itu PTM 100 persen atau PJJ,” katanya.

Sementara itu, kasus harian kembali mencapai puncak baru. Data satgas penanganan Covid-19 melaporkan 16.021 kasus konfirmasi positif baru kemarin. Sejumlah antisipasi pun dilakukan. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Untung Budiharto, misalnya, telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

”Mengantisipasi kemungkinan melonjaknya Omicron,” ujar Untung.

Antisipasi tersebut dilakukan dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di bawah kendali Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Satgas Penanganan Covid-19. Sebelumnya, Kogasgabpad menyiapkan dua tower di Rusun Daan Mogot untuk isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala. Selain itu, ada Wisma Atlet Pademangan. ”Ada beberapa tower yang kami siapkan untuk mengantisipasi peningkatan (jumlah pasien Covid-19 varian, Red) Omicron,” ungkapnya. (jp/net)

JAKARTA, METRODAILY – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3 di luar Jawa Bali hingga 14 Februari 2021 mendatang. Aturan mengenai perpanjangan masa PPKM luar Jawa-Bali pun tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 7 Tahun 2022. Jumlah daerah yang masuk kategori PPKM level 1 turun 74 daerah menjadi 164 kabupaten kota dari yang sebelumnya 238 kabupaten/kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya sempat mengatakan, terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 di wilayah luar Jawa-Bali. Ia pun meminta agar berbagai pihak waspada dengan kondisi peningkatan kasus Covid-19 ini.

“Kita harus waspada karena kita lihat dari kasus reproduksi efektif atau RT Covid-19 itu di Sumatera naik menjadi 1,02, Kalimantan jadi 1,01, Maluku 1,08, Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03 dan Sulawesi 1,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual terkait Evaluasi PPKM, Senin (31/1/2022).

Koordinator PPKM luar Jawa Bali ini juga mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa provinsi di luar Jawa-Bali sudah terdeteksi varian Omicron dari transmisi lokal.

“Beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jayapura sudah dilihat kasus Omicronnya sudah masuk dari transmisi lokal,” ujarnya.

Adapun kabupaten/kota di Sumatera Utara yang masuk kategori wilayah PPKM level 1 yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deliserdang.

Kemudian, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Medan.

Selanjutnya, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebingtinggi, dan Kota Padangsidimpuan.

Kasus Aktif Terus Melonjak

Meningkatnya angka paparan Covid-19 mengerek level status PPKM. Berdasar data yang dipublikasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (1/2), jumlah daerah yang berada di level 1 atau kategori risiko rendah terus berkurang.

Dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur PPKM level wilayah Jawa-Bali, jumlah daerah level 1 berkurang dari 52 menjadi 40 daerah.

Imbasnya, daerah berstatus level 2 bertambah dari 75 menjadi 86 daerah. Lalu, ada dua daerah berstatus PPKM level 3, yakni Pamekasan dan Serang.

Sementara, untuk PPKM luar Jawa-Bali yang diatur Inmendagri 7/2022, jumlah daerah level 1 juga berkurang dari 238 menjadi 164 daerah dan level 2 bertambah dari 138 menjadi 219 daerah. Namun, jumlah daerah berstatus level 3 berkurang dari 10 menjadi 3 daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal menyatakan, perubahan tersebut dipengaruhi berbagai indikator. Selain situasi pandemi, perubahan itu terkait dengan capaian total vaksinasi dosis kedua.

Meski secara umum terjadi peningkatan level, dalam inmendagri yang baru tidak ada perubahan treatment. Misalnya, dalam pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM). ”Tetap berpedoman pada SKB empat menteri,” ujarnya kemarin.

Hal yang sama berlaku pada berbagai pengaturan kegiatan masyarakat. Ketentuan sebagaimana inmendagri sebelumnya tetap berlaku. Kegiatan di kantor, supermarket, pasar rakyat/pasar tradisional, maupun bioskop juga tidak mengalami perubahan.

Dia beralasan, ketentuan itu sudah cukup ideal untuk diterapkan. ”Untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian bagi masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  Divonis Seumur Hidup, Sujito dan Yudi Banding

Demikian juga di sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri mengisyaratkan tidak akan ada perubahan aturan dalam penerapan PTM saat ini. Termasuk PTM dengan kuota 100 persen.

Padahal, saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin (31/1/2022), Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan PTM dievaluasi. Khususnya di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Jumeri menjelaskan, aturan PTM saat ini sudah adaptif terhadap dinamika pandemi Covid-19. ”Jadi, SKB empat menteri patuh terhadap penetapan level PPKM oleh Mendagri,” ujarnya kepada koran ini.

Sebagai contoh, dalam inmendagri baru disebutkan bahwa DKI Jakarta masih berada di wilayah PPKM level 2. Belum PPKM level 3. Karena itu, kata Jumeri, kegiatan PTM-nya masuk kategori kuota 100 persen.

Menurut dia, tidak adanya perubahan aturan terkait PTM 100 persen bukan berarti tidak sejalan dengan arahan presiden. Sebab, evaluasi PTM telah dilakukan melalui penetapan level PPKM. ”Ini sejalan. Pak Presiden minta untuk mengevaluasi. Evaluasi supaya konsisten lewat penetapan level. Kan SKB itu keputusan Mendagri bersama Menkes, Menag, dan Mendikbudristek,” tegasnya.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menilai perubahan aturan PTM 100 persen tidak mendesak. Menurut dia, SKB empat menteri telah mengatur secara lengkap penanganan PTM sesuai dengan level wilayah dan kemungkinan klaster sekolah.
”Artinya, bagaimanapun perkembangannya tidak memerlukan aturan baru, tapi tinggal mengikuti atau menyesuaikan ketentuan di SKB itu,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pelaksanaan PTM pada semester II tahun ajaran 2021–2022 yang dimulai Januari tahun ini sudah sangat jelas diatur dalam SKB empat menteri. Juga, aturan turunannya di level dinas dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan (sekolah) dapat mengambil langkah antisipatif terhadap perkembangan kasus Covid-19 sesuai dengan aturan dinas pendidikan atau SKB empat menteri.

Namun, pemerintah wajib mengevaluasi per satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan kondisi di sekitarnya. Evaluasi tidak dapat digeneralisasi untuk semua sekolah dalam satu wilayah. Mulai persentase vaksinasi guru dan pegawai, vaksinasi siswa, ada tidaknya klaster di sekolah, hingga penerapan prokes di sekolah tersebut. ”Hasil evaluasi itulah yang digunakan untuk menentukan sekolah itu PTM 100 persen atau PJJ,” katanya.

Sementara itu, kasus harian kembali mencapai puncak baru. Data satgas penanganan Covid-19 melaporkan 16.021 kasus konfirmasi positif baru kemarin. Sejumlah antisipasi pun dilakukan. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Untung Budiharto, misalnya, telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

”Mengantisipasi kemungkinan melonjaknya Omicron,” ujar Untung.

Antisipasi tersebut dilakukan dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di bawah kendali Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Satgas Penanganan Covid-19. Sebelumnya, Kogasgabpad menyiapkan dua tower di Rusun Daan Mogot untuk isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala. Selain itu, ada Wisma Atlet Pademangan. ”Ada beberapa tower yang kami siapkan untuk mengantisipasi peningkatan (jumlah pasien Covid-19 varian, Red) Omicron,” ungkapnya. (jp/net)

iklan-usi
iklanpemko
iklanpemko
iklan-usi

Most Read

Artikel Terbaru

/