alexametrics
27 C
Medan
Thursday, August 18, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Keputusan Paripurna, Segel Sekretariat DPRD Humbahas

iklan-usi
Anggota DPRD Humbahas melakukan penyegelan di Sekretariat DPRD sesuai Keputusan kesepakatan bersama.

HUMBAHAS, METRODAILY.id– Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Lima Ranperda Kabupaten Humbahas Tahun 2021 berujung pada penyegelan tujuh pintu ruangan Kantor Sekretariat DPRD Humbahas.

Pasalnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Humbahas, Marolop Manik didampingi Wakil Ketua II Labuan Sihombing dihadiri 13 anggota dewan tersebut tidak dihadiri oleh pihak eksekutif bahkan tidak difasilitasi oleh Sekwan, sehingga keputusan kesepakatan bersama melakukan penyegelan tujuh pintu ruangan kantor Sekretariat DPRD, Senin (31/5).

Peristiwa ini disinyalir buntut panjang pertikaian internal legislator tersebut atas mosi tidak percaya sejumlah anggota DPRD kepada Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumban Gaol.

Ke-13 anggota yang tergabung dalam lima fraksi itu, yakni Marsono Simamora, Normauli Simarmata, Mutiha Hasugian, Bresman Sianturi, Martini Purba, Bantu Tambunan, Muslim Simamora, Marolop Situmorang, Laston Sinaga, Sanggul Rosdiana Manalu, Charles Ary Heryanto Purba, Jimmy Togu Purba, dan Guntur Simamora.

Amatan di lokasi, rapat paripurna yang dihadiri oleh 13 anggota dewan dan dua wakil ketua itu tidak dihadiri oleh Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor maupun Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Forkopimda, dan pimpinan OPD. Bahkan Plt Sekwan maupun staf di sana tidak ada yang hadir.

Akibat dari ketidakhadiran pihak eksekutif itu, pimpinan dan peserta rapat memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat. Selanjutnya pimpinan rapat membacakan surat masuk dari Fraksi Golkar DPRD Humbahas dan DPD Partai Golkar Humbahas terkait penarikan anggota Fraksi Golkar Manaek Hutasoit dari anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

Usai membacakan surat masuk, Marolop selanjutnya meminta saran dan masukan dari anggota dewan yang hadir terkait ketidakhadiran pihak eksekutif.

Saat itu, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya atas ketidak hadiran pihak eksekutif, dan tidak difasilitasinya rapat paripurna tersebut. Oleh karena itu, mereka sepakat mengusulkan agar ruangan kantor sekretariat ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Seyogianya bupati membacakan Nota Pengantar Lima Ranperda inisiatif dari pemerintah. Namun pada kenyataanya satu orang pun dari mereka (eksekutif) tidak ada yang hadir. Rapat kita ini juga tidak ada difasilitasi oleh Sekwan maupun pegawai dan staf. Selain itu, beberapa kali rapat dan agenda lainnya kita juga tidak pernah lagi difasilitasi oleh Sekwan. Ada apa dengan mereka? Maka untuk itu, kami mengusulkan agar menutup kantor sekretariat karena ini adalah kantor wakil rakyat,” kata Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas DPRD Humbahas Guntur Simamora.

Baca Juga :  Dijewer Depan Umum, Pelatih Biliar Polisikan Edy Rahmayadi

Usulan Guntur selanjutnya mendapat dukungan dari empat fraksi lainnya, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra Demokrat.

“Karena rapat kita ini tidak difasilitasi oleh sekwan dan staf, kita sepakat untuk menutup kantor sekretariat DPRD ini,” kata masing-masing perwakilan fraksi dan disepakati bersama.

Usai rapat, ke 15 anggota dewan itu selanjutnya melakukan penyegelan seluruh pintu ruangan kantor sekretariat dengan membuat palang di pintu masuk dan menempelkan spanduk bertuliskan dilarang masuk. Sedikitnya ada tujuh pintu ruangan yang disegel para wakil rakyat itu.

Setelah melakukan penyegelan, mereka seterusnya membuat pemberitahuan ke Polres Humbahas terkait aksi penyegelan tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Sekretaris DPRD Humbahas Pantas Purba saat diwawancarai wartawan memilih untuk tidak berkomentar.

Sementara itu, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, mengaku kalau rapat paripurna itu tidak atas sepengetahuannya dan 9 anggota dewan lainnya. Sehingga dia menganggap kalau rapat itu adalah ilegal.

Selain itu, menurut dia, rapat paripurna yang dipimpin oleh dua wakil ketua dewan itu sebagai upaya untuk mengkudetanya dari posisi ketua dewan.

Terkait penyegelan kantor sekretariat dewan itu, Ramses menjelaskan kalau hal itu adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum dan menurut Dia tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Dan, akan segera menempuh jalur hukum untuk melaporkan tindakan penyegelan itu ke pihak kepolisian.

“Dengan tegas saya sebagai Ketua DPRD, dan pemerintah daerah sebagai pemilik gedung. Karena pemilik gedung ini adalah milik negara. Bukan milik anggota DPRD. Ini (gedung) dibuat pemerintah untuk memfasilitasi DPRD Humbang Hasundutan dan tidak ada hak anggota DPRD untuk menyegelnya,” pungkasnya. (sht)

Anggota DPRD Humbahas melakukan penyegelan di Sekretariat DPRD sesuai Keputusan kesepakatan bersama.

HUMBAHAS, METRODAILY.id– Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Lima Ranperda Kabupaten Humbahas Tahun 2021 berujung pada penyegelan tujuh pintu ruangan Kantor Sekretariat DPRD Humbahas.

Pasalnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Humbahas, Marolop Manik didampingi Wakil Ketua II Labuan Sihombing dihadiri 13 anggota dewan tersebut tidak dihadiri oleh pihak eksekutif bahkan tidak difasilitasi oleh Sekwan, sehingga keputusan kesepakatan bersama melakukan penyegelan tujuh pintu ruangan kantor Sekretariat DPRD, Senin (31/5).

Peristiwa ini disinyalir buntut panjang pertikaian internal legislator tersebut atas mosi tidak percaya sejumlah anggota DPRD kepada Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumban Gaol.

Ke-13 anggota yang tergabung dalam lima fraksi itu, yakni Marsono Simamora, Normauli Simarmata, Mutiha Hasugian, Bresman Sianturi, Martini Purba, Bantu Tambunan, Muslim Simamora, Marolop Situmorang, Laston Sinaga, Sanggul Rosdiana Manalu, Charles Ary Heryanto Purba, Jimmy Togu Purba, dan Guntur Simamora.

Amatan di lokasi, rapat paripurna yang dihadiri oleh 13 anggota dewan dan dua wakil ketua itu tidak dihadiri oleh Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor maupun Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Forkopimda, dan pimpinan OPD. Bahkan Plt Sekwan maupun staf di sana tidak ada yang hadir.

Akibat dari ketidakhadiran pihak eksekutif itu, pimpinan dan peserta rapat memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat. Selanjutnya pimpinan rapat membacakan surat masuk dari Fraksi Golkar DPRD Humbahas dan DPD Partai Golkar Humbahas terkait penarikan anggota Fraksi Golkar Manaek Hutasoit dari anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

Usai membacakan surat masuk, Marolop selanjutnya meminta saran dan masukan dari anggota dewan yang hadir terkait ketidakhadiran pihak eksekutif.

Saat itu, masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya atas ketidak hadiran pihak eksekutif, dan tidak difasilitasinya rapat paripurna tersebut. Oleh karena itu, mereka sepakat mengusulkan agar ruangan kantor sekretariat ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“Seyogianya bupati membacakan Nota Pengantar Lima Ranperda inisiatif dari pemerintah. Namun pada kenyataanya satu orang pun dari mereka (eksekutif) tidak ada yang hadir. Rapat kita ini juga tidak ada difasilitasi oleh Sekwan maupun pegawai dan staf. Selain itu, beberapa kali rapat dan agenda lainnya kita juga tidak pernah lagi difasilitasi oleh Sekwan. Ada apa dengan mereka? Maka untuk itu, kami mengusulkan agar menutup kantor sekretariat karena ini adalah kantor wakil rakyat,” kata Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas DPRD Humbahas Guntur Simamora.

Baca Juga :  Dijewer Depan Umum, Pelatih Biliar Polisikan Edy Rahmayadi

Usulan Guntur selanjutnya mendapat dukungan dari empat fraksi lainnya, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra Demokrat.

“Karena rapat kita ini tidak difasilitasi oleh sekwan dan staf, kita sepakat untuk menutup kantor sekretariat DPRD ini,” kata masing-masing perwakilan fraksi dan disepakati bersama.

Usai rapat, ke 15 anggota dewan itu selanjutnya melakukan penyegelan seluruh pintu ruangan kantor sekretariat dengan membuat palang di pintu masuk dan menempelkan spanduk bertuliskan dilarang masuk. Sedikitnya ada tujuh pintu ruangan yang disegel para wakil rakyat itu.

Setelah melakukan penyegelan, mereka seterusnya membuat pemberitahuan ke Polres Humbahas terkait aksi penyegelan tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Sekretaris DPRD Humbahas Pantas Purba saat diwawancarai wartawan memilih untuk tidak berkomentar.

Sementara itu, Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, mengaku kalau rapat paripurna itu tidak atas sepengetahuannya dan 9 anggota dewan lainnya. Sehingga dia menganggap kalau rapat itu adalah ilegal.

Selain itu, menurut dia, rapat paripurna yang dipimpin oleh dua wakil ketua dewan itu sebagai upaya untuk mengkudetanya dari posisi ketua dewan.

Terkait penyegelan kantor sekretariat dewan itu, Ramses menjelaskan kalau hal itu adalah sebuah tindakan pelanggaran hukum dan menurut Dia tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Dan, akan segera menempuh jalur hukum untuk melaporkan tindakan penyegelan itu ke pihak kepolisian.

“Dengan tegas saya sebagai Ketua DPRD, dan pemerintah daerah sebagai pemilik gedung. Karena pemilik gedung ini adalah milik negara. Bukan milik anggota DPRD. Ini (gedung) dibuat pemerintah untuk memfasilitasi DPRD Humbang Hasundutan dan tidak ada hak anggota DPRD untuk menyegelnya,” pungkasnya. (sht)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/