alexametrics
22.8 C
Medan
Friday, August 19, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Bukit Tambunan: Jangan Gaduh, Biarkan RHS Bekerja Dulu..

iklan-usi

SIANTAR, METRODAILY– Bukit Tambunan, mantan birokrat yang terjun ke politik bersama Partai Nasdem Sumut, berpendapat Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) yang baru menjabat selama 9 bulan, sudah menunjukkan kinerja dalam upaya mensejahterakan rakyat Simalungun.

“Dalam pemerintahan, ada tujuan yang harus dicapai sebagai indikator dari kinerja. Di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Bupati Simalungun dengan program haroan bolonnya, sudah signifikan hasilnya dan mendapat respon positif berupa dukungan dari berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.

Bukan hanya jalan nagori dan kabupaten yang diperbaiki, bahkan jalan provinsi sudah tersentuh dengan adanya haroan bolon di beberapa titik. Salah satunya di ruas jalan Siantar-Saribudolok yang hal ini harusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara namun melalui inisiatif Bupati Simalungun untuk menggerakan berbagai elemen masyarakat untuk memperbaiki.

“Saya dan kita semua memberikan apresiasi dengan hal yang dilakukan oleh bupati,” kata Bukit, saat diminta pendapatnya mengenai perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Simalungun pasca adanya Hak Interpelasi dari 17 anggota DPRD Simalungun kepada Bupati Simalungun dan Wakil Bupati sebagai eksekutif.
Pria yang ditemui di salah satu kedai kopi di Kota Pematangsiantar itu, pernah menjabat Korda Partai Nasdem untuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Saat ini ia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumut bidang eksekutif.

Bukit Tambunan sendiri pernah bertugas mulai dari camat hingga menjadi Kepala Bappeda di Kabupaten Simalungun, dan beberapa kali menjadi pimpinan OPD di Provinsi Sumatera Utara. Serta beberapa kali dipercaya oleh pemerintah menjadi Penjabat Bupati di dua kabupaten yang ada di Provinsi Sumut.

Saat ini ia berkecimpung di Partai NasDem. Diawali menjadi Korda Partai NasDem untuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumut bidang eksekutif.

Terkait Hak Interpelasi yang dilakukan anggota DPRD Simalungun, Bukit menanggapi Hak Interpelasi dimaksud itu adalah hak dari DPRD dan beranggapan hal ini terjadi karena adanya kebuntuan komunikasi politik antara DPRD dengan Bupati Simalungun.

“Harus kita sadari Bupati Simalungun baru menjabat selama 9 bulan. Menurut saya apakah tidak sebaiknya dapat duduk bersama mengenai persoalan yang ingin ditanyakan oleh DPRD sebelum mengajukan Hak Interpelasi? Sehingga apa yang menjadi harapan bersama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat simalungun, sebagai pihak eksekutif dan legeslatif dapat mewujudkannya tentu dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Simalungun,” katanya.

Baca Juga :  Forkopimda Targetkan PSU Jilid II Labuhanbatu Kondusif

Mengenai Hak Interpelasi yang juga dilakukan oleh dua anggota DPRD dari Partai Nasdem, Bukit mengatakan akan menanyakan kepada Ketua Fraksi dan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Simalungun, apakah hal ini telah memeperoleh izin dari Ketua Fraksi dan Ketua DPD Partai Nasdem Simalungun.

“Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh selalu mengingatkan kepada seluruh kader Nasdem yang duduk di legislatif agar secara sungguh-sungguh mengawal roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga seluruh visi dan misi dari kepala daerah dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tetap mempedomani payung hukum yang ada,” katanya.

“Dan harapan kita bersama di dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksud tidak terjadi kegaduhan antara legislatif dan eksekutif. Khususnya di daerah ini saya yakin dan percaya keharmonisan dimaksud dapat diwujudkan karena wakil bupati adalah mantan birokrat. Termasuk Sekda telah berpengalaman di pemerintahan. Karena kedua sosok dimaksud pernah bertugas di Kabupaten Simalungun yang sudah tentu sangat mengusai keadaan di daerah ini,” kata Bukit.

Terkait isu SARA yang berkembang akhir-akhir ini, Bukit mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari isu-isu SARA.

“Kita hidup di negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Dan bila kita lihat sejarah bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keberagaman yang ada dapat terbebas dari penjajahan yang kurun waktu 3,5 abad, hal ini kita peroleh setelah seluruh anak bangsa dapat bersatu dengan bulat tanpa mempersoalkan suku, agama, dan ras,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, khususnya di Kabupaten Simalungun, bila ada kelompok yang mencoba memecah-belah dengan isu perbedaan, hal ini tidak akan mungkin dapat terjadi, mengingat Kabupaten Simalungun adalah miniatur Indonesia karena terdapat berbagai suku, agama, dan ras yang hidup secara berdampingan dan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Secara khusus masyarakatnya sudah cerdas dan tidak mudah terprovokasi.

“Dan perlu menjadi pedoman masyarakat Kabupaten Simalungun, bahwa filosofi Habonaron do Bona, yang menjadi pedoman baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat,” tangasnya. (esa/md)

SIANTAR, METRODAILY– Bukit Tambunan, mantan birokrat yang terjun ke politik bersama Partai Nasdem Sumut, berpendapat Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) yang baru menjabat selama 9 bulan, sudah menunjukkan kinerja dalam upaya mensejahterakan rakyat Simalungun.

“Dalam pemerintahan, ada tujuan yang harus dicapai sebagai indikator dari kinerja. Di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Bupati Simalungun dengan program haroan bolonnya, sudah signifikan hasilnya dan mendapat respon positif berupa dukungan dari berbagai elemen masyarakat,” jelasnya.

Bukan hanya jalan nagori dan kabupaten yang diperbaiki, bahkan jalan provinsi sudah tersentuh dengan adanya haroan bolon di beberapa titik. Salah satunya di ruas jalan Siantar-Saribudolok yang hal ini harusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara namun melalui inisiatif Bupati Simalungun untuk menggerakan berbagai elemen masyarakat untuk memperbaiki.

“Saya dan kita semua memberikan apresiasi dengan hal yang dilakukan oleh bupati,” kata Bukit, saat diminta pendapatnya mengenai perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Simalungun pasca adanya Hak Interpelasi dari 17 anggota DPRD Simalungun kepada Bupati Simalungun dan Wakil Bupati sebagai eksekutif.
Pria yang ditemui di salah satu kedai kopi di Kota Pematangsiantar itu, pernah menjabat Korda Partai Nasdem untuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Saat ini ia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumut bidang eksekutif.

Bukit Tambunan sendiri pernah bertugas mulai dari camat hingga menjadi Kepala Bappeda di Kabupaten Simalungun, dan beberapa kali menjadi pimpinan OPD di Provinsi Sumatera Utara. Serta beberapa kali dipercaya oleh pemerintah menjadi Penjabat Bupati di dua kabupaten yang ada di Provinsi Sumut.

Saat ini ia berkecimpung di Partai NasDem. Diawali menjadi Korda Partai NasDem untuk Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumut bidang eksekutif.

Terkait Hak Interpelasi yang dilakukan anggota DPRD Simalungun, Bukit menanggapi Hak Interpelasi dimaksud itu adalah hak dari DPRD dan beranggapan hal ini terjadi karena adanya kebuntuan komunikasi politik antara DPRD dengan Bupati Simalungun.

“Harus kita sadari Bupati Simalungun baru menjabat selama 9 bulan. Menurut saya apakah tidak sebaiknya dapat duduk bersama mengenai persoalan yang ingin ditanyakan oleh DPRD sebelum mengajukan Hak Interpelasi? Sehingga apa yang menjadi harapan bersama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat simalungun, sebagai pihak eksekutif dan legeslatif dapat mewujudkannya tentu dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Simalungun,” katanya.

Baca Juga :  KPU Simalungun Sosialisasi PKPU Tentang Pendaftaran dan Penetapan Parpol

Mengenai Hak Interpelasi yang juga dilakukan oleh dua anggota DPRD dari Partai Nasdem, Bukit mengatakan akan menanyakan kepada Ketua Fraksi dan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Simalungun, apakah hal ini telah memeperoleh izin dari Ketua Fraksi dan Ketua DPD Partai Nasdem Simalungun.

“Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh selalu mengingatkan kepada seluruh kader Nasdem yang duduk di legislatif agar secara sungguh-sungguh mengawal roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga seluruh visi dan misi dari kepala daerah dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tetap mempedomani payung hukum yang ada,” katanya.

“Dan harapan kita bersama di dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksud tidak terjadi kegaduhan antara legislatif dan eksekutif. Khususnya di daerah ini saya yakin dan percaya keharmonisan dimaksud dapat diwujudkan karena wakil bupati adalah mantan birokrat. Termasuk Sekda telah berpengalaman di pemerintahan. Karena kedua sosok dimaksud pernah bertugas di Kabupaten Simalungun yang sudah tentu sangat mengusai keadaan di daerah ini,” kata Bukit.

Terkait isu SARA yang berkembang akhir-akhir ini, Bukit mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari isu-isu SARA.

“Kita hidup di negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Dan bila kita lihat sejarah bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keberagaman yang ada dapat terbebas dari penjajahan yang kurun waktu 3,5 abad, hal ini kita peroleh setelah seluruh anak bangsa dapat bersatu dengan bulat tanpa mempersoalkan suku, agama, dan ras,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, khususnya di Kabupaten Simalungun, bila ada kelompok yang mencoba memecah-belah dengan isu perbedaan, hal ini tidak akan mungkin dapat terjadi, mengingat Kabupaten Simalungun adalah miniatur Indonesia karena terdapat berbagai suku, agama, dan ras yang hidup secara berdampingan dan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Secara khusus masyarakatnya sudah cerdas dan tidak mudah terprovokasi.

“Dan perlu menjadi pedoman masyarakat Kabupaten Simalungun, bahwa filosofi Habonaron do Bona, yang menjadi pedoman baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat,” tangasnya. (esa/md)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/