Advertisement

Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Bergulir, Ini Langkah DPR 

E
Penulis: Editor Satu❯

Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Ahmad Doli Kurnia Tanjung


Advertisement

JAKARTA, METRODAILY – Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), termasuk kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa pembahasan RUU Pilkada akan dimulai dari awal dan tidak bersifat carry over dari periode sebelumnya.

Dalam proses ini, semua opsi masih terbuka, termasuk tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung oleh rakyat atau kembali ke pemilihan melalui DPRD.

Advertisement

"Ketika kita mulai pembahasan dari awal, semua opsi akan menjadi pertimbangan. Bisa tetap pilkada langsung, bisa juga melalui DPRD, atau opsi campuran," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/2/2025).

Doli mengungkapkan bahwa Baleg DPR telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 3 Maret 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna membahas arah perubahan UU Pilkada ini.

Sebelumnya, RUU Pilkada sempat diajukan pada Agustus 2024, tetapi pengesahannya gagal dilakukan karena rapat paripurna tidak memenuhi kuorum.

Advertisement

Penundaan ini terjadi setelah gelombang protes besar-besaran dari masyarakat yang menolak revisi RUU Pilkada.

Ribuan demonstran turun ke jalan di berbagai daerah, menganggap revisi ini sebagai upaya membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam Pilkada 2024.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kala itu memastikan bahwa pembahasan RUU Pilkada dihentikan dan tidak akan ada pengesahan secara diam-diam. Sidang sempat diskors selama 30 menit untuk menunggu kuorum, tetapi tetap tidak tercapai.

Seiring pergantian tahun, wacana revisi UU Pilkada kembali mencuat. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya menyatakan bahwa revisi UU Pilkada akan menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat kerja bersama mitra kerja mereka.

Kini, dengan pembahasan yang resmi bergulir di Baleg DPR, semua kemungkinan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah kembali terbuka.

Apakah pilkada langsung tetap dipertahankan, atau Indonesia akan kembali ke mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD? Keputusan final akan ditentukan dalam proses legislasi ke depan. (net)

Advertisement

Artikel Terkait

Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Wali Kota Tanjungbalai Kunjungi Anak Korban Kekerasan 

Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Wali Kota Tanjungbalai Kunjungi Anak Korban Kekerasan 

Menurut ADK, tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan musuh bersama, untuk menyelamatkan anak sebagai korban yang dapat merusak fisi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer