
MEDAN, METRODAILY- Mantan Bupati Batubara Zahir ditangkap Polda Sumut terkait kasus suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Batu Bara formasi tahun 2023.
Zahir ternyata sebelumnya sudah menyerahkan diri pasca ditetapkan DPO oleh Poldasu, namun Zahir mengajukan penangguhan dan dikabulkan.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan Zahir ditangkap, namun belum memerinci lokasi penangkapan Zahir.
"Betul, tadi subuh," kata Hadi seperti dilansir dari detikSumut, Selasa (3/9/2024).
Hadi menjelaskan, penyidik memiliki pertimbangan hingga akhirnya mengamankan Zahir. Saat ini, kata Hadi, penyidik tengah melakukan pemeriksaan tambahan kepada Zahir dan akan menahannya.
"Kan itu ada kewenangan di penyidik, penyidik menangguhkan penahanan, penyidik melakukan penahanan, itu semuanya ada kewenangan penyidik. Alasan subjektif dan objektif, itu kan diatur di dalam UU," sebutnya.
"Saat ini, dalam proses pemeriksaan tambahan, kemungkinan akan dilakukan penahanan," sambung mantan Kapolres Biak Papua itu.
Sebelumnya diberitakan, Polda Sumut menyelidiki kasus kecurangan PPPK di Kabupaten Batu Bara TA 2023. Sejauh ini, ada enam orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka.
Keenamnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) inisial AH, Sekretariat Disdik DT dan seorang Kabid di Disdik Batu Bara, Faisal selaku adik Zahir, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batu Bara M Daud, dan Zahir.
Setelah berstatus tersangka, Zahir dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Pada akhirnya, penyidik menetapkan Zahir sebagai DPO. Surat DPO itu diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2024 dengan nomor: DPO/07/VII/2024/Ditreskrimsus.
Setelah menjadi DPO, Zahir yang juga Ketua DPC PDIP Batu Bara itu menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada 12 Agustus 2024.
"Mantan Bupati Batubara Zahir menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai DPO tersangka dugaan suap seleksi PPPK," kata Hadi, Rabu (21/8).
Mantan Wadirlantas Polda Kalimantan Tengah itu menyebut pihaknya langsung memeriksa Zahir usai menyerahkan diri. Setelah diperiksa, Zahir mengajukan penangguhan penahanan.
"Namun, usai menjalani pemeriksaan tersangka Zahir mengajukan penangguhan penahanan," ujarnya
Setelah itu, pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara Zahir ke Kejaksaan Tinggi Sumut pada 15 Agustus.
Zahir mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Batu Bara ke KPU bersama Wakilnya Aslam Rayudah. Zahir – Aslam didukung PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Ummat.
Tersangka Tidak Dilarang Daftar Pilkada
Ketua KPU Sumut membenarkan bila Zahir adalah satu diantara kontestan yang mendaftar sebagai calon Bupati pada Pilkada serentak 2024.
"Iya kalau dia (Zahir) memang mendaftar sebagai calon Bupati Batubara," kata Agus, Selasa (3/9)
Terkait status Zahir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut, dalam aturan pemilu nomor 10 tahun 2016 dan PKPU 8 tentang pencalonan kepala daerah tidak ada larangan yang mengaturnya.
"Dalam aturan hanya dituliskan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur wakil Gubernur bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024 juga tidak mengatur itu," kata Agus.
"Artinya mendaftar sebagai calon kepala daerah masih bisa walau dia tersangka sebelum ada keputusan inkrah dari pengadilan tidak ada larangan mendaftar sebagai calon kepala daerah," sambung Agus.
Meski telah ditahan pihak kepolisian, KPU tetap memasukkan nama Zahir sebagai calon Bupati Batubara untuk mengikuti proses dan tahapan selanjutnya.
Soal apakah partai dapat melakukan pergantian kepada Zahir setelah ditahan, KPU sebut Agus masih melakukan kajian lebih jauh.(sumber:detik/tribun)
