Advertisement

MK Kembali Ambil Keterangan Bawaslu Sumut dan Jajaran Dalam Sidang PHPU

A
Penulis: Admin Metro Daily❯
Pimpinan Bawaslu RI dan pimpinan Bawaslu Sumut kembali diambil keterangan oleh MK dalam sidang PHPU, 30 Mei 2024. Ist
Pimpinan Bawaslu RI dan pimpinan Bawaslu Sumut kembali diambil keterangan oleh MK dalam sidang PHPU, 30 Mei 2024. Ist

MEDAN, METRODAILY — Jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kembali menghadiri dan mengikuti sidang pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).


Advertisement

Hanya enam dari 12 Permohonan pada locus perkara di Provinsi Sumut yang dilanjutkan pemeriksaannya sampai dengan pemeriksaan saksi dan pengesahan alat bukti. Sementara 6 Permohonan lain telah dihentikan pemeriksaannya setelah dalam putusan dismissal dinyatakan ditolak atau ada yang dinyatakan tidak dapat diterima MK.

Keenam Permohonan yang dinyatakan dilanjutkan pemeriksaan adalah Permohonan Nomor 190 yang dimohonkan Partai Bulan Bintang, Permohonan Nomor 193 yang dimohonkan Partai NasDem, Permohonan Nomor 149 yang dimohonkan Partai Perindo, Permohonan Nomor 179 yang dimohonkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Permohonan Nomor 184 yang dimohonkan Partai Golkar serta Permohonan Nomor 04 yang dimohonkan Calon Anggota DPD RI, Faisal Amri.

Keenam Permohonan yang dilanjutkan pemeriksaan tersebut berlangsung dan disidangkan secara panel pada Ruang Sidang Panel 1 yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari,Kamis, 30 Mei 2024.

Advertisement

Dalam sidang kali ini, saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon serta pihak terkait diperiksa dan diminta kesaksiannya terkait peristiwa yang dijadikan dasar permohonan Pemohon.

MK turut mendengar Keterangan Ahli yang  dihadirkan para pihak seperti Prof Dr Mirza Nasution terkait masalah yang dimohonkan Pemohon.

Mahkamah juga meminta klarifikasi dan keterangan dari Bawaslu terkait dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Yakni adanya catatan kejadian khusus yang terjadi di beberapa TPS dan bahkan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan hingga provinsi sesuai dengan yang disampaikan Pemohon.

Advertisement

Terhadap Bawaslu, MK menanyakan adanya laporan, temuan atau permohonan sengketa yang diajukan para pihak berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon. Setelah merasa cukup untuk mendengar dan menggali fakta-fakta yang terjadi di lapangan dari para pihak melalui keterangan dan kesaksian para saksi yang dihadirkan serta keterangan dari Bawaslu kabupaten/kota yang menjadi locus Permohonan, MK kemudian melanjutkan dengan penetapan dan pengesahan alat bukti tambahan dari para pihak.

Mahkamah akan memberitahukan jika nanti dibutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan menghubungi para pihak terkait Permohonan itu.

Turut hadir dalam persidangan ini, pimpinan Bawaslu RI, Herwyn Malonda, Ketua Bawaslu Sumut, M Aswin Diapari Lubis dan Anggota Bawaslu Sumut sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Payung Harahap beserta delapan anggota Bawaslu kabupaten/kota yang menjadi locus Permohonan yaitu Bawaslu Padang Lawas, Batu Bara, Tapanuli Selatan, Samosir, Nias Selatan, Nias, Toba dan Labuhan Batu Utara yang masing- masing diwakili koordinator Divisi Hukum mereka. (*)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer