Advertisement

Caleg Terpilih Bisa Gagal Dilantik, Ini Sebabnya

P
Penulis: Pran Hasibuan❯
Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin menjawab wartawan soal pentingnya caleg terpilih menyerahkan LHKPN. PRAN HSB/METRODAILY
Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin menjawab wartawan soal pentingnya caleg terpilih menyerahkan LHKPN. PRAN HSB/METRODAILY

MEDAN, METRODAILY — Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2029 bisa batal dilantik jika tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.


Advertisement

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Agus Arifin, mengatakan 21 hari sebelum dilantik calon terpilih tersebut harus sudah menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau tidak bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang disampaikan, itu ada sanksi bagi caleg terpilih, sanksinya tidak akan dilantik jadi anggota DPRD Sumut," katanya menjawab wartawan, Rabu 29 Mei 2024.

Pihaknya hanya dalam kapasitas menerima tanda terima LHKPN sebagai bukti dokumen tersebut telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Advertisement

"Diserahkan (LHKPN) ke KPK, kami hanya pegang tanda terima sebagai bukti bahwa si calon sudah menyerahkan," katanya.

Mengenai tanggal pelantikan, Agus Arifin menyebut sesuai akhir masa jabatan DPRD Sumut periode 2019-2024 yakni pada 16 September 2024.

"Tapi apakah di tanggal itu juga dilantik, itu diluar kewenangan kami, itu nanti dari Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.

Advertisement

Sekretaris DPD PDIP Sumut, Sutarto, mengatakan LHKPN merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi para calon terpilih hasil Pemilu 2024.

"Kami tentu akan menyosialisasikan dan mengimbau semua kader yang menjadi calon terpilih sesuai penetapan KPU, agar menyerahkan LHKPN-nya paling lama 21 hari. PDIP akan taat azas dan patuh dengan ketentuan perundang-undangan," katanya.

Mengenai tanggal pelantikan, ketua DPRD Sumut ini mengaku akan ada diskusi lebih lanjut untuk tahapan tersebut.

"Betul (habis) periodenisasi itu tanggal 16 September, tapi nanti tentu ada diskusi lagi soal tanggal pelantikannya," pungkasnya. (*)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer