alexametrics
30 C
Medan
Sunday, June 26, 2022

iklanpemko

Bupati Pastikan Pilpanag Serentak Simalungun Dilaksanakan Tahun Ini

SIMALUNGUN, METRODAILY – Pemkab Simalungun memastikan pelaksanaan Pilpanag (Pemiluhan Pangulu Nagori) serentak 248 Nagori hasil pemilihan tahun 2016, akan dilaksanakan tahun 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun Jonni Saragih mengaku sudah mendapat perintah dari Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH, agar memastikan Pilpanag dilaksanakan tahun 2022.

“Benar, saya dapat perintah dari Bupati agar Pilpanag di Kabupaten Simalungun dapat terlaksana pada tahun 2022”, kata Jonni Saragih.

Dijelaskan Jonni, saat ini Pilpanag tahun 2022 menjadi isu yang masih diperdebatkan. Antara terlaksana atau tidak. Ada dua kendala teknis pelaksanaan Pilpanag tahun 2022, masalah aturan dan pendanaan. Keduanya saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Masalah aturan, belum sinkron ketentuan perundang-undangan antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori berkaitan dengan penetapan calon pangulu terpilih, yaitu Pasal 64 yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Simalungun bersama Eksekutif. Hal ini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori berkaitan dengan domisili calon pangulu Pasal 44 huruf g yang dihapus dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Baca Juga :  Tahapan Pemilu 2024 Diawali Verifikasi Parpol

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori berkaitan dengan jumlah pemilih di TPS yaitu Pasal 58.

Hal ini berkaitan dengan terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/5645/SJ tanggal 08 Oktober 2021 perihal tindak lanjut pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa Pandemi COVID-19 Pasca Penundaan, dimana point 5 huruf c disebutkan melakukan pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengaturan jadwal kedatangan pemilih.

Soal aturan saat ini di Bapemperda DPRD Kabupaten Simalungun sedang dibahas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara untuk masalah pendanaan, pada APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 telah ditampung sebesar Rp. 1.429.622.225,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), tidak mencukupi dengan estimasi kebutuhan dana sebesar Rp. 18 Miliar

Pemerintah Kabupaten Simalungun akan mengajukan penambahan dana untuk kebutuhan Pilpanag pada pembahasan P-APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022.

Sementara, dari total 248 Nagori yang akan melaksanakan Pilpanag, 245 Pangulu akan berakhir masa jabatan tanggal 17 Agustus 2022, 1 Pangulu berakhir 23 November 2022, 1 Pangulu berakhir 20 Desember 2022; dan 1 Pangulu tanggal 11 Januari 2023.(esa/MD)

SIMALUNGUN, METRODAILY – Pemkab Simalungun memastikan pelaksanaan Pilpanag (Pemiluhan Pangulu Nagori) serentak 248 Nagori hasil pemilihan tahun 2016, akan dilaksanakan tahun 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun Jonni Saragih mengaku sudah mendapat perintah dari Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH, agar memastikan Pilpanag dilaksanakan tahun 2022.

“Benar, saya dapat perintah dari Bupati agar Pilpanag di Kabupaten Simalungun dapat terlaksana pada tahun 2022”, kata Jonni Saragih.

Dijelaskan Jonni, saat ini Pilpanag tahun 2022 menjadi isu yang masih diperdebatkan. Antara terlaksana atau tidak. Ada dua kendala teknis pelaksanaan Pilpanag tahun 2022, masalah aturan dan pendanaan. Keduanya saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Masalah aturan, belum sinkron ketentuan perundang-undangan antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori berkaitan dengan penetapan calon pangulu terpilih, yaitu Pasal 64 yang saat ini masih dalam pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Simalungun bersama Eksekutif. Hal ini berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori berkaitan dengan domisili calon pangulu Pasal 44 huruf g yang dihapus dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Baca Juga :  Survei LSN, Ini 6 Nama Anggota DPRD Humbahas Berkinerja Baik

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori berkaitan dengan jumlah pemilih di TPS yaitu Pasal 58.

Hal ini berkaitan dengan terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/5645/SJ tanggal 08 Oktober 2021 perihal tindak lanjut pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa Pandemi COVID-19 Pasca Penundaan, dimana point 5 huruf c disebutkan melakukan pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengaturan jadwal kedatangan pemilih.

Soal aturan saat ini di Bapemperda DPRD Kabupaten Simalungun sedang dibahas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara untuk masalah pendanaan, pada APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 telah ditampung sebesar Rp. 1.429.622.225,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), tidak mencukupi dengan estimasi kebutuhan dana sebesar Rp. 18 Miliar

Pemerintah Kabupaten Simalungun akan mengajukan penambahan dana untuk kebutuhan Pilpanag pada pembahasan P-APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022.

Sementara, dari total 248 Nagori yang akan melaksanakan Pilpanag, 245 Pangulu akan berakhir masa jabatan tanggal 17 Agustus 2022, 1 Pangulu berakhir 23 November 2022, 1 Pangulu berakhir 20 Desember 2022; dan 1 Pangulu tanggal 11 Januari 2023.(esa/MD)

iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/