JAKARTA, METRODAILY – Program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu belum berjalan mulus.
Hingga Selasa (11/11), baru sekitar 15 persen dari total usulan daerah yang menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Kebijakan PPPK Paruh Waktu sendiri dijalankan sejak 28 Agustus hingga 27 September 2025 dan kini memasuki tahap penetapan Nomor Induk PPPK (NI-PPPK). Namun, hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang mengajukan usulan penetapan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Juga: Meisya Siregar Terpesona China: Kota Bersih, Transportasi Murah, dan Teknologi 10x Lebih Maju
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut rendahnya capaian ini dipicu oleh kendala di tingkat daerah, terutama keterbatasan anggaran dan dinamika politik lokal.
“Dari total 1,24 juta usulan daerah, baru 15 persen yang telah mengangkat PPPK Paruh Waktu,” ujar Zudan. Ia menegaskan pemerintah pusat terus mendorong percepatan penerbitan SK agar formasi dapat segera diisi.
Selain PPPK Paruh Waktu, BKN juga mencatat perkembangan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Dari total formasi CPNS, sudah terisi 74 persen, dengan 99 persen di antaranya telah terbit SK pengangkatan.
“Formasi tidak mencapai 100 persen karena sebagian tidak ada calon yang memenuhi syarat, baik dari passing grade maupun kualifikasi pendidikan,” jelas Zudan.
Baca Juga: Kris Dayanti Terharu Tiap Disapa ‘Gemmi’, Julukan dari Fans
Untuk PPPK Penuh Waktu, tahap I telah rampung 99,7 persen, sedangkan tahap II mencapai 85 persen.
Fokus 2025 Tanpa Rekrutmen Baru
Menjawab soal seleksi CASN 2025, Zudan memastikan tidak ada rekrutmen baru. Pemerintah fokus menyelesaikan tahapan seleksi CASN 2024 agar tidak ada tumpang tindih administrasi.
Zudan menambahkan, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam penerapan manajemen talenta ASN nasional. Hingga akhir 2025, jumlah instansi yang menerapkan sistem ini meningkat dari 42 lembaga pada 2024 menjadi 87 lembaga pada 2025. Selain itu, 538 lembaga lainnya sedang dalam proses implementasi.
“Peningkatan ini penting untuk memastikan manajemen ASN lebih profesional, transparan, dan efektif,” tegasnya. (jp)
Editor : Editor Satu