alexametrics
25.7 C
Medan
Saturday, August 20, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Libur Nasional, ASN Dilarang Ambil Cuti

iklan-usi

JAKARTA, METRODAILY.id – Pemerintah mulai bersiap menghadapi momen Natal dan tahun baru (Nataru). Persiapan difokuskan pada antisipasi risiko kenaikan kasus Covid-19 yang kerap mengikuti momen libur panjang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, akhir tahun memang identik dengan hari berlibur. Namun, perlu diingat, pandemi Covid-19 belum hilang.
Karena itu, momen Nataru dikhawatirkan memicu gelombang ketiga Covid-19 yang akan berdampak buruk. Maka, sejumlah langkah antisipasi disiapkan. Antara lain memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021.

Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, serta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. ”Kebijakan tersebut semata-mata untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun,” ujarnya.

Selain itu, terdapat larangan mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut berdasar SE Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

”Kita upayakan menekan agar sesedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan,” ucapnya. Kebijakan tersebut, kata Muhadjir, akan disosialisasikan lebih masif kepada masyarakat oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan media massa.

Kendati demikian, tetap ada pengecualian bagi mereka yang harus bepergian pada hari-hari libur tersebut karena alasan khusus. Misalnya sakit atau keperluan mendesak lainnya. ”Perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat,” ungkap mantan Mendikbud tersebut.

Seperti diketahui, saat ini untuk menaiki moda transportasi, minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif tes PCR. Begitu pula untuk moda transportasi darat yang mewajibkan negatif Covid-19 dengan menggunakan PCR maupun tes antigen. Dengan syarat itu, lanjut Muhadjir, diharapkan jumlah orang yang akan melakukan perjalanan bisa ditekan.

Selain itu, pada libur akhir tahun, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan (prokes) di sejumlah destinasi juga mutlak dilakukan. Utamanya di tiga tempat, yakni di gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. ”Di samping membatasi jumlah, juga pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan,” katanya.

Muhadjir juga meminta pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi lebih dimaksimalkan di tempat-tempat umum. Hal itu penting untuk melakukan pengawasan dan tracing pada masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan bisa tetap menyokong jalannya roda perekonomian, tapi sektor kesehatan juga bisa dijaga.

Selain itu, Muhadjir meminta Kementerian Perdagangan memastikan suplai bahan pokok tetap terjaga pada akhir tahun. ”Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya kita menerapkan berbagai macam ketentuan untuk mencegah penularan Covid-19, ekonomi harus tetap bergerak,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan langkah pengaturan mobilitas masyarakat. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembatasan mobilitas dan pengawasan prokes harus dilakukan agar jangan sampai terjadi kenaikan kasus setelah libur Nataru.

”Semua pihak harus belajar dari Tiongkok, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lain yang mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19. Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menjaga kondisi yang mulai membaik ini,” jelas Budi.

Baca Juga :  KPU Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Selain pengendalian mobilitas dan pengetatan prokes, Budi menginstruksikan agar para operator transportasi memastikan kesiapan sarana transportasi massal. Baik dari aspek keselamatan, kelaikan, kesehatan SDM, maupun aspek penting lainnya. ”Saya mendorong agar ramp check pada seluruh moda dapat dilakukan. Tidak hanya pengecekan kelaikan sarana, tetapi juga pengecekan kondisi kesehatan awak transportasinya,” ujar dia.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah pelanggaran prokes. Pemerintah menyatakan dengan tegas akan memberikan sanksi terhadap pelanggar prokes. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, tindakan tegas perlu diberikan sebagai penguatan upaya pencegahan gelombang ketiga persebaran Covid-19. Beberapa pelanggaran yang ditemukan, misalnya, tidak mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi.
Pelanggaran seperti itu sering ditemukan di tempat wisata dan restoran. ”Kami melakukan identifikasi di lapangan dan menemukan hanya satu orang atau perwakilan dari kelompok yang melakukan scanning QR code,” ungkap Johnny.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga meminta seluruh jajarannya mewaspadai gelombang ketiga Covid-19. Kepada personel TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU di semua level, dia meminta mereka mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Nataru. Dia tidak ingin hal itu menjadi penyebab naiknya kasus baru Covid-19. Menurut Hadi, perintah tersebut disampaikan langsung sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Tarif PCR Turun

Tarif baru tes reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) akhirnya ditetapkan pemerintah. Untuk area Jawa dan Bali, tarif maksimal adalah Rp275 ribu. Sedangkan di luar Jawa-Bali Rp300 ribu.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Prof dr Abdul Kadir Sp THT-KL(K) mengatakan, penetapan harga tersebut berdasar hasil evaluasi perhitungan beberapa komponen. Antara lain jasa pelayanan atau SDM, reagen dan bahan habis pakai (BHP), administrasi, overhead, serta komponen lainnya. Tarif baru itu dinaungi oleh Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3843/2021 yang diterbitkan kemarin.

Kadir menekankan agar rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksa lainnya mematuhi aturan tersebut. Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan tarif anyar itu dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 x 24 jam dari pengambilan sampel.

”Dinas kesehatan (dinkes) daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi,” ucapnya. Jika ada yang tidak patuh, dinkes setempat harus memberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin operasi.

Pemerintah juga berusaha memenuhi kebutuhan laboratorium untuk PCR. Sebab, hingga kini belum semua wilayah memiliki laboratorium itu. Akibatnya, durasi pemeriksaan sampelnya lama. ”Saat ini ada 1.000 lab PCR yang tersedia,” katanya. Kemenkes tengah mengidentifikasi daerah mana saja yang belum memiliki laboratorium PCR. Bagi daerah yang belum memiliki lab, pemda diminta menganggarkan.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK Iwan Taufik Purwanto menyatakan, lembaganya telah melakukan evaluasi harga RT-PCR. Penurunan harga PCR ini dianggapnya wajar. Sebab, hasil audit menunjukkan bahwa harga barang pendukung RT-PCR juga turun.
”Dari hasil audit, e-katalog, dan harga pasar, terdapat potensi harga lebih rendah,” ucapnya. (syn/lyn/mia/tau/c9/oni)

JAKARTA, METRODAILY.id – Pemerintah mulai bersiap menghadapi momen Natal dan tahun baru (Nataru). Persiapan difokuskan pada antisipasi risiko kenaikan kasus Covid-19 yang kerap mengikuti momen libur panjang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, akhir tahun memang identik dengan hari berlibur. Namun, perlu diingat, pandemi Covid-19 belum hilang.
Karena itu, momen Nataru dikhawatirkan memicu gelombang ketiga Covid-19 yang akan berdampak buruk. Maka, sejumlah langkah antisipasi disiapkan. Antara lain memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021.

Keputusan itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, serta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. ”Kebijakan tersebut semata-mata untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun,” ujarnya.

Selain itu, terdapat larangan mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut berdasar SE Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

”Kita upayakan menekan agar sesedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan,” ucapnya. Kebijakan tersebut, kata Muhadjir, akan disosialisasikan lebih masif kepada masyarakat oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan media massa.

Kendati demikian, tetap ada pengecualian bagi mereka yang harus bepergian pada hari-hari libur tersebut karena alasan khusus. Misalnya sakit atau keperluan mendesak lainnya. ”Perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat,” ungkap mantan Mendikbud tersebut.

Seperti diketahui, saat ini untuk menaiki moda transportasi, minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif tes PCR. Begitu pula untuk moda transportasi darat yang mewajibkan negatif Covid-19 dengan menggunakan PCR maupun tes antigen. Dengan syarat itu, lanjut Muhadjir, diharapkan jumlah orang yang akan melakukan perjalanan bisa ditekan.

Selain itu, pada libur akhir tahun, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan (prokes) di sejumlah destinasi juga mutlak dilakukan. Utamanya di tiga tempat, yakni di gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. ”Di samping membatasi jumlah, juga pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan,” katanya.

Muhadjir juga meminta pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi lebih dimaksimalkan di tempat-tempat umum. Hal itu penting untuk melakukan pengawasan dan tracing pada masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan bisa tetap menyokong jalannya roda perekonomian, tapi sektor kesehatan juga bisa dijaga.

Selain itu, Muhadjir meminta Kementerian Perdagangan memastikan suplai bahan pokok tetap terjaga pada akhir tahun. ”Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya kita menerapkan berbagai macam ketentuan untuk mencegah penularan Covid-19, ekonomi harus tetap bergerak,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan langkah pengaturan mobilitas masyarakat. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, pembatasan mobilitas dan pengawasan prokes harus dilakukan agar jangan sampai terjadi kenaikan kasus setelah libur Nataru.

”Semua pihak harus belajar dari Tiongkok, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lain yang mengalami gelombang ketiga kasus Covid-19. Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menjaga kondisi yang mulai membaik ini,” jelas Budi.

Baca Juga :  Pinangsori Membara, 6 Unit Rumah Terbakar

Selain pengendalian mobilitas dan pengetatan prokes, Budi menginstruksikan agar para operator transportasi memastikan kesiapan sarana transportasi massal. Baik dari aspek keselamatan, kelaikan, kesehatan SDM, maupun aspek penting lainnya. ”Saya mendorong agar ramp check pada seluruh moda dapat dilakukan. Tidak hanya pengecekan kelaikan sarana, tetapi juga pengecekan kondisi kesehatan awak transportasinya,” ujar dia.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah pelanggaran prokes. Pemerintah menyatakan dengan tegas akan memberikan sanksi terhadap pelanggar prokes. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, tindakan tegas perlu diberikan sebagai penguatan upaya pencegahan gelombang ketiga persebaran Covid-19. Beberapa pelanggaran yang ditemukan, misalnya, tidak mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi.
Pelanggaran seperti itu sering ditemukan di tempat wisata dan restoran. ”Kami melakukan identifikasi di lapangan dan menemukan hanya satu orang atau perwakilan dari kelompok yang melakukan scanning QR code,” ungkap Johnny.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga meminta seluruh jajarannya mewaspadai gelombang ketiga Covid-19. Kepada personel TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU di semua level, dia meminta mereka mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Nataru. Dia tidak ingin hal itu menjadi penyebab naiknya kasus baru Covid-19. Menurut Hadi, perintah tersebut disampaikan langsung sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

Tarif PCR Turun

Tarif baru tes reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) akhirnya ditetapkan pemerintah. Untuk area Jawa dan Bali, tarif maksimal adalah Rp275 ribu. Sedangkan di luar Jawa-Bali Rp300 ribu.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Prof dr Abdul Kadir Sp THT-KL(K) mengatakan, penetapan harga tersebut berdasar hasil evaluasi perhitungan beberapa komponen. Antara lain jasa pelayanan atau SDM, reagen dan bahan habis pakai (BHP), administrasi, overhead, serta komponen lainnya. Tarif baru itu dinaungi oleh Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3843/2021 yang diterbitkan kemarin.

Kadir menekankan agar rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksa lainnya mematuhi aturan tersebut. Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan tarif anyar itu dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 x 24 jam dari pengambilan sampel.

”Dinas kesehatan (dinkes) daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi,” ucapnya. Jika ada yang tidak patuh, dinkes setempat harus memberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin operasi.

Pemerintah juga berusaha memenuhi kebutuhan laboratorium untuk PCR. Sebab, hingga kini belum semua wilayah memiliki laboratorium itu. Akibatnya, durasi pemeriksaan sampelnya lama. ”Saat ini ada 1.000 lab PCR yang tersedia,” katanya. Kemenkes tengah mengidentifikasi daerah mana saja yang belum memiliki laboratorium PCR. Bagi daerah yang belum memiliki lab, pemda diminta menganggarkan.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK Iwan Taufik Purwanto menyatakan, lembaganya telah melakukan evaluasi harga RT-PCR. Penurunan harga PCR ini dianggapnya wajar. Sebab, hasil audit menunjukkan bahwa harga barang pendukung RT-PCR juga turun.
”Dari hasil audit, e-katalog, dan harga pasar, terdapat potensi harga lebih rendah,” ucapnya. (syn/lyn/mia/tau/c9/oni)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/