JAKARTA, METRODAILY – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara (suspend) karena tidak memenuhi standar layanan.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi besar-besaran pemerintah untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan dalam program strategis nasional tersebut.
Prabowo menyebut, berdasarkan hasil pengecekan langsung dan laporan lapangan, sedikitnya 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disetop sementara.
“Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan terus cross-check. Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, kebijakan ini bukan penghentian program, melainkan bagian dari pembenahan sistem agar pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran.
Pengetatan Standar dan Sertifikasi
Pemerintah kini menerapkan standar ketat melalui sistem sertifikasi wajib bagi seluruh dapur MBG. Setiap unit diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:
- Kebersihan dapur
- Keamanan makanan
- Kualitas dan keamanan air
- Proses pengolahan makanan
Dapur yang tidak memenuhi standar tersebut akan langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.
“Kalau dapur mau bertahan, harus lulus sertifikasi. Dicek airnya, cara memasak, sampai wadah makan. Kalau tidak beres, ditutup,” tegas Prabowo.
Pengawasan Lapangan Diperketat
Prabowo juga menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara langsung dan intensif, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak).
Ia menyebut peran pengawasan internal sangat aktif dalam memastikan standar dipatuhi di lapangan.
“Yang sudah di-suspend 1.030. Pengawasan terus berjalan,” ujarnya.
Libatkan Publik, Buka Akses Pengaduan
Selain pengawasan internal, pemerintah membuka partisipasi publik dalam mengawasi program MBG.
Masyarakat, termasuk kepala sekolah dan orang tua, diberi ruang untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan di lapangan.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” kata Prabowo.
Respons Kritik dan Perubahan Sistem
Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Justru, masukan publik dijadikan dasar untuk memperbaiki tata kelola program.
Ia juga menyoroti pentingnya mengubah budaya pelaporan yang selama ini cenderung tidak mencerminkan kondisi riil.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
Komitmen Perbaikan Program MBG
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pengawasan dan memastikan program MBG benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Evaluasi dan penindakan terhadap dapur bermasalah disebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan. (Rel)
