Advertisement

SPPG Dilarang Tolak Pasokan UMKM, Petani, dan Peternak Kecil

E
Penulis: Editor Satu❯
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang saat memberikan penjelasan terkait status pegawai SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang saat memberikan penjelasan terkait status pegawai SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis.

JAKARTA, METRODAILY — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) dilarang menolak pasokan UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil secara sepihak dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).


Advertisement

Penegasan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat memberikan arahan kepada para Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG di Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026).

Menurut Nanik, UMKM serta pelaku usaha kecil di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dirangkul, dibina, dan diarahkan agar dapat menjadi pemasok dapur MBG sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan UMKM, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, perseroan perorangan, dan BUMDesa,” ujar Nanik, Selasa (27/1/2026).

Advertisement

Ia menegaskan, pemerintah secara tegas mewajibkan SPPG menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian rakyat.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan pelaku usaha kecil sejak perancangan program MBG.

“Jadi ingat, Kepala SPPG dan mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” tegasnya.

Advertisement

Nanik juga memperingatkan, pihaknya tidak akan ragu memberikan sanksi apabila ditemukan SPPG atau mitra yang menolak produk UMKM dan justru mengutamakan pemasok besar hingga memicu monopoli pasokan pangan.

“Kalau ketahuan, akan saya suspend. Itu berarti melawan Peraturan Presiden,” tegas mantan wartawan senior tersebut.

Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga pelaksana MBG, Nanik menekankan bahwa SPPG seharusnya menjadi ruang pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar berorientasi bisnis.

“SPPG harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar mampu memasok bahan pangan berkualitas. Laksanakan program MBG dengan nurani, jangan hanya business oriented,” pungkasnya. (jp)

Advertisement

Artikel Terkait

BGN Larang SKM dan Minuman Rasa Susu Masuk Menu MBG, Ini Penggantinya

BGN Larang SKM dan Minuman Rasa Susu Masuk Menu MBG, Ini Penggantinya

BGN melarang SKM, minuman rasa susu dan produk sejenis masuk menu MBG. Sebagai gantinya, susu hewani dengan syarat tertentu direkomendasikan

45 SPPG di Sumut Disuspend BGN, Dua di Simalungun Tersandung Administrasi

45 SPPG di Sumut Disuspend BGN, Dua di Simalungun Tersandung Administrasi

BGN menghentikan sementara 45 SPPG di Sumut, termasuk dua di Simalungun, karena belum memiliki Surat Penetapan KPM yang sah.

BGN Bakal Audit Total Dapur MBG Saat Libur Sekolah, Insentif Rp6 Juta Siap Dirombak

BGN Bakal Audit Total Dapur MBG Saat Libur Sekolah, Insentif Rp6 Juta Siap Dirombak

BGN akan mengaudit seluruh dapur MBG saat libur sekolah dan mengevaluasi insentif pengelola SPPG agar lebih adil, efisien, dan tepat sasaran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer