
JAKARTA, METRODAILY – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa honorer yang sudah masuk dalam database BKN tidak boleh diberhentikan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hal ini disampaikannya sebagai respons terhadap kabar PHK sepihak yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) terhadap tenaga honorer.
Menurut Zudan, honorer yang saat ini tengah mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II harus tetap dipertahankan.
“Honorer yang sudah masuk dalam database BKN, jika tidak cukup formasi sebagai PPPK penuh waktu, maka akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Selama proses tersebut berlangsung, mereka tidak boleh diberhentikan,” ujar Zudan kepada wartawan, Senin (10/2).
Namun, di sisi lain, beberapa honorer yang terdaftar di BKN dan tengah mengikuti seleksi PPPK dilaporkan tetap mengalami pemecatan. Pihak LPP RRI membantah adanya PHK massal terhadap pegawai honorer.
Juru Bicara LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan hanya menyasar tenaga bantuan seperti kontributor, yang statusnya bukan pegawai tetap.
Baca Juga: Awal Ramadan Berpotensi Beda, Kemenag Gelar Sidang Isbat 28 Februari
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhdi, mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani permasalahan tenaga honorer. Ia mengusulkan agar hasil efisiensi anggaran negara bisa digunakan untuk mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi PPPK penuh waktu.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam efisiensi anggaran pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, hasil efisiensi yang mencapai Rp306,69 triliun sebaiknya juga dialokasikan untuk penyelesaian masalah pegawai non-ASN,” ujar Muhdi dalam konferensi pers daring, Senin (10/2).
Dari total efisiensi anggaran, Rp256,1 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).
Muhdi menilai anggaran ini tidak seharusnya hanya difokuskan pada program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam pengangkatan tenaga honorer.
“Dengan efisiensi sebesar ini, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Per 2025, pegawai non-ASN seharusnya sudah tidak ada lagi. Namun, faktanya, banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum diangkat sebagai ASN,” tegasnya.
Selain menyoroti pengangkatan honorer, Muhdi juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Menurutnya, pendidikan adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045, sehingga pemerintah harus lebih serius dalam menyejahterakan tenaga pendidik.
Lebih jauh, ia juga mengkritisi maraknya kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugasnya.
“Banyak kasus guru diperkarakan secara hukum hanya karena menjalankan tugas mendidik. Sudah saatnya ada regulasi khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Guru agar mereka tidak bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum,” katanya.
Muhdi menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan efisiensi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar pemangkasan biaya yang berujung pada ketidakjelasan nasib tenaga honorer dan sektor pendidikan.
Terakhir, Muhdi mengingatkan bahwa pengelolaan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan transparan agar tidak terjadi kebocoran dana. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran di Indonesia mencapai jumlah yang sangat besar.
“Jangan sampai efisiensi ini hanya menjadi pemotongan anggaran tanpa ada manfaat nyata. Pemerintah harus benar-benar memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal,” tutup Muhdi. (jpnn)



