Pemprovsu Terus Kebut Integrasi Data Layanan Publik Dalam Satu Platform Digital

JAKARTA, METRODAILY — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus mengebut transformasi digital dalam rangka memudahkan layanan publik. Terutama mengintegrasikan bentuk layanan publik dalam satu platform digital.
“Kita terus komit, kebut transformasi digital, kita juga mengintegrasikan data pemerintah provinsi dan pemkab/pemko, kita upayakan agar semuanya menjadi satu,” kata Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin usai menghadiri peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia atau INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
Peluncuran platform layanan publik digital terintegrasi tersebut dilakukan langsung Presiden RI Joko Widodo.
“Hari ini kita menghadiri peluncuran GovTech yang bernama INA Digital, fungsinya memadukan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di banyak aplikasi, Pemprov Sumut sendiri telah memiliki SADA INA atau Satu Data (SADA) Indonesia (Ina), idenya sama dengan INA digital ini, yaitu menyatukan semua aplikasi ke dalam satu wadah, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan,” kata Hassanudin.
SADA INA merupakan upaya Pemprov Sumut mempercepat transformasi digital untuk birokrasi dan pelayanan publik. Selain SADA INA, Pemprov Sumut melakukan berbagai upaya percepatan transformasi digital lain seperti pembayaran pajak kendaraan melalui e-Samsat, simitrasumut.com, perpustakaan digital, memberikan pelatihan program fast track untuk 1.000 UMKM. Upaya yang dilakukan pemprov dan pemerintah daerah lain di Sumut, juga menjadikan Indeks Daya Saing Digital Sumut sekarang masuk 10 besar nasional.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden menyebut, saat ini ada 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.
GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
“Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktek dan mindset lama,” katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan ada beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.
“Maka sesuai arahan bapak presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujarnya. (*)
