
MEDAN, METRODAILY — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian menyampaikan penjabat atau Pj kepala daerah (kada) ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah definitif, supaya pemerintahan tetap berjalan hingga Pilkada serentak 2024.
Karenanya mendagri berpesan kepada Pj gubernur/bupati/wali kota agar dapat menjalankan dengan baik tugas dan wewenang, serta menjaga kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan program pemerintahan.
"Pj kepala daerah bukan dipilih dari rakyat, jadi tidak ada biaya politik dan beban politik, bangun kepercayaan publik. Ini harus dimanfaatkan oleh para penjabat untuk menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 27 Maret.
Mendagri mengatakan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang akan memilih 37 gubernur, 93 wali kota dan 415 bupati. Diharapkan para penjabat dapat menjaga netralitas dan kondusifitas dalam masa-masa menuju kontestasi politik 2024 ini.
"Bagi Pj kepala daerah yang ingin ikut Pilkada untuk dipersilakan. Ini hak politik setiap warga negara, namun harus segera mengundurkan diri," katanya.
Guna mendukung pelaksanaan Pilkada, Mendagri Tito mendorong pemda menganggarkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu provinsi/kabupaten dan kota.
"Pj gubernur sebagai sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga saya harapkan bisa untuk menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan," harapnya.
Sambut Baik
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, menyambut baik arahan mendagri. Kata dia, Pemprov Sumut siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024.
“Terimakasih kami sampaikan atas arahan dan bimbingan bapak mendagri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024,” ujarnya.
Adapun menyukseskan Pilkada 2024, Pemprov Sumut memberikan berbagai dukungan dan fasilitas, di antaranya melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik khususnya bagi generasi muda dan pemilih pemula, rakor dengan Forkopimda tentang perencanaan dan pengendalian, deteksi dini pelaksanaan Pilkada 2024, serta penyedian sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu dan PPS.
Terkait NPHD Pilkada Serentak 2024 di Sumut, pemprov mengangarkan dana hibah untuk KPU sebesar Rp705.953.943.895, dan telah direalisasikan Rp247.083.880.373 untuk tahun 2023. Pada 2024 ini akan direalisasikan sebesar Rp458.870,073.532. Sedang dana hibah untuk Bawaslu dianggarkan sebesar Rp233.803.640.000 dan telah direalisasikan Rp78.331.274.000 pada 2023 dan tahun ini akan direalisasikan Rp145.472.366.000.
Turut hadir Pj Bupati Batu Bara, Nizhamul, Pj Bupati Padang Lawas, Edy Junaedi Harahap, Pj Bupati Padang Lawas Utara, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Syarmadani, Pj Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dalimunthe dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Sumut. (*)


