Advertisement

Pemda Dilarang Rekrut Honorer Sembarangan

M
Penulis: Metro Daily❯
Pendataan tenaga honor bukan dalam rangka pengangkatan mereka menjadi ASN tanpa tes. (f: metro/ Ditjen Polpum Kemendagri)
Pendataan tenaga honor bukan dalam rangka pengangkatan mereka menjadi ASN tanpa tes. (f: metro/ Ditjen Polpum Kemendagri)
JAKARTA, METRODAILY - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak 'serampangan' merekrut tenaga honorer. Apalagi pemerintah pusat sudah melarang pemda melakukan hal tersebut.

"Tetapi teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut (honorer) sembarangan. Kan sudah tidak boleh ini. Kan sumbernya ini sebenarnya salah satunya selain pusat ada di daerah," katanya di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

Ia mengatakan, rekrutmen secara sembarangan justru menimbulkan masalah terkait jumlah dan kualitas tenaga honorer. Sementara pemerintah dituntut memiliki birokrasi berkelas dunia. Oleh karena itu Anas menilai proses rekrutmen harus diperbaiki.

"Rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan inilah kemudian berdampak pada jumlah dan kualitas. Sementara di sisi lain kita diminta birokrasi berkelas dunia, tapi sumber rekrutmennya mesti kita perbaiki," bebernya.

Adapun pemerintah berencana membuka rekrutmen 1,03 juta CASN tahun ini. Anas menyebut pihaknya sedang mengidentifikasi CASN khusus untuk talenta yang ahli di bidang digital. Hal ini demi mendukung digitalisasi di sektor pemerintah.

"Dan yang baru adalah, minggu kemarin kita ratas dipimpin presiden disetujui Perpres untuk government technology, Govtech," jelasnya.

Selama ini masing-masing Kementerian/kembaga memiliki tim IT-nya sendiri. Namun, ada KL yang tidak merekrut ahli IT karena tidak memiliki dana untuk menggaji sesuai standar ASN.

"Maka Indonesia sebentar lagi punya Govtech yang kumpulkan orang-orang hebat dan dia akan transform mendorong percepatan sistem pemerintah berbasis elektronik di semua KL," tutup Anas.
Larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut, juga telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Sekali dayung, kami akan menyelesaikan banyak hal. Sekarang lagi percepatan penyelesaian UU ASN, PP-nya akan kami buat," ucap Anas.

Dalam Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anas menargetkan tenaga honorer bisa selesai pada tanggal 28 November 2023, seperti diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam PP tersebut juga diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku.

"Insyaallah sebelum batas waktu 28 November 2023, kami sudah akan bisa selesaikan terkait dengan tenaga-tenaga honorer," pungkas Anas. (dtc/jpnn)

Advertisement
Advertisement
Editor : Metro Daily

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer