alexametrics
22.8 C
Medan
Friday, August 19, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Mendaftar Jabatan dan Instansi Tanpa Tahu Kondisinya

Ratusan CPNS 2021 Mengundurkan Diri

iklan-usi

JAKARTA, METRODAILY – Badan Kepegawaian Negara (BKN) hampir menuntaskan penetapan NIP CPNS 2021. Hingga 20 Mei, tercatat sudah 111.485 peserta CPNS mengantongi NIP dari usulan yang diajukan pejabat pembina kepegawaian (PPK) sebanyak 112.018. Sementara, SK CPNS yang sudah dicetak masing-masing instansi sebanyak 95.659.

BKN juga mencatat, peserta yang lulus seleksi CPNS 2021 baik instansi pusat maupun daerah sebanyak 112.514 orang dan yang sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH) 111.729. Sayangnya dari jumlah peserta yang lulus, terdapat 105 peserta mengundurkan diri. Peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 4 orang, berkas tidak lengkap (BTL) 11 orang.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyesalkan banyak peserta CPNS yang mengundurkan diri. Adapun alasan pengunduran diri peserta adalah mereka mendaftar pada jabatan dan instansi tanpa tahu kondisi instansinya.

Jadi, setelah lulus dan melakukan survei lokasi ternyata tidak sesuai harapan, akhirnya mengundurkan diri.

“Peserta yang mengundurkan diri ini merugikan negara, karena biaya seleksinya menggunakan APBN/APBD, makanya ada sanksi tegas untuk mereka,” kata Deputi Suharmen, Minggu (22/5/2022).

Dia menegaskan bagi peserta CPNS 2021 yang mengundurkan diri, data NIK-nya akan diblok sehingga tidak bisa mengikuti seleksi pada tahun berikutnya. Sementara, bagi mereka yang sudah diterbitkan NIP-nya, kemudian mengundurkan diri, NIK dan NIP yang bersangkutan akan aktif selamanya. Kecuali, kata Suharmen, ada permohonan dari instansi untuk menghapuskan NIP-nya, walaupun yang bersangkutan tidak pernah menjadi pegawai.

“NIK dan NIP ini untuk mengunci status peserta yang mengundurkan diri agar tidak bisa mengikuti seleksi di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Penguncian tersebut, tambah Deputi Suharmen, karena sudah ada aturannya, maka dilakukan by sistem. Artinya, datanya akan terkunci di sistem.

Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti lambannya penuntasan rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari 160 ribu guru yang lolos seleksi PPPK, baru 90 ribuan yang sudah menerima surat keputusan (SK) dari daerah tempat mereka bekerja.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi. ’’Beberapa yang menjadi concern PGRI saat ini adalah bagaimana status dan masa depan guru sebagai garda terdepan proses belajar-mengajar,’’ urainya dalam halalbihalal PGRI di Jakarta Sabtu (21/5/2022).

Baca Juga :  Natal & Tahun Baru, Sekolah Tetap Libur

Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menegaskan, masa depan dan kejelasan status guru honorer yang menjadi PPPK merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan. Dia mengungkapkan, dari 160 ribuan guru honorer lolos seleksi PPPK, baru sekitar 90 ribu yang sudah mendapatkan SK sebagai PPPK. ’’Jumlah ini setara dengan 65 persennya saja,’’ tuturnya.

Unifah juga mengungkapkan, dari 193 ribu guru honorer atau non-PNS yang lulus nilai ambang batas (passing grade) seleksi PPPK, belum jelas formasinya. Unifah sangat menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, sejak awal rekrutmen PPPK, Kemendikbudristek gembar-gembor merekrut satu juta guru honorer jadi PPPK. Tetapi, ternyata ada sekian banyak guru yang belum jelas formasinya meskipun nilainya di atas ambang batas.

Dia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam rekrutmen guru PPPK tersebut. Unifah sangat menyayangkan belum jelasnya formasi atau tempat bekerja bagi 193 ribu guru itu. Sebab, pada kenyataannya, di sejumlah daerah banyak kasus sekolah negeri yang kekurangan guru, khususnya jenjang sekolah dasar.

Menurut Unifah, persoalan dalam rekrutmen guru PPPK tersebut terjadi di pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, juga terjadi di pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang menerbitkan SK guru PPPK. ’’Sama-sama saling melempar tanggung jawab,’’ ungkap Unifah.

Menurut dia, akar persoalan rekrutmen guru PPPK adalah anggaran. Pemerintah pusat sejak awal gembar-gembor merekrut satu juta guru PPPK. Tetapi, ternyata di pemda tidak diberikan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru PPPK.

Seperti diketahui, hak ASN kategori PPPK sama seperti PNS. Mereka berhak menerima gaji pokok, tunjangan yang melekat sebagai pegawai, serta tunjangan profesi bagi yang memenuhi syarat.

’’Nggak ada kepastian uangnya, nggak ada kepastian kesempatan, nggak ada kepastian masa depan guru,’’ tutur Unifah.

Dia berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menyelesaikan rangkaian rekrutmen guru PPPK itu. Dengan demikian, mereka bisa segera bekerja dan mendapatkan kepastian hak-haknya. (esy/jpnn/wan/c6/oni/jp)

JAKARTA, METRODAILY – Badan Kepegawaian Negara (BKN) hampir menuntaskan penetapan NIP CPNS 2021. Hingga 20 Mei, tercatat sudah 111.485 peserta CPNS mengantongi NIP dari usulan yang diajukan pejabat pembina kepegawaian (PPK) sebanyak 112.018. Sementara, SK CPNS yang sudah dicetak masing-masing instansi sebanyak 95.659.

BKN juga mencatat, peserta yang lulus seleksi CPNS 2021 baik instansi pusat maupun daerah sebanyak 112.514 orang dan yang sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH) 111.729. Sayangnya dari jumlah peserta yang lulus, terdapat 105 peserta mengundurkan diri. Peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 4 orang, berkas tidak lengkap (BTL) 11 orang.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyesalkan banyak peserta CPNS yang mengundurkan diri. Adapun alasan pengunduran diri peserta adalah mereka mendaftar pada jabatan dan instansi tanpa tahu kondisi instansinya.

Jadi, setelah lulus dan melakukan survei lokasi ternyata tidak sesuai harapan, akhirnya mengundurkan diri.

“Peserta yang mengundurkan diri ini merugikan negara, karena biaya seleksinya menggunakan APBN/APBD, makanya ada sanksi tegas untuk mereka,” kata Deputi Suharmen, Minggu (22/5/2022).

Dia menegaskan bagi peserta CPNS 2021 yang mengundurkan diri, data NIK-nya akan diblok sehingga tidak bisa mengikuti seleksi pada tahun berikutnya. Sementara, bagi mereka yang sudah diterbitkan NIP-nya, kemudian mengundurkan diri, NIK dan NIP yang bersangkutan akan aktif selamanya. Kecuali, kata Suharmen, ada permohonan dari instansi untuk menghapuskan NIP-nya, walaupun yang bersangkutan tidak pernah menjadi pegawai.

“NIK dan NIP ini untuk mengunci status peserta yang mengundurkan diri agar tidak bisa mengikuti seleksi di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Penguncian tersebut, tambah Deputi Suharmen, karena sudah ada aturannya, maka dilakukan by sistem. Artinya, datanya akan terkunci di sistem.

Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti lambannya penuntasan rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari 160 ribu guru yang lolos seleksi PPPK, baru 90 ribuan yang sudah menerima surat keputusan (SK) dari daerah tempat mereka bekerja.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi. ’’Beberapa yang menjadi concern PGRI saat ini adalah bagaimana status dan masa depan guru sebagai garda terdepan proses belajar-mengajar,’’ urainya dalam halalbihalal PGRI di Jakarta Sabtu (21/5/2022).

Baca Juga :  Biaya Haji 2022 Diusulkan Rp45 Juta

Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menegaskan, masa depan dan kejelasan status guru honorer yang menjadi PPPK merupakan bagian dari peningkatan mutu pendidikan. Dia mengungkapkan, dari 160 ribuan guru honorer lolos seleksi PPPK, baru sekitar 90 ribu yang sudah mendapatkan SK sebagai PPPK. ’’Jumlah ini setara dengan 65 persennya saja,’’ tuturnya.

Unifah juga mengungkapkan, dari 193 ribu guru honorer atau non-PNS yang lulus nilai ambang batas (passing grade) seleksi PPPK, belum jelas formasinya. Unifah sangat menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, sejak awal rekrutmen PPPK, Kemendikbudristek gembar-gembor merekrut satu juta guru honorer jadi PPPK. Tetapi, ternyata ada sekian banyak guru yang belum jelas formasinya meskipun nilainya di atas ambang batas.

Dia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam rekrutmen guru PPPK tersebut. Unifah sangat menyayangkan belum jelasnya formasi atau tempat bekerja bagi 193 ribu guru itu. Sebab, pada kenyataannya, di sejumlah daerah banyak kasus sekolah negeri yang kekurangan guru, khususnya jenjang sekolah dasar.

Menurut Unifah, persoalan dalam rekrutmen guru PPPK tersebut terjadi di pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, juga terjadi di pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang menerbitkan SK guru PPPK. ’’Sama-sama saling melempar tanggung jawab,’’ ungkap Unifah.

Menurut dia, akar persoalan rekrutmen guru PPPK adalah anggaran. Pemerintah pusat sejak awal gembar-gembor merekrut satu juta guru PPPK. Tetapi, ternyata di pemda tidak diberikan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru PPPK.

Seperti diketahui, hak ASN kategori PPPK sama seperti PNS. Mereka berhak menerima gaji pokok, tunjangan yang melekat sebagai pegawai, serta tunjangan profesi bagi yang memenuhi syarat.

’’Nggak ada kepastian uangnya, nggak ada kepastian kesempatan, nggak ada kepastian masa depan guru,’’ tutur Unifah.

Dia berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menyelesaikan rangkaian rekrutmen guru PPPK itu. Dengan demikian, mereka bisa segera bekerja dan mendapatkan kepastian hak-haknya. (esy/jpnn/wan/c6/oni/jp)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/