Advertisement

Tak Kirim Data, Dianggap Tak Miliki Honorer

M
Penulis: Metro Daily❯
Peserta PPPK hendak mengikuti proses ujian seleksi tahap satu beberapa waktu lalu. Sebelum ujian, para peserta menjalani pemeriksaan dokumen yang ketat.
Peserta PPPK hendak mengikuti proses ujian seleksi tahap satu beberapa waktu lalu. Sebelum ujian, para peserta menjalani pemeriksaan dokumen yang ketat.
JAKARTA, METRODAILY - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPAN-RB) menerbitkan Surat Edaran bernomor B/ISII IM SM.01.OO/2022. SE tertanggal 22 Juli 2022 ditandatangani Pelaksana tugas MenPAN-RB Mahfud MD berisi tentang pendataan pegawai non-ASN.

Dalam suratnya Mahfud meminta setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

Untuk pemetaan tenaga honorer, Mahfud mengeluarkan lima instruksi kepada para PPK yang harus dilaksanakan, yaitu: Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 September 2022; Penyampaian data honorer harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK; Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN; Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN; Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN, agar kiranya para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya.

Mahfud meminta PPK yang memiliki honorer segera melakukan pemetaan sebelum deadline yang ditentukan. Jika tidak memasukkan datanya, berarti daerahnya dianggap tidak memiliki honorer.

"Ingat data sudah harus masuk ke BKN sebelum 30 September 2022," tukas Mahfud.

Dalam suratnya, Mahfud menjelaskan pendataan honorer itu berkaitan Surat Edaran MenPAN-RB sebelumnya Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pusat dan Daerah. SE MenPAN-RB 31 Mei itu salah satunya berisi tentang penghapusan honorer, yang mana hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mewajibkan status kepegawaian hanya PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023," tegas Mahfud.

Dia mengingatkan para PPK untuk menjalankan amanat PP Manajemen PPPK. Itu untuk mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing agar ada kejelasan status, karier dan kesejahteraan honorernya.

Mahfud mengungkapkan pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah paling lama lima tahun bisa diangkat menjadi PPPK. Tentunya bila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai PP Manajemen PPPK.

"PP Manajemen PPPK, Pasal 99 Ayat (2) menyebutkan pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP tersebut," tegasnya. (esy/jpnn)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer