Advertisement

“Sidang jadi. Namun ada surat dari pimpinan menyatakan, yang bersangkutan (Lili Pintauli Siregar) berhalangan dinas ke Bali menghadiri G20,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dikonfirmasi, Selasa (5/7/2022).
Oleh karena itu, Majelis Etik Dewas KPK menunda sidang dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret Lili Pintauli Siregar, terkait dugaan penerimaan tiket nonton MotoGP Mandalika. Sidang akan digelar kembali pada Senin (11/7/2022) mendatang.
“Majelis telah menunda sidang untuk dilanjutkan kembali hari Senin 11 Juli 2022, jam 10,” ucap Tumpak.
Terpisah, Anggota Dewas KPK Harjono menegaskan pihaknya akan menyidangkan Lili Pintauli secara profesional, meski ada opini dugaan penyuapan agar tidak disidang etik. Sebab, jajaran Dewas KPK mengaku baru mengetahui adanya dugaan penyuapan dari pemberitaan media massa.
“Kami baru tahu dari media sosial soal adanya usaha untuk suap Dewas,” uhar Harjono.
Harjono pun memastikan, pihaknya tidak akan mengonfirmasi soal kabar penyuapan tersebut. Karena Dewas KPK belum mempunyai bukti terkait dugaan suap tersebut. Pasalnya, beredar kabar Lili mendapat bantuan dari pihak PT. Pertamina mengumpulkan uang sebesar USD 200 ribu atau sekitar Rp 3 miliar agar kasus dugaan penerimaan gratifikasi nonton MotoGP Mandalika tidak masuk ke tahap sidang kode etik.
“Kan sidang itu kasus balap motor Mandalika. Dugaan suap belum ada bukti-bukti atau pengaduan. Tanpa itu kita tidaj bisa periksa,” tegas Harjono.
Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah. Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP sejak 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret sampai 22 Maret 2022.(jp)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
