Advertisement

Berbagai pelanggaran lalu lintas tilang elektronik ini akan dilakukan oleh Korlantas Polri. Termasuk juga pelanggaran yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas muatan (overload) dan kecepatan di atas ketentuan 120 km per jam atau (over speed).
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, adanya tilang elektronik ini masyarakat diwajibkan untuk membayar sejumlah pasal yang dilanggar dalam berlalu lintas.
Menurut Aan, nantinya anggota polisi tidak lagi menyita SIM dan STNK bagi pemilik kendaraan yang melanggar lalu lintas. Karena semuanya dilakukan secara digital.
“Jadi tidak ada penyitaan lagi STNK dan Sim jadi kita punya SOP sendiri, tiga hari kita berikan surat konfirmasi, kemudian lima hari atau notifikasi di aplikasi ‘ETLE Nasional’,” ujar Aan, Selasa (29/3/2022).
Aan menuturkan, tidak ada lagi penyitaan SIM dan STNK ini karena tidak lagi ada interaksi antara petugas kepolisian dan pengendara kendaraan yang terkena tilang. Hal ini menurut Aan, juga sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengurangi pungli atau pungutan liar yang dilakukan anggota kepolisian terkait tilang ini.
“Karena kebijakan Pak Kapolri ini mengurangi interaksi antara pelanggar dengan petugas kepolisian, dan dengan ETLE tidak ada interaksi sama sekali, pelanggar tidak ketemu petugasnya,” ungkapnya.
Aan menjelaskan, nantinya jika mendapatkan surat atau notifikasi terkena tilang. Maka diharuskan membayar denda tilang tersebut ke BRI Virtual Account (BRIVA). Setelah membayar nantinya akan mendapat notifikasi lanjutan
“Nantinya masyarakat yang dapat itu bisa konfirmasi pelanggarannya bisa langsung membayar,” tuturnya.
Adapun, jenis pelanggaran besaran denda yang sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Menggunakan gawai (telepon selular). Larangan menggunakan ponsel saat berkendara telah diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ. Pelanggar bisa dipidana kurungan penjara selama 3 bulan atau denda Rp750.000.
Tidak mengenakan sabuk pengaman. Pelanggar bisa dikenai hukuman penjara selama satu bulan atau denda Rp250.000.
Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Pelanggar akan dikenakan Pasal 287 ayat 1 dengan sanksi kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000.
Tidak memakai helm. Pelanggaran ini tertera dalam Pasal 106 ayat 8 UU LLAJ bahwa setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelanggar bisa dikenai hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda Rp250.000.
Memakai pelat nomor palsu. Sesuai Pasal 280, pelanggar bisa dipidana penjara paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. (jp)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
