Advertisement

Pemda, Jangan Timbun Uang di Bank

M
Penulis: Metro Daily❯
Bank Sumut-Ilustrasi.
Bank Sumut-Ilustrasi.
JAKARTA, METRODAILY - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak menumpuk dana daerah di bank hingga akhir tahun. Kemendagri menyampaikan dana pemda yang ditempatkan di bank bukan ditujukan untuk mendapat keuntungan dari bunga.

"Dana milik Pemda yang ada di bank adalah uang kas yang penempatannya pada rekening Kas Umum Daerah dan ditempatkan pada BPD atau Bank Persepsi," kata Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam siaran pers, Kamis (17/2).

"Jadi, bukan uang pemda yang diambil dan kemudian disimpan di bank untuk dapat keuntungan,” katanya.

Fatoni juga sudah menyampaikan hal tersebut saat menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2022 di Kupang. Rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri bupati dan wali kota se-Provinsi NTT.
Fatoni menyampaikan penempatan uang kas pada bank umum tidak boleh mengganggu likuiditas daerah.

"Dana tersebut tidak boleh mengganggu likuiditas. Sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk kebutuhan pengeluaran daerah, antara lain pembiayaan pembangunan, pengeluaran rutin, biaya pelayanan, dan keperluan lainnya," tegas Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga menyampaikan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting dan perlu dilakukan secara periodik. Dia mengimbau rapat tersebut dilaksanakan tiga kali dalam setahun.

"Rapat koordinasi semacam ini harus dimanfaatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota untuk duduk bersama mencari solusi atas sejumlah permasalahan yang ada,” tukasnya.

"Kemudian melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah," pungkas dia.

Dana BOS dan BOP

Sementara itu, Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadirkan transformasi pada kebijakan dana BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan. Langkah tersebut bertujuan agar penyalurannya makin akuntabel, sederhana dalam pengelolaan, dan berkeadilan di Indonesia.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan payung regulasi terkait pengelolaan BOP dan penggunaan ARKAS atau aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

“Kami sangat mendukung pengintergasian ARKAS dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD),” ungkapnya saat peluncuran Merdeka Belajar episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan, Selasa (15/2/2022).

Kemendagri mengimbau pemda bisa melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan. Selain itu, Kemendagri juga mengingatkan agar pemda memastikan implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem ARKAS berjalan baik.

“Kami harap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dinas pendidikan, baik provinsi atau kabupaten atau kota dan mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS menggunakan ARKAS,” tambahnya.

Dia juga mengingatkan agar pemda memastikan implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem ARKAS berjalan baik. (tan/esy/jpnn)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer