Advertisement

Meskipun naik perlahan, kenaikannya mulai dari 1.400 kasus per minggu, kemudian 3.000 kasus per minggu, kemudian 5.400 kasus per minggu, hingga meningkat cukup besar menjadi 14.000 per minggu. Lonjakan pun meningkat 56.000 kasus dalam per minggu atau 40 kali lipat dari awal Januari 2022.
Bahkan, jika dilihat secara harian, kasus positif per 1 Februari 2022, telah mencapai 16.000 kasus per hari. Jumlah ini lebih tinggi daripada penambahan harian pada gelombang pertama di bulan Desember 2020 lalu. Sehingga adanya kenaikan saat ini berdampak pada positivity rate harian pada pemeriksaan antigen dan PCR yang mencapai 6 persen atau telah berada di atas standar World Health Organization (WHO). Padahal sebelumnya, positivity rate harian sempat konsisten di angka 0-2 persen.
Sementara itu, kasus aktif hingga Rabu (2/2) meroket hingga totalnya 94 ribu orang. Kasus aktif adalah mereka yang masih berstatus positif atau masih sakit dan membutuhkan perawatan.
“Tentunya kenaikan kasus positif ini sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk kembali merefleksikan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan,” jelas Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.
Sehingga, ada 2 hal penting yang menjadi fokus saat ini. Yakni mencegah agar tidak tertular, dan menangani pasien positif sebaik mungkin agar segera sembuh.
Masyarakat harus membatasi mobilitas. Kemudian disiplin dalam penggunaan masker yang baik dan benar, rutin mencuci tangan, dan yang terpenting tidak bepergian ke tempat umum jika tidak mendesak harus mulai diterapkan kembali.
Kabar baiknya, jika melihat tren kematian saat ini, jauh lebih sedikit dibandingkan saat terjadinya gelombang pertama. Hal ini dikarenakan, pada pasien positif Omicron, 90 persen mengalami gejala ringan dan asimptomatik atau tanpa gejala.
“Maka dapat diartikan sebagian besar kasus positif yang ada memiliki peluang besar untuk sembuh,” kata Prof Wiku secara virtual, Rabu (2/2).
Pilih PTM atau PJJ
Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 100 persen pada daerah dengan status PPKM level 2. Terdapat penyesuaian lanjutan juga yang mengatakan bahwa orang tua dapat menolak mengizinkan anaknya PTM terbatas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Sekjen Kemendikbudristek) Suharti mengatakan bahwa penyesuaian ini guna memberikan kebebasan kepada orang tua pada anaknya.
“Orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ),” jelas dia, Kamis (3/2/2022).
Dengan adanya penyesuaian kebijakan PTM Terbatas bagi daerah PPKM level 2, Sesjen Kemendikbudristek juga menekankan, perlu kesepahaman besama perihal tersebut. Oleh karenanya, pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat membuat penyesuaian segera yang dilakukan dengan cermat.
“Konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus,” ucapnya.
Selain itu, penyesuaian ini bukan bentuk putus asa dari dunia pendidikan. Menurutnya, jika sektor lain bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka diharapkan PTM terbatas dapat juga di perlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19. Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah,” tutup Suharti. (jp)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
