30.6 C
Medan
Monday, January 30, 2023

Dana Pemda Parkir di Bank Capai Rp123 Triliun

JAKARTA, METRODAILY – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah yang mengendap di bank sampai akhir 2022 mencapai Rp123 triliun. Realisasi itu membuat Jokowi tampak geram.

“APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka Rp 123 triliun. Ini jangan ditepuk tangani,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp123 triliun pada 2022 itu naik 8,48 persen dibandingkan realisasi pada 2021 yang sebesar Rp113,38 triliun. Padahal seharusnya APBD tersebut dapat membantu perekonomian di daerah dibanding hanya diparkir di perbankan.

“Sekarang saya lihat, harian itu kita lihat ini uangnya Provinsi ada berapa, uangnya kabupaten ada berapa, uangnya kota ada berapa. Yang paling banyak di provinsi mana, kota mana, kabupaten mana kelihatan semuanya sekarang ini,” tegas Jokowi

Untuk itu, Jokowi mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan. Jangan sampai yang sudah diberikan menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Baca Juga :  MPR RI Tidak Pernah Bahas Masa Jabatan Presiden 3 Periode

“Terutama yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) besar, DBH (Dana Bagi Hasil) besar, artinya yang pajak parkir, pajak restoran, pajak hotelnya besar, ini mulai saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan,” ujar Jokowi.

Pemerintah pun telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Kalau pemerintah pusat punya SWF, daerah juga bisa seperti itu, masukkan yang memiliki DBH besar, PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi,” ujar Jokowi.

Di pusat, kata Jokowi, ada dana abadi pendidikan yang jumlahnya sudah terkumpul Rp124 triliun di 2022. Diperkirakan sampai akhir 2023 akan mencapai Rp144 triliun.

“Daerah juga bisa melakukan hal yang sama dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan, ikut investasi di INA (Indonesia Investment Authority),” tegasnya. (dtc)

JAKARTA, METRODAILY – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah yang mengendap di bank sampai akhir 2022 mencapai Rp123 triliun. Realisasi itu membuat Jokowi tampak geram.

“APBD terakhir yang ada di bank akhir tahun 2022 berada di angka Rp 123 triliun. Ini jangan ditepuk tangani,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp123 triliun pada 2022 itu naik 8,48 persen dibandingkan realisasi pada 2021 yang sebesar Rp113,38 triliun. Padahal seharusnya APBD tersebut dapat membantu perekonomian di daerah dibanding hanya diparkir di perbankan.

“Sekarang saya lihat, harian itu kita lihat ini uangnya Provinsi ada berapa, uangnya kabupaten ada berapa, uangnya kota ada berapa. Yang paling banyak di provinsi mana, kota mana, kabupaten mana kelihatan semuanya sekarang ini,” tegas Jokowi

Untuk itu, Jokowi mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan. Jangan sampai yang sudah diberikan menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Baca Juga :  Di Acara Gernas BBI, Jokowi: Belanja Produk Lokal Dukung Perekonomian

“Terutama yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) besar, DBH (Dana Bagi Hasil) besar, artinya yang pajak parkir, pajak restoran, pajak hotelnya besar, ini mulai saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan,” ujar Jokowi.

Pemerintah pun telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Kalau pemerintah pusat punya SWF, daerah juga bisa seperti itu, masukkan yang memiliki DBH besar, PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi,” ujar Jokowi.

Di pusat, kata Jokowi, ada dana abadi pendidikan yang jumlahnya sudah terkumpul Rp124 triliun di 2022. Diperkirakan sampai akhir 2023 akan mencapai Rp144 triliun.

“Daerah juga bisa melakukan hal yang sama dan itu kalau menjadi dana abadi bisa diinvestasikan, ikut investasi di INA (Indonesia Investment Authority),” tegasnya. (dtc)

Most Read

Artikel Terbaru

Lazio Gagal Kudeta Inter

Atletico Menang Tipis

Liverpool Tersingkir di Piala FA

Ronaldo akan Kembali ke Eropa