25.6 C
Medan
Sunday, December 4, 2022

Terima THP Rp6 Juta, Sementara PNS Rp14 Juta

PPPK masih Dianggap ASN Kelas Dua

JAKARTA, METRODAILY – Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan, PNS dan PPPK sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Dia berharap tingkat kesejahteraan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setara untuk kelas jabatan sama.

“Sebaiknya take home pay PNS dan PPPK disejajarkan untuk kelas jabatan sama. Keduanya sama-sama ASN,” kata Bima Haria Wibisana, Sabtu (6/8).

Ternyata PPPK masih dianggap ASN golongan kelas dua. Mereka diperlakukan seperti honorer. Dimulai dari seragam hitam putih dan tingkat kesejahteraan. Contoh nyata ada di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan regulasi terbaru soal tunjangan bagi PPPK.

Dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK yang ditandatangani Anies pada 21 Juli 2022, memuat daftar besaran tunjangan tersebut. Dalam lampiran 1 Pergub 33/2022 disebutkan 14 kelas jabatan dan besaran TPP PPPK, yaitu: 1. Guru besarannya Rp3,1 juta; 2. Arsiparis Rp4,860 juta; 3. Pamong budaya Rp4,860 juta; 4. Pelatih olahraga Rp4,860 juta; 5. Pengelola pengadaan barang dan jasa Rp4,860 juta; 6. Pranata hubungan masyarakat Rp4,860 juta; 7. Pranata komputer Rp4,860 juta; 8. Teknik jalan dan jembatan Rp4,860 juta.

Kemudian, 9. Teknik pengairan Rp4,860 juta; 10. Teknik penyehatan lingkungan Rp4,860 juta; 11. Arsiparis Rp4,860 juta; 12. Teknik jalan dan jembatan Rp4,860 juta; 13. Teknik penyehatan lingkungan Rp4,860 juta; dan 14. Teknik tata bangunan dan perumahan Rp4,860 juta.

Dalam daftar tersebut, disebutkan untuk poin 1 sampai 10 adalah jenjang ahli pertama dengan kelas jabatan 8. Untuk poin 11 sampai 14,  jenjang pelaksana/terampil dengan kelas’jabatan 6.

Anehnya hanya guru yang TPP-nya di bawah, bahkan dikalahkan oleh kelas jabatan 6 dan 8 yang merupakan tenaga teknis administrasi.

Sementara, untuk gaji PPPK mengikuti ketentuan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Contoh, guru, golongannya IX dengan besaran gaji Rp2.966.500. Dengan demikian jika ditambahkan gaji dan TPP, maka, guru PPPK mendapatkan take home pay (THP) sekitar Rp6 jutaan.

Bandingkan dengan guru PNS golongan III/a yang take home pay sekitar Rp14 juta. Artinya, ada perbedaan menohok antara PPPK dan PNS.

Baca Juga :  Pohon Tumbang di Penatapan Sibaganding,  1 Anggota TNI Luka

Namun, Bima Haria Wibisana menegaskan, besaran tunjangan kinerja daerah yang diberikan kepada PPPK dan PNS disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pemda. Dia pun mengimbau agar PPPK bersyukur karena sudah diberikan take home pay lebih besar dibandingkan saat masih honorer, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil.

Guru Lulus PG Masuk Pendataan Honorer

Pendataan honorer wajib dilakukan para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah. Masing-masing instansi diberikan tenggat waktu hingga 30 September 2022. Hasil pendataan tersebut wajib dilaporkan melalui aplikasi yang dibuat Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengatakan sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan. Sistem pendataan honorer ini merangkum guru dan nonguru.

“Semua tenaga non-ASN akan didata termasuk guru yang sudah lulus passing grade (PG),” kata Suharmen, Sabtu (6/8).

Data yang masuk lanjutnya, akan menjadi database baru honorer dan dikunci agar tidak masuk tenaga non-ASN. Data itu juga menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Mengenai kegelisahan guru lulus PG soal pendataan honorer, Suharmen mengatakan, pemerintah lewat PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Instansi Daerah tahun 2022 sudah memberikan jaminan.

“Kan, aturan mainnya sudah jelas. Yang lulus PG menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan PPPK 2022,” ucapnya.

Namun, tambah Suharmen, kapan eksekusinya menunggu kebijakan lanjutannya. Sebab, saat ini baru sebatas pendataan.

Sementara itu, Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni menjelaskan guru merupakan posisi yang banyak diisi pegawai non-ASN. Tahun ini, telah diterbitkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun.

“Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer tiga tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi,” jelas Alex. (esy/jpnn)

JAKARTA, METRODAILY – Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan, PNS dan PPPK sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Dia berharap tingkat kesejahteraan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setara untuk kelas jabatan sama.

“Sebaiknya take home pay PNS dan PPPK disejajarkan untuk kelas jabatan sama. Keduanya sama-sama ASN,” kata Bima Haria Wibisana, Sabtu (6/8).

Ternyata PPPK masih dianggap ASN golongan kelas dua. Mereka diperlakukan seperti honorer. Dimulai dari seragam hitam putih dan tingkat kesejahteraan. Contoh nyata ada di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan regulasi terbaru soal tunjangan bagi PPPK.

Dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK yang ditandatangani Anies pada 21 Juli 2022, memuat daftar besaran tunjangan tersebut. Dalam lampiran 1 Pergub 33/2022 disebutkan 14 kelas jabatan dan besaran TPP PPPK, yaitu: 1. Guru besarannya Rp3,1 juta; 2. Arsiparis Rp4,860 juta; 3. Pamong budaya Rp4,860 juta; 4. Pelatih olahraga Rp4,860 juta; 5. Pengelola pengadaan barang dan jasa Rp4,860 juta; 6. Pranata hubungan masyarakat Rp4,860 juta; 7. Pranata komputer Rp4,860 juta; 8. Teknik jalan dan jembatan Rp4,860 juta.

Kemudian, 9. Teknik pengairan Rp4,860 juta; 10. Teknik penyehatan lingkungan Rp4,860 juta; 11. Arsiparis Rp4,860 juta; 12. Teknik jalan dan jembatan Rp4,860 juta; 13. Teknik penyehatan lingkungan Rp4,860 juta; dan 14. Teknik tata bangunan dan perumahan Rp4,860 juta.

Dalam daftar tersebut, disebutkan untuk poin 1 sampai 10 adalah jenjang ahli pertama dengan kelas jabatan 8. Untuk poin 11 sampai 14,  jenjang pelaksana/terampil dengan kelas’jabatan 6.

Anehnya hanya guru yang TPP-nya di bawah, bahkan dikalahkan oleh kelas jabatan 6 dan 8 yang merupakan tenaga teknis administrasi.

Sementara, untuk gaji PPPK mengikuti ketentuan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Contoh, guru, golongannya IX dengan besaran gaji Rp2.966.500. Dengan demikian jika ditambahkan gaji dan TPP, maka, guru PPPK mendapatkan take home pay (THP) sekitar Rp6 jutaan.

Bandingkan dengan guru PNS golongan III/a yang take home pay sekitar Rp14 juta. Artinya, ada perbedaan menohok antara PPPK dan PNS.

Baca Juga :  Pelantikan PGRI Humbahas, Wabup: PGRI Wadah Mengikhtiarkan Kepentingan Guru

Namun, Bima Haria Wibisana menegaskan, besaran tunjangan kinerja daerah yang diberikan kepada PPPK dan PNS disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pemda. Dia pun mengimbau agar PPPK bersyukur karena sudah diberikan take home pay lebih besar dibandingkan saat masih honorer, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil.

Guru Lulus PG Masuk Pendataan Honorer

Pendataan honorer wajib dilakukan para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah. Masing-masing instansi diberikan tenggat waktu hingga 30 September 2022. Hasil pendataan tersebut wajib dilaporkan melalui aplikasi yang dibuat Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengatakan sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan. Sistem pendataan honorer ini merangkum guru dan nonguru.

“Semua tenaga non-ASN akan didata termasuk guru yang sudah lulus passing grade (PG),” kata Suharmen, Sabtu (6/8).

Data yang masuk lanjutnya, akan menjadi database baru honorer dan dikunci agar tidak masuk tenaga non-ASN. Data itu juga menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Mengenai kegelisahan guru lulus PG soal pendataan honorer, Suharmen mengatakan, pemerintah lewat PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Instansi Daerah tahun 2022 sudah memberikan jaminan.

“Kan, aturan mainnya sudah jelas. Yang lulus PG menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan PPPK 2022,” ucapnya.

Namun, tambah Suharmen, kapan eksekusinya menunggu kebijakan lanjutannya. Sebab, saat ini baru sebatas pendataan.

Sementara itu, Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni menjelaskan guru merupakan posisi yang banyak diisi pegawai non-ASN. Tahun ini, telah diterbitkan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun.

“Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer tiga tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi,” jelas Alex. (esy/jpnn)

Most Read

Artikel Terbaru

/