alexametrics
25.7 C
Medan
Saturday, August 20, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Sengketa Empat Pulau Masuk Tapteng Dibahas Bersama

iklan-usi

ACEH, METRODAILY – Tim Pemerintah Pusat, Aceh, dan Sumatera Utara (Sumut), dijadwalkan bertemu di Pulau Panjang, Kamis (2/6/2022). Pertemuan tersebut untuk verifikasi empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara.

Empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil.
Namun beralih menjadi milik Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021 tanggal 14 Februari 2022.

Dari empat pulau sengketa itu, kedua belah pihak sepakat bertemu di Pulau Panjang. Selanjutnya bersama bergerak ke tiga pulau lain.

Kesepakatan tersebut diperoleh dalam rapat tim teknis antara Tim Pemerintah Pusat, Tim Pemerintah Aceh, Tim Pemkab Aceh Singkil, Tim Sumatera Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (1/6/2022).

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid ikut hadir dalam rapat teknis tersebut bersama tim Provinsi Aceh. Rapat itu dilakukan secara virtual.
Tim Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, mengkuti dari kantor bupati Aceh Singkil.

Baca Juga :  Mobil Tertutup

Sedangkan tim pusat, Sumatera Utara dan Tapanuli Tengah, mengikuti rapat secara virtual dari Sibolga.

Di lapangan tim akan mendata kondisi faktual di lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dibahas di Kementerian Dalam Negeri.

“Hari ini rapat teknis, besok dilanjutkan turun ke lokasi,” kata Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Junaidi.

Masuknya Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil dan Pulau Lipan ke dalam wilayah Sumut, dinilai ganjil.

Pasalnya berdasarkan batas Aceh dengan Sumut, keempat pulau tersebut berada di wilayah Aceh.

Dalam Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 yang berubah hanya namanya saja dari Aceh jadi Sumut.

Perubahan nama itu yang menjadi keberatan sehingga, Pemkab Aceh Singkil, mengajukan somasi ke Kementerian Dalam Negeri yang intinya meminta Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 direvisi.

“Patok batas ada, empat pulau itu tetap berada dalam wilayah Aceh,” kata Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Junaidi. (net)

ACEH, METRODAILY – Tim Pemerintah Pusat, Aceh, dan Sumatera Utara (Sumut), dijadwalkan bertemu di Pulau Panjang, Kamis (2/6/2022). Pertemuan tersebut untuk verifikasi empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara.

Empat pulau tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil.
Namun beralih menjadi milik Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau Tahun 2021 tanggal 14 Februari 2022.

Dari empat pulau sengketa itu, kedua belah pihak sepakat bertemu di Pulau Panjang. Selanjutnya bersama bergerak ke tiga pulau lain.

Kesepakatan tersebut diperoleh dalam rapat tim teknis antara Tim Pemerintah Pusat, Tim Pemerintah Aceh, Tim Pemkab Aceh Singkil, Tim Sumatera Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (1/6/2022).

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid ikut hadir dalam rapat teknis tersebut bersama tim Provinsi Aceh. Rapat itu dilakukan secara virtual.
Tim Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, mengkuti dari kantor bupati Aceh Singkil.

Baca Juga :  Persetaja Kalahkan PS Pemkab Simalungun

Sedangkan tim pusat, Sumatera Utara dan Tapanuli Tengah, mengikuti rapat secara virtual dari Sibolga.

Di lapangan tim akan mendata kondisi faktual di lapangan. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dibahas di Kementerian Dalam Negeri.

“Hari ini rapat teknis, besok dilanjutkan turun ke lokasi,” kata Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Junaidi.

Masuknya Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil dan Pulau Lipan ke dalam wilayah Sumut, dinilai ganjil.

Pasalnya berdasarkan batas Aceh dengan Sumut, keempat pulau tersebut berada di wilayah Aceh.

Dalam Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 yang berubah hanya namanya saja dari Aceh jadi Sumut.

Perubahan nama itu yang menjadi keberatan sehingga, Pemkab Aceh Singkil, mengajukan somasi ke Kementerian Dalam Negeri yang intinya meminta Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 direvisi.

“Patok batas ada, empat pulau itu tetap berada dalam wilayah Aceh,” kata Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Junaidi. (net)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/