alexametrics
28 C
Medan
Monday, June 27, 2022

iklanpemko

Jalur Zonasi PPDB Bakal Dihapus, Diganti Prestasi

MEDAN, METRODAILY – Sistem zonasi sebagai salah satu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Negeri di Sumatera Utara (Sumut) dinilai tidak sepenuhnya adil. Setidaknya itulah menurut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Karena itu, orang nomor satu di Sumut tersebut berencana menghapus sistem jalur zonasi pada PPDB SMA/SMK di Sumut mulai tahun depan. Alasannya, agar PPDB lebih adil.

Dalam konteks keadilan itu, Edy lebih menginginkan penguatan penerapan jalur prestasi 100 persen atau menjadi satu-satunya jalur PPDB. Tidak seperti saat ini jalur prestasi hanya kebagian kuota 20 persen. Sementara zonasi 50 persen.

“Saya masih mengusulkan ke depan ini tidak ada lagi zonasi-zonasi. Jadi prestasi gitu, kita kan hanya dikasih 20 persen untuk jalur prestasi, yang lain zonasi,” kata Edy kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (21/6/2022).

Lebih lanjut dikatakan Edy, jalur zonasi mempersempit peluang siswa-siswi pintar untuk masuk ke sekolah favorit. Sehingga siswa-siswi pintar dari daerah, kata Edy, bisa bersaing di sekolah favorit di luar daerahnya.

Ia menyebutkan, banyak siswa tamatan SMP yang prestasi di Sumut. Sayangnya mereka tidak dapat tertampung di sekolah SMA dan SMK negeri favorit seperti yang ada di Kota Medan karena dibatasi kuota 20 persen.

“Jadi orang Tarutung nggak bisa sekolah di sini nanti, atau orang Nias nggak bisa sekolah di sini kalau sistem zonasi. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan walaupun ada kegiatan-kegiatan anak kita nanti kita lihat,” jelas Edy.

Mantan Pangkostrad itu mengatakan, sangat disayangkan bila ada siswa-siswi berprestasi dengan nilai rapor bagus tapi terhalang dengan sedikitnya kuota jalur prestasi. Sehingga ia harus melanjutkan pendidikan SMA atau SMK di sekolah swasta.

Baca Juga :  PTM Terbatas Terus Disosialisasikan

Sekolah swasta, kata Edy, bukan berarti tidak berkualitas. Banyak sekolah swasta yang berkualitas. Namun siswa pintar yang tidak tertampung dari jalur prestasi karena kecilnya kuota, apalagi berasal dari kelurga tidak mampu, akan sulit bersekolah di sekolah swasta.

“Akan membuat biaya hidup bertambah bila anaknya sekolah swasta. Kalau ini kan, persoalan dia tak bisa sekolah ke swasta. Karena kondisi sosial orang tuanya, ini dibutuhkan kehadiran pemerintah. Kalau dia memang kemampuannya ada, kita sekolahkan, kita biayai, itu jalan keluarnya,” ucap Edy.

Lebih lanjut Edy mengungkapkan, PPDB setiap tahunnya mencapai 300 persen dari kuota yang ditetapkan.

“Karena itu, tadi yang saya katakan tiga kali lipat jumlah kuota yang ingin masuk sekolah negeri (favorit),” ujar Edy.

Namun begitu pun, Edy menyampaikan pelaksanaan PPDB yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut secara online, terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Apalagi PPDB tahun 2022, katanya, tergolong minim ada pengaduan dari masyarakat.

“Kita berharap dari tahun ke tahun semakin baik, tetapi kekurangan di sana sini masih banyak yang harus kita benahi. Tak bisa juga langsung kita tembus benahi, pelan-pelan,” ujar Edy.

Disinggung soal catatan evaluasi PPDB tahun 2022 ini, Edy mengaku belum menerima laporan hasilnya dari Disdik Sumut. Karena, proses PPDB tahun ini masih berjalan sampai saat ini.

“(laporan) Yang untuk tahun ini saya belum dapat. Yang pastinya dari tahun ke tahun dia semakin baik,” pungkas Edy. (net)

MEDAN, METRODAILY – Sistem zonasi sebagai salah satu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK Negeri di Sumatera Utara (Sumut) dinilai tidak sepenuhnya adil. Setidaknya itulah menurut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Karena itu, orang nomor satu di Sumut tersebut berencana menghapus sistem jalur zonasi pada PPDB SMA/SMK di Sumut mulai tahun depan. Alasannya, agar PPDB lebih adil.

Dalam konteks keadilan itu, Edy lebih menginginkan penguatan penerapan jalur prestasi 100 persen atau menjadi satu-satunya jalur PPDB. Tidak seperti saat ini jalur prestasi hanya kebagian kuota 20 persen. Sementara zonasi 50 persen.

“Saya masih mengusulkan ke depan ini tidak ada lagi zonasi-zonasi. Jadi prestasi gitu, kita kan hanya dikasih 20 persen untuk jalur prestasi, yang lain zonasi,” kata Edy kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (21/6/2022).

Lebih lanjut dikatakan Edy, jalur zonasi mempersempit peluang siswa-siswi pintar untuk masuk ke sekolah favorit. Sehingga siswa-siswi pintar dari daerah, kata Edy, bisa bersaing di sekolah favorit di luar daerahnya.

Ia menyebutkan, banyak siswa tamatan SMP yang prestasi di Sumut. Sayangnya mereka tidak dapat tertampung di sekolah SMA dan SMK negeri favorit seperti yang ada di Kota Medan karena dibatasi kuota 20 persen.

“Jadi orang Tarutung nggak bisa sekolah di sini nanti, atau orang Nias nggak bisa sekolah di sini kalau sistem zonasi. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan walaupun ada kegiatan-kegiatan anak kita nanti kita lihat,” jelas Edy.

Mantan Pangkostrad itu mengatakan, sangat disayangkan bila ada siswa-siswi berprestasi dengan nilai rapor bagus tapi terhalang dengan sedikitnya kuota jalur prestasi. Sehingga ia harus melanjutkan pendidikan SMA atau SMK di sekolah swasta.

Baca Juga :  Siswa Berprestasi di Seribudolok Simalungun Belajar Gratis di Nagoree Plus College

Sekolah swasta, kata Edy, bukan berarti tidak berkualitas. Banyak sekolah swasta yang berkualitas. Namun siswa pintar yang tidak tertampung dari jalur prestasi karena kecilnya kuota, apalagi berasal dari kelurga tidak mampu, akan sulit bersekolah di sekolah swasta.

“Akan membuat biaya hidup bertambah bila anaknya sekolah swasta. Kalau ini kan, persoalan dia tak bisa sekolah ke swasta. Karena kondisi sosial orang tuanya, ini dibutuhkan kehadiran pemerintah. Kalau dia memang kemampuannya ada, kita sekolahkan, kita biayai, itu jalan keluarnya,” ucap Edy.

Lebih lanjut Edy mengungkapkan, PPDB setiap tahunnya mencapai 300 persen dari kuota yang ditetapkan.

“Karena itu, tadi yang saya katakan tiga kali lipat jumlah kuota yang ingin masuk sekolah negeri (favorit),” ujar Edy.

Namun begitu pun, Edy menyampaikan pelaksanaan PPDB yang digelar Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut secara online, terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Apalagi PPDB tahun 2022, katanya, tergolong minim ada pengaduan dari masyarakat.

“Kita berharap dari tahun ke tahun semakin baik, tetapi kekurangan di sana sini masih banyak yang harus kita benahi. Tak bisa juga langsung kita tembus benahi, pelan-pelan,” ujar Edy.

Disinggung soal catatan evaluasi PPDB tahun 2022 ini, Edy mengaku belum menerima laporan hasilnya dari Disdik Sumut. Karena, proses PPDB tahun ini masih berjalan sampai saat ini.

“(laporan) Yang untuk tahun ini saya belum dapat. Yang pastinya dari tahun ke tahun dia semakin baik,” pungkas Edy. (net)

iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/