alexametrics
26 C
Medan
Monday, June 27, 2022

iklanpemko

Alokasi Pendidikan di APBD Masih Minim

Miskin, Ribuan Siswa Tabagsel Kubur Impian ke Perguruan Tinggi

SIDEMPUAN, METRODAILY – Bukan menjadi rahasia lagi, setiap tahunnya ribuan siswa kelas III terpaksa mengubur impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Padahal pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat apalagi sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Biasanya satu orang saja anak dari keluarga miskin bisa mencapai sarjana. Akan menaikkan martabat dan motivasi bagi saudara-saudaranya. Malah, biasanya anak yang mencapai sarjana ini akan mendongkrak saudaranya yang lain,” kata Direktur Pusat Analisa Layanan Dasar Masyarakat (Paladam) Subanta Rampang Ayu ST.

Kepada wartawan, Selasa, (21/6/2022) menuturkan, analisa data dan kajian yang mereka lakukan terlihat bahwa angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) melanjutkan siswa dari SMA, SMK dan MA ke perguruan tinggi sangat rendah.
Sesuai data survei sosial ekonomi nasional yang dirangkum dalam propinsi Sumatera Utara dalam angka 2022 terkait persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur, terlihat bahwa APM dan APK kab/kota kelompok umur 19 – 24 tahun (kuliah) khususnya Tabagsel memprihatinkan.

Kota Padangsidimpuan misalnya hanya sekitar 33,29 %, Tapanuli Selatan 21,32%, Mandailing Natal 18,08%, Padanglawas Utara 22,30% dan Padang Lawas 32,11%. Kalau dibuat kajian lebih lanjut dominan penduduk yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi adalah penduduk miskin.

Baca Juga :  Siswa Belajar Kerja Sama Lewat Mewarnai Telur Paskah

Pemerintah daerah terlihat kurang pro rakyat menyikapi kondisi ini dan terkesan pembiaran padahal sesuai Undang-undang Pemda, pendidikan merupakan urusan wajib tanpa membedakan status ekonomi masyarakat dan untuk memajukan suatu daerah jelas dari pendidikan. Kemudian pihak legislatif kurang filtrasi dalam menggunakan fungsi budgeting-nya.

“Kunci kemajuan adalah SDM unggul yang tercipta dari pendidikan khususnya pendidikan tinggi dan SDM unggul itu banyak dari keluarga tidak mampu,”ujar Subanta.

Ke depan, lanjut Subanta, seluruh kabupaten/kota harus memprioritaskan masalah pendidikan ini dalam struktur APBD nya dan berani berbuat langkah maju semisal menggelontorkan anggaran beasiswa mahasiswa miskin dengan jumlah besar namun layak dan patut sesuai pemetaan atau masterplannya.

“Sesuai data yang kita miliki rata2 kabupaten/kota hanya menganggarkan 250 juta sampai 500 juta per tahun untuk beasiswa mahasiswa miskin. Jelas tidak manusiawi dan terkesan hanya untuk memenuhi amanat Permendagri terkait kewajiban anggaran bansos,” pungkas Subanta Rampang Ayu.(irs/md)

SIDEMPUAN, METRODAILY – Bukan menjadi rahasia lagi, setiap tahunnya ribuan siswa kelas III terpaksa mengubur impiannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Padahal pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat apalagi sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Biasanya satu orang saja anak dari keluarga miskin bisa mencapai sarjana. Akan menaikkan martabat dan motivasi bagi saudara-saudaranya. Malah, biasanya anak yang mencapai sarjana ini akan mendongkrak saudaranya yang lain,” kata Direktur Pusat Analisa Layanan Dasar Masyarakat (Paladam) Subanta Rampang Ayu ST.

Kepada wartawan, Selasa, (21/6/2022) menuturkan, analisa data dan kajian yang mereka lakukan terlihat bahwa angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) melanjutkan siswa dari SMA, SMK dan MA ke perguruan tinggi sangat rendah.
Sesuai data survei sosial ekonomi nasional yang dirangkum dalam propinsi Sumatera Utara dalam angka 2022 terkait persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur, terlihat bahwa APM dan APK kab/kota kelompok umur 19 – 24 tahun (kuliah) khususnya Tabagsel memprihatinkan.

Kota Padangsidimpuan misalnya hanya sekitar 33,29 %, Tapanuli Selatan 21,32%, Mandailing Natal 18,08%, Padanglawas Utara 22,30% dan Padang Lawas 32,11%. Kalau dibuat kajian lebih lanjut dominan penduduk yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi adalah penduduk miskin.

Baca Juga :  Daerah PPKM Level 4 Boleh Belajar Tatap Muka

Pemerintah daerah terlihat kurang pro rakyat menyikapi kondisi ini dan terkesan pembiaran padahal sesuai Undang-undang Pemda, pendidikan merupakan urusan wajib tanpa membedakan status ekonomi masyarakat dan untuk memajukan suatu daerah jelas dari pendidikan. Kemudian pihak legislatif kurang filtrasi dalam menggunakan fungsi budgeting-nya.

“Kunci kemajuan adalah SDM unggul yang tercipta dari pendidikan khususnya pendidikan tinggi dan SDM unggul itu banyak dari keluarga tidak mampu,”ujar Subanta.

Ke depan, lanjut Subanta, seluruh kabupaten/kota harus memprioritaskan masalah pendidikan ini dalam struktur APBD nya dan berani berbuat langkah maju semisal menggelontorkan anggaran beasiswa mahasiswa miskin dengan jumlah besar namun layak dan patut sesuai pemetaan atau masterplannya.

“Sesuai data yang kita miliki rata2 kabupaten/kota hanya menganggarkan 250 juta sampai 500 juta per tahun untuk beasiswa mahasiswa miskin. Jelas tidak manusiawi dan terkesan hanya untuk memenuhi amanat Permendagri terkait kewajiban anggaran bansos,” pungkas Subanta Rampang Ayu.(irs/md)

iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/