Advertisement

“PTM terbatas ini kita dukung, tapi Kadisdik dan jajarannya harus turun ke sekolah memastikan pelaksanaan prokes dijalankan secara ketat,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan di Medan, Kamis (1/9).
Ia menyebut, kedua hal itu mesti dilaksanakan secara kontiniu, sehingga PTM terbatas pada zona nonmerah dan daerah non PPKM Level IV, berlangsung aman dan lancar. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir sebaik mungkin. “Caranya yakni harus turun ke sekolah-sekolah, bilamana ditemukan guru-guru dan siswa terpapar dan belum vaksin agar dilaporkan ke Gubsu,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Bagi satuan pendidikan yang menjalankan PTM terbatas, ia harap selalu disiplin prokes secara ketat dan lakukan pengawasan maksimal terhadap semua peserta didik. Langkah PTM juga harus ditindaklanjuti dengan gerak cepat Disdik Sumut dan jajarannya di kabupaten/kota untuk terus mengawasi dan mencermati kebutuhan vaksin.
“Kadisdik saya ingatkan jangan memberi laporan asal bapak senang (ABS), jika sekolah-sekolah tidak menerapkan prokes secara ketat dan masih ada guru-guru tidak vaksin, cepatlah berkoordinasi dengan Gubsu ketika ada melihat atau menerima laporan seperti itu, segera tindaklanjuti dan pastikan kebenarannya,” ujar dia.
Selanjutnya, terhadap daerah yang masih masuk kategori zona merah atau level 4, pihaknya minta untuk bersabar menunda pelaksanaan PTM. Bahwa lebih baik pembelajaran dilakukan secara daring/online dulu seperti selama ini.
“Daerah-daerah seperti Medan, Pematangsiantar, Simalungun, dan Toba mestilah semua aparat pemerintahan mulai dari kepala desa, lurah, camat hingga bupati/wali agar bahu membahu ajak masyarakat untuk sadar bahaya Covid-19 ini. Harus lebih bekerja ekstra keras, dengan mengerahkan seluruh aparatur pemerintahan agar bersama ikut mencegah penularan Covid-19,” pungkasnya.
Sementara pengamat pendidikan, Dionisius Sihombing mengatakan, pelaksanaan PTM ini sudah sangat didambakan masyarakat, khususnya para orangtua siswa, selama ini. Pasalnya, Selain menyulitkan para peserta didik, pembelajaran jarak jauh atau daring yang selama ini diterapkan juga menyulitkan satuan pendidikan. Karenanya, dengan diperbolehkannya PTM ini di Sumatera Utara, dia sangat menyambut baik.
“Tapi, perlu dipastikan infrastruktur untuk protokol kesehatan itu ada dan baik. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan harus bicara dengan kepala sekolah untuk membicarakan secara teknis PTM dan infrastruktur Prokes,” kata akademisi Unimed ini.
Dengan dilakukan pemetaan persiapan sekolah yang melaksanakan PTM terbatas, maka bisa diketahui mana sekolah yang infrastrukturnya memadai, mana yang tidak. “Kalau infrastruktur prokesnya tidak memenuhi, harus jadi perhatian dan hati-hati. Jangan sampai menjadi masalah baru pula,” tegas Ketua Lembaga Konsultan Pendidikan Citra Sumut ini.
Selain memastikan kesiapan infrastrukturnya, satuan pendidikan juga harus memberikan keyakinan agar sekolah benar-benar melaksanakan PTM dengan baik. Dengan ini, masyarakat akan yakin bahwa PTM terbatas tidak menimbulkan masalah baru.
“Aturan itu harus tegas. Pemerintah melarang daerah di level IV. Harus siap dengan risiko nantinya. Kita selaku warga negara yang baik harus taat dengan peraturan dibuat pemerintah,” tandasnya. (smg/int)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
