alexametrics
27.5 C
Medan
Thursday, August 18, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Pembagian Raport Semester 1 di Januari

iklan-usi

JAKARTA, METRODAILY.id – Dalam mengantisipasi lonjakan Covid-19 pada momentum libur Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Nataru.
Adapun, dalam kebijakan itu dikatakan pembagian raport semester 1 diminta untuk dilakukan Januari 2022. Lalu, juga tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru.

Terkait itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, agar proses pencegahan ini bisa dilakukan dengan baik, pemerintah juga perlu membuat aturan turunan dari Inmendagri 62/2021.

“Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda segera membuat surat atau instruksi yang menjelaskan bahwa penerimaan rapot itu dijadikan Januari,” ujar Satriwan, Rabu (1/12).

Kata dia, kebijakan itu terus diperbincangkan oleh satuan pendidikan karena masih belum adanya arahan resmi dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah ataupun dinas pendidikan setempat.
“Jadi kami meminta kepala daerah itu perlu menindaklanjuti inmendagri terkait penundaan rapot menjadi Januari, termasuk penundaan libur,” ujarnya.

Menurutnya, arahan pencegahan peningkatan kasus Covid-19 ini tidak akan berjalan dengan semestinya apabila dari pihak terkait tidak ada tindak lanjut yang lebih serius. “Karena sekolah tidak akan bergerak kalau belum ada surat keputusan dari kepala daerah dan kepala disdik,” tandasnya.

Tidak Berlibur

Libur sekolah semester satu segera tiba, kegiatan ini berbarengan momentum libur Nataru. Hal tersebut pun dikhawatirkan berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.

Baca Juga :  Ini Jadwal Terbaru CPNS 2021

Satriwan pun mengimbau kepada para orang tua, siswa, dan guru untuk tidak pergi berlibur. Sebab, jika masih membandel, ini juga akan merugikan dunia pendidikan.

“Mobilitas masyarakat ini berakibat pada sebaran covid, yang rugi kan dunia pendidikan, kami mengimbau untuk meningkatkan kepedulian pada diri sendiri dan sesama untuk menunda liburan,” jelasnya.

Ditambah lagi adanya varian baru Covid-19, yaitu Omicron menambah potensi hadirnya gelombang ketiga. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia, sebaiknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan ditunda lebih dulu.

“Kalau Indonesia terjangkit covid apalagi omicron, yang rugi kan kita, dan jangan merasa arogan, merasa kita aman meskipun kita sudah divaksinasi. Jadi mohon untuk tidak pergi ke tempat-tempat wisata ketika nataru,” terangnya.

Menurutnya juga, apabila seluruh elemen dunia pendidikan sepakat untuk tidak melakukan liburan, diyakini tidak akan ada gelombang baru. Pasalnya, jumlah daripada siswa dan guru pun sangat banyak.

“Iya betul karena angkanya besar, guru yang ada 3,2 juta, siswa itu 58 juta, anggap yang berpotensi liburan itu 1/3 ada 20-an juta (siswa), bayangkan mobilitasnya tinggi sekali, ditambah orang tuanya,” tutur Satriwan.

“Kalau guru, ortu dan siswa mampu menahan diri untuk tidak bepergian, ini akan sangat membantu terhadap lingkungan dan negara untuk mengantisipasi covid karena angkanya yang sangat tinggi,” pungkasnya.(jp)

JAKARTA, METRODAILY.id – Dalam mengantisipasi lonjakan Covid-19 pada momentum libur Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Nataru.
Adapun, dalam kebijakan itu dikatakan pembagian raport semester 1 diminta untuk dilakukan Januari 2022. Lalu, juga tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru.

Terkait itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, agar proses pencegahan ini bisa dilakukan dengan baik, pemerintah juga perlu membuat aturan turunan dari Inmendagri 62/2021.

“Kemendikbudristek, Kemenag, dan pemda segera membuat surat atau instruksi yang menjelaskan bahwa penerimaan rapot itu dijadikan Januari,” ujar Satriwan, Rabu (1/12).

Kata dia, kebijakan itu terus diperbincangkan oleh satuan pendidikan karena masih belum adanya arahan resmi dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah ataupun dinas pendidikan setempat.
“Jadi kami meminta kepala daerah itu perlu menindaklanjuti inmendagri terkait penundaan rapot menjadi Januari, termasuk penundaan libur,” ujarnya.

Menurutnya, arahan pencegahan peningkatan kasus Covid-19 ini tidak akan berjalan dengan semestinya apabila dari pihak terkait tidak ada tindak lanjut yang lebih serius. “Karena sekolah tidak akan bergerak kalau belum ada surat keputusan dari kepala daerah dan kepala disdik,” tandasnya.

Tidak Berlibur

Libur sekolah semester satu segera tiba, kegiatan ini berbarengan momentum libur Nataru. Hal tersebut pun dikhawatirkan berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.

Baca Juga :  Bawa Kabur Uang Arisan, Zuzu 'MC Siantar' Diburon Member

Satriwan pun mengimbau kepada para orang tua, siswa, dan guru untuk tidak pergi berlibur. Sebab, jika masih membandel, ini juga akan merugikan dunia pendidikan.

“Mobilitas masyarakat ini berakibat pada sebaran covid, yang rugi kan dunia pendidikan, kami mengimbau untuk meningkatkan kepedulian pada diri sendiri dan sesama untuk menunda liburan,” jelasnya.

Ditambah lagi adanya varian baru Covid-19, yaitu Omicron menambah potensi hadirnya gelombang ketiga. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia, sebaiknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan ditunda lebih dulu.

“Kalau Indonesia terjangkit covid apalagi omicron, yang rugi kan kita, dan jangan merasa arogan, merasa kita aman meskipun kita sudah divaksinasi. Jadi mohon untuk tidak pergi ke tempat-tempat wisata ketika nataru,” terangnya.

Menurutnya juga, apabila seluruh elemen dunia pendidikan sepakat untuk tidak melakukan liburan, diyakini tidak akan ada gelombang baru. Pasalnya, jumlah daripada siswa dan guru pun sangat banyak.

“Iya betul karena angkanya besar, guru yang ada 3,2 juta, siswa itu 58 juta, anggap yang berpotensi liburan itu 1/3 ada 20-an juta (siswa), bayangkan mobilitasnya tinggi sekali, ditambah orang tuanya,” tutur Satriwan.

“Kalau guru, ortu dan siswa mampu menahan diri untuk tidak bepergian, ini akan sangat membantu terhadap lingkungan dan negara untuk mengantisipasi covid karena angkanya yang sangat tinggi,” pungkasnya.(jp)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/