Inflasi Medan Melonjak, DPRD Sentil Pemko Lambat Bertindak

MEDAN, METRODAILY — Lonjakan inflasi yang melanda Kota Medan dan Sumatera Utara menuai sorotan tajam dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, menilai Pemerintah Kota Medan lambat dan belum maksimal dalam mengendalikan harga bahan pangan pokok, yang kini menjadi penyumbang utama inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Medan mencapai 4,4 persen, sementara Sumatera Utara mencatat 5,32 persen (YoY)—tertinggi secara nasional dan jauh melampaui target pemerintah sebesar 1,5–3,5 persen.
"Kenaikan harga bahan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan inflasi. Pemerintah, baik Pemko Medan maupun pusat, harus segera bertindak untuk mengendalikan harga-harga tersebut,” ujarnya menjawab wartawan, Jumat (10/10/2025).
Rajudin menilai tingginya harga pangan seperti beras, cabai, dan bawang telah menekan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi di tingkat bawah.
Ia mengingatkan bila kondisi ini terus dibiarkan, maka laju inflasi akan semakin sulit dikendalikan.
“Daya beli masyarakat anjlok, ekonomi rumah tangga tertekan, dan ini jelas mengancam stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah harus hadir memastikan bahan pangan tersedia dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga mengungkap, DPRD Medan telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan serta Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag).
Dana tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan harga serta menggelar kegiatan yang bersifat stabilisasi ekonomi seperti pasar murah.
“Anggaran sudah disiapkan, tinggal bagaimana Pemko Medan benar-benar serius mengeksekusinya. Pengawasan di pasar-pasar harus diperketat, dan kegiatan pasar murah jangan hanya seremoni,” tegas dia.
Selain dua dinas teknis, Rajudin juga menuntut PUD Pasar Medan selaku pengelola pasar tradisional agar berperan aktif menjaga stabilitas harga dan distribusi bahan pangan. Ia menilai sinergi antar-OPD dan BUMD menjadi kunci dalam menekan laju inflasi daerah.
“Inflasi harus ditekan, daya beli rakyat harus naik, dan pertumbuhan ekonomi Medan harus bergerak positif. Itu ukuran keberhasilan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Wali Kota Medan, Rico Waas, sebelumnya memastikan pihaknya telah bergerak cepat menanggulangi inflasi dengan berkoordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Bank Indonesia.
“Kami sudah bahas langkah-langkah pengendalian dengan TPID dan BI. Fokus utama kami adalah menekan harga bahan pangan,” kata dia, Selasa (7/10).
Pemko Medan akan memperkuat pemantauan harga dan stok pangan di pasar, serta mengoptimalkan peran dua dinas terkait dalam menjaga stabilitas pasokan.
“Data inflasi harus dipantau terus, baik year on year maupun month to month, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya. (pwh)



