Pansus RPJPD Tekankan Program UMKM Harus Tepat Sasaran

MEDAN, METRODAILY — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2029 menyoroti pentingnya keseriusan Pemerintah Kota Medan dalam menyusun program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Anggota Pansus RPJPD, Datuk Iskandar Muda, menegaskan bahwa setiap program untuk UMKM ke depan harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha, bukan hanya menjadi rutinitas tahunan yang tidak berdampak nyata.
"Kita sangat menekankan pentingnya program pemberdayaan UMKM yang dirancang Pemko Medan harus tepat sasaran dan menyentuh akar permasalahan. Bukan sekadar seremonial," katanya kepada wartawan di gedung dewan, Senin (14/7).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti bahwa program seperti pelatihan, pendampingan, hingga hibah yang selama ini dijalankan masih belum optimal. Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM.
"Pertanyaannya bukan berapa banyak pelatihan digelar, tapi apakah setelah itu omzet pelaku UMKM meningkat, mereka bisa naik kelas, dan mampu mengakses pasar yang lebih luas?" ujar politisi PKS tersebut.
Datuk juga menekankan perlunya pendampingan berkelanjutan pasca-program serta evaluasi menyeluruh yang berbasis data objektif. Menurutnya, banyak pelaku UMKM mengaku hanya menjadi objek pelatihan tanpa ada tindak lanjut konkret.
“Masalah utama UMKM bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga akses terhadap modal, pasar, dan teknologi. Itu yang seharusnya jadi fokus,” ungkapnya.
Terkait pemerataan bantuan, Datuk menyoroti masih banyak pelaku UMKM, khususnya di kawasan pinggiran kota, yang belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah. Ia mendorong agar akses program diperluas secara adil dan merata.
“Kita harap RPJPD ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem bantuan dan menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini belum tersentuh,” ujarnya.
Sebagai penutup, pria asal Kisaran itu juga mendorong Pemko Medan untuk terbuka dalam proses pendataan dan lebih aktif berkolaborasi dengan sektor swasta, perbankan, serta platform digital guna mempercepat pertumbuhan UMKM di Kota Medan.
“Kolaborasi strategis harus segera dikonkretkan. Langkah nyata sangat kita tunggu untuk benar-benar mengubah nasib pelaku usaha kecil di kota ini,” pungkasnya. (pwh)



