Advertisement

Pemko Medan dan DPRD Bahas Pencabutan Perda RDTR 2015

E
Penulis: Editor Satu❯
Pemko dan DPRD Medan membahas Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan 2015-2035, dalam Rapat Paripurna DPRD.
Pemko dan DPRD Medan membahas Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan 2015-2035, dalam Rapat Paripurna DPRD.

MEDAN, METRODAILY - Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama DPRD Kota Medan tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan 2015-2035.


Advertisement

Pembahasan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (18/2).

Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan bahwa pembahasan Ranperda ini mencerminkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menyelaraskan regulasi tata ruang dengan perkembangan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

"Semangat kebersamaan ini menjadi landasan dalam membahas Ranperda secara komprehensif agar aturan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Medan," ujar Bobby Nasution dalam rapat yang juga membahas tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Advertisement

Turut hadir dalam rapat tersebut Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting, pimpinan perangkat daerah, serta para camat.

Bobby Nasution menjawab berbagai pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD, salah satunya dari Fraksi PDIP yang menyoroti dasar hukum pelaksanaan RDTR pasca pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2015.

Menanggapi hal itu, Bobby menjelaskan bahwa sejak 2022, payung hukum yang digunakan Pemko Medan dalam pelaksanaan RDTR adalah Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 28 Tahun 2016, Perwal Nomor 60 Tahun 2018, dan Perwal Nomor 57 Tahun 2021.

Advertisement

Ke depan, regulasi ini akan diperkuat dengan penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR.

Lebih lanjut, Bobby menekankan bahwa dasar utama pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2015 merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan tata ruang di Kota Medan selaras dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan tata ruang Kota Medan tidak hanya relevan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan pembangunan yang lebih dinamis," tambahnya.

Selain memberikan tanggapan, Bobby Nasution juga menyatakan bahwa Pemko Medan akan mempertimbangkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD guna menyempurnakan Ranperda yang tengah dibahas. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi tata ruang yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan kota. (rel)

Advertisement

Artikel Terkait

Jelang Nataru, Pemko Medan Siapkan Lima Langkah Cegah Lonjakan Harga Pangan

Jelang Nataru, Pemko Medan Siapkan Lima Langkah Cegah Lonjakan Harga Pangan

Pemko Medan menyiapkan lima strategi pengendalian inflasi jelang Nataru 2026/2027, mulai dari pasar murah hingga sidak harga dan stok pangan

Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN, Ini Upaya yang Dinilai

Pemko Medan Raih Terbaik II Nasional Pencegahan Kecurangan JKN, Ini Upaya yang Dinilai

Pemko Medan meraih Terbaik II nasional pencegahan kecurangan JKN 2026. Penghargaan diberikan atas penguatan pengawasan program jaminan.

Sampah Menumpuk hingga Dua Minggu, Medan Siapkan 26 Truk dan 151 Becak Motor

Sampah Menumpuk hingga Dua Minggu, Medan Siapkan 26 Truk dan 151 Becak Motor

Sampah di Medan dikeluhkan tak terangkut hingga dua minggu. Pemko menyiapkan 26 truk dan 151 becak motor pengangkut sampah pada 2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer