
MEDAN, METRODAILY — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mengusulkan kenaikan honor kepala lingkungan atau kepling yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang dihadapi selama ini sebagai ujung tombak pemerintahan di masyarakat.
"FPKS berharap adanya peningkatan kesejahteraan terhadap kepala lingkungan yang ada di Kota Medan. Mengingat kepala lingkungan merupakan pelaksana pemerintahan paling bawah yang dalam praktek pelaksanaan pekerjaannya tidak mengenal jam kerja," kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (3/9/2024).
Pihaknya menegaskan sikap PKS yang berharap ke depannya ada peningkatan honor atau insentif bagi kepling yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
"Di lapangan kita bisa melihat saat terjadi musibah, gotong royong hingga pelaksanaan berbagai aktivitas lainnya kepling selalu dituntut menjadi yang terdepan," ungkapnya.
Dengan kondisi Kota Medan yang saat ini dalam upaya terus memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat, peran kepling mutlak diperlukan.
"Kami berharap dengan peningkatan kesejahteraan ini bisa memotivasi kepling untuk melaksanakan tugasnya dengan baik ke depan," katanya.
Fraksi PKS pada kesempatan itu turut mengapresiasi para guru honorer yang telah ikut serta untuk mencerdaskan anak bangsa walaupun dengan gaji yang rendah.
"Kami meminta agar Pemerintah Kota Medan dalam penerimaan ASN PPPK yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dapat memprioritaskan guru honor yang sudah mengabdi bertahun-tahun untuk menjadi ASN PPPK," harapnya.
FPKS tak luput mengingatkan agar Pemerintah Kota Medan mengakomodir guru honorer yang tidak lulus PPPK dan menjamin tidak ada guru honorer yang dipecat. (*)
