
MEDAN, METRODAILY — Komisi IV DPRD Kota Medan meminta pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan dan bagian hukum untuk merevisi regulasi soal parkir berlangganan, mengingat banyaknya kekisruhan yang ditimbulkan dampak kebijakan dimaksud.
"Bagian Hukum Setda Kota Medan dan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang Perwal Nomor 26 Tahun 2022 terkait parkir berlangganan, karena banyak menimbulkan kekisruhan di masyarakat," ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas polemik parkir berlangganan pada Senin, 12 Agustus 2024.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV memediasi persoalan parkir berlangganan dari LSM Garuda Merah Putih mewakili para juru parkir dengan beberapa instansi terkait Pemko Medan seperti Dishub, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Setdako Medan.
"Kami memutuskan akan melakukan penjadwalan ulang RDP terkait masalah parkir berlangganan ini," ucap Haris Kelana.
LSM Garuda Merah Putih sebelumnya meminta agar Peraturan Wali Kota Medan Nomor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan, diberhentikan untuk sementara dan dikaji ulang, karena tidak mempunyai kajian akademik dan tidak ada harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara. (*)
