30.6 C
Medan
Monday, January 30, 2023

Diduga Langgar Aturan

Tender Proyek Pemeliharaan Gedung DPRD Simalungun Diadukan ke LKPP

SIMALUNGUN, METRODAILY – Dokumen tender nomor:02.1/Pokja.Konstruksi/Sekwan Tahun 2022 terkait pemeliharaan bangunan gedung DPRD Simalungun diduga melanggar Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021.

Pelanggaran menyangkut syarat jumlah jenis peralatan utama, menurut nilai harga pokok satuan (HPS). Dimana panitia Pokja proyek senilai Rp998.304.266 ini, mensyaratkan 50 set alat, sementara di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tertulis bahwa untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000, syarat peralatan utama paling banyak tiga.

“Tender secara otomatis gagal jika ada kesalahan dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata Ade Farnan Saragih ST, Ketua DPC Askonas Kabupaten Simalungun, Sabtu (27/8).

Baca Juga :  Penarik Betor Nyambi Jual Sabu

Menurut Ade, karena dokumen sudah melanggar aturan, maka Pokja wajib menyatakan tender gagal dan diulang.

“Kami sudah menyampaikan sanggah, dan menyampaikan pengaduan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sudah mendapat tanggapan. Kami berharap Pokja melakukan tender ulang serta membuat dokumen sesuai aturan,” katanya.(esa)

SIMALUNGUN, METRODAILY – Dokumen tender nomor:02.1/Pokja.Konstruksi/Sekwan Tahun 2022 terkait pemeliharaan bangunan gedung DPRD Simalungun diduga melanggar Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021.

Pelanggaran menyangkut syarat jumlah jenis peralatan utama, menurut nilai harga pokok satuan (HPS). Dimana panitia Pokja proyek senilai Rp998.304.266 ini, mensyaratkan 50 set alat, sementara di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tertulis bahwa untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000, syarat peralatan utama paling banyak tiga.

“Tender secara otomatis gagal jika ada kesalahan dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata Ade Farnan Saragih ST, Ketua DPC Askonas Kabupaten Simalungun, Sabtu (27/8).

Baca Juga :  Tampung Aspirasi Warga, Jamerson Saragih Reses di Raya Kahean

Menurut Ade, karena dokumen sudah melanggar aturan, maka Pokja wajib menyatakan tender gagal dan diulang.

“Kami sudah menyampaikan sanggah, dan menyampaikan pengaduan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sudah mendapat tanggapan. Kami berharap Pokja melakukan tender ulang serta membuat dokumen sesuai aturan,” katanya.(esa)

Most Read

Artikel Terbaru

Lazio Gagal Kudeta Inter

Atletico Menang Tipis

Liverpool Tersingkir di Piala FA

Ronaldo akan Kembali ke Eropa