alexametrics
30.6 C
Medan
Friday, August 19, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Korupsi Ratusan Juta untuk Judi Online

Eks Kepala Kantor Pos Madina Memelas: Saya Menyesal

iklan-usi

MEDAN, METRODAILY – Didakwa korupsi transaksi fiktif ratusan juta buat judi online, mantan Kepala Kantor Pos Cabang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Muhammad Syahrin memelas minta dihukum seringan-ringannya ke Majelis Hakim.

Hal tersebut dikatakan Syahrin saat menyampaikan nota pembelaan (pledoi) usai dituntut 2,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/2/2022).

“Yang Mulia, saya mohon memberikan hukuman seringan-ringannya pada saya, saya menyesali masalah ini Yang Mulia,” katanya.
Syahrin mengaku menyesai perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan mencapai Rp 230.653.211.

Dalam sidang pledoi tersebut, beberapa kali memohon agar Majelis Hakim yang diketuai Asad Lubis dapat memvonisnya dengan hukuman ringan, dengan alasan ia merupakan tulang punggug keluarga dan punya anak yang masih kecil.

“Saya mohon Yang Mulia, saya masih punya tanggungan istri dan anak yang masih kecil. Bermohon diberikan hukuman seringan-ringannya,” pungkasnya.
Sejalan dengan itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sri Wahyuni dalam pledoinya, memaparkan bahwa terdakwa Syahrin telah mengakui perbuatannya yakni melakukan melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk transaksi fiktif.

Sedangkan uang yang ditarik, kemudian dimanfaatkan terdakwa untuk berjudi online dan memenuhi kebutuhan pribadinya.

“Terdakwa mengaku hal tersebut dilakukannya sendiri. Yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk berjudi online dan kepentingan pribadi. Untuk itu, kami memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya,” kata Sri.

Usai membacakan pledoi, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Setiawan Barus tanpa berpanjang lebar menyatakan tetap pada tuntutan, sehingga majelis hakim menunda sidang pekan depan agenda vonis.

Diketahui sebelumnya, bahwa JPU menuntut terdakwa Muhammad Syahrin dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Tidak hanya itu, JPU juga menuntut supaya Syahrin dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 230.653.211.
Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum untuk dilelang.

“Apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan,” kata JPU.
Sementara itu, dalam dakwaan JPU membeberkan perbuatan terdakwa lakukan di tahun 2017.

Terdakwa dinilai, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lewat modus transaksi fiktif dan menarik uang pensiun.
“Bermula dari laporan Manager Audit Kantor Pos Padang Sidempuan, saksi Hotber Gultom yang mengatakan kepada saksi Dedi Suhaimi ada transaksi yang mencurigakan di Kantor Pos Cabang Natal, sehingga dikirimkan surat yang merintahkan untuk dilakukan pengosongan kas di Kantor Pos Cabang Natal,” kata JPU.

Baca Juga :  Syahri Ramadhan Jambret HP Pelajar

Tetapi ternyata, Kantor Pos Cabang Natal tidak ada melakukan pengiriman uang kas ke Kantor Pos Padang Sidempuan, sehingga pada April 2017 saksi Dedi Suhaimi selaku Kepala Kantor Pos Padang Sidempuan dan saksi Muhammad Rahmagi Hasan melakukan pemeriksaan ke Kantor Pos Cabang Natal.
“Dari pemeriksaan ditemukan terdapat kekurangan kas Kantor Pos Cabang Natal. Selanjutnya dari pemeriksaan tersebut saksi Dedi Suhaimi memerintahkan terdakwa membuat Surat Kuasa Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab,” kata JPU.

Dari situ diketahui, kekurangan kas tersebut diantaranya, daftar pemeriksaan kas, daftar pemeriksaan benda pos dan benda materai. Tidak hanya itu, di hari yang lain juga ditemukan kekurangan kas Kantor Pos Cabang Natal.

JPU melanjutkan, setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Mandailing Natal, terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan dengan cara melakukan transaksi pengiriman layanan Weselpos Cash to Account prima BCA tanpa uang tunai (non cash), pada 5 April 2017.

“Terdakwa menghubungi staf kantor Pos Cabang Natal yaitu saksi Putra Darmawan Nasution untuk melakukan transaksi pengiriman layanan Weselpos Cash to Account Prima BCA sebanyak 9 transaksi,” urai JPU.

Kesembilan transaksi itu, dimaksudkan untuk pengembalian uang yang telah dipinjamkan oleh saksi Denni Sanjaya kepada terdakwa untuk menutupi kas Kantor Pos Cabang Natal, karena sebelumnya terdakwa pada bulan Maret 2017 sampai dengan 5 April 2017 telah menggunakan uang kantor Pos Cabang Natal untuk kepentingan terdakwa.

JPU juga menguraikan, selain melakukan transaksi fiktif, terdakwa juga melakukan penarikan uang pensiun atas nama saksi Nisma Rao, sebesar Rp 1.896.800, dilakukan terdakwa setiap bulannya sebesar Rp 237.100 sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

“Berdasarkan laporan hasil audit investigasi perhitungan ulang kerugian perusahaan akibat kecurangan yang dilakukan Terdakwa di Kantor Pos Cabang Natal tahun 2017 terdapat kerugian perusahaan akibat kecurangan yang dilakukan terdakwa selama menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Natal sebesar Rp 230.653.211,” pungkas JPU. (trc)

MEDAN, METRODAILY – Didakwa korupsi transaksi fiktif ratusan juta buat judi online, mantan Kepala Kantor Pos Cabang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Muhammad Syahrin memelas minta dihukum seringan-ringannya ke Majelis Hakim.

Hal tersebut dikatakan Syahrin saat menyampaikan nota pembelaan (pledoi) usai dituntut 2,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/2/2022).

“Yang Mulia, saya mohon memberikan hukuman seringan-ringannya pada saya, saya menyesali masalah ini Yang Mulia,” katanya.
Syahrin mengaku menyesai perbuatannya yang mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan mencapai Rp 230.653.211.

Dalam sidang pledoi tersebut, beberapa kali memohon agar Majelis Hakim yang diketuai Asad Lubis dapat memvonisnya dengan hukuman ringan, dengan alasan ia merupakan tulang punggug keluarga dan punya anak yang masih kecil.

“Saya mohon Yang Mulia, saya masih punya tanggungan istri dan anak yang masih kecil. Bermohon diberikan hukuman seringan-ringannya,” pungkasnya.
Sejalan dengan itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sri Wahyuni dalam pledoinya, memaparkan bahwa terdakwa Syahrin telah mengakui perbuatannya yakni melakukan melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk transaksi fiktif.

Sedangkan uang yang ditarik, kemudian dimanfaatkan terdakwa untuk berjudi online dan memenuhi kebutuhan pribadinya.

“Terdakwa mengaku hal tersebut dilakukannya sendiri. Yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk berjudi online dan kepentingan pribadi. Untuk itu, kami memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya,” kata Sri.

Usai membacakan pledoi, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Setiawan Barus tanpa berpanjang lebar menyatakan tetap pada tuntutan, sehingga majelis hakim menunda sidang pekan depan agenda vonis.

Diketahui sebelumnya, bahwa JPU menuntut terdakwa Muhammad Syahrin dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan denda sebesar Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Tidak hanya itu, JPU juga menuntut supaya Syahrin dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 230.653.211.
Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum untuk dilelang.

“Apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti atau harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan,” kata JPU.
Sementara itu, dalam dakwaan JPU membeberkan perbuatan terdakwa lakukan di tahun 2017.

Terdakwa dinilai, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lewat modus transaksi fiktif dan menarik uang pensiun.
“Bermula dari laporan Manager Audit Kantor Pos Padang Sidempuan, saksi Hotber Gultom yang mengatakan kepada saksi Dedi Suhaimi ada transaksi yang mencurigakan di Kantor Pos Cabang Natal, sehingga dikirimkan surat yang merintahkan untuk dilakukan pengosongan kas di Kantor Pos Cabang Natal,” kata JPU.

Baca Juga :  Brak…! Sinar Beringin Tabrak Vario

Tetapi ternyata, Kantor Pos Cabang Natal tidak ada melakukan pengiriman uang kas ke Kantor Pos Padang Sidempuan, sehingga pada April 2017 saksi Dedi Suhaimi selaku Kepala Kantor Pos Padang Sidempuan dan saksi Muhammad Rahmagi Hasan melakukan pemeriksaan ke Kantor Pos Cabang Natal.
“Dari pemeriksaan ditemukan terdapat kekurangan kas Kantor Pos Cabang Natal. Selanjutnya dari pemeriksaan tersebut saksi Dedi Suhaimi memerintahkan terdakwa membuat Surat Kuasa Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab,” kata JPU.

Dari situ diketahui, kekurangan kas tersebut diantaranya, daftar pemeriksaan kas, daftar pemeriksaan benda pos dan benda materai. Tidak hanya itu, di hari yang lain juga ditemukan kekurangan kas Kantor Pos Cabang Natal.

JPU melanjutkan, setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Mandailing Natal, terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan dengan cara melakukan transaksi pengiriman layanan Weselpos Cash to Account prima BCA tanpa uang tunai (non cash), pada 5 April 2017.

“Terdakwa menghubungi staf kantor Pos Cabang Natal yaitu saksi Putra Darmawan Nasution untuk melakukan transaksi pengiriman layanan Weselpos Cash to Account Prima BCA sebanyak 9 transaksi,” urai JPU.

Kesembilan transaksi itu, dimaksudkan untuk pengembalian uang yang telah dipinjamkan oleh saksi Denni Sanjaya kepada terdakwa untuk menutupi kas Kantor Pos Cabang Natal, karena sebelumnya terdakwa pada bulan Maret 2017 sampai dengan 5 April 2017 telah menggunakan uang kantor Pos Cabang Natal untuk kepentingan terdakwa.

JPU juga menguraikan, selain melakukan transaksi fiktif, terdakwa juga melakukan penarikan uang pensiun atas nama saksi Nisma Rao, sebesar Rp 1.896.800, dilakukan terdakwa setiap bulannya sebesar Rp 237.100 sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

“Berdasarkan laporan hasil audit investigasi perhitungan ulang kerugian perusahaan akibat kecurangan yang dilakukan Terdakwa di Kantor Pos Cabang Natal tahun 2017 terdapat kerugian perusahaan akibat kecurangan yang dilakukan terdakwa selama menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Natal sebesar Rp 230.653.211,” pungkas JPU. (trc)

iklanpemko
iklanpemko
iklanpemko

Most Read

Artikel Terbaru

/