alexametrics
23.9 C
Medan
Saturday, August 13, 2022

iklanpemko
iklanpemko

Mau Tahu Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Apa?

Oleh: Setia Budi, Kepala Seksi Bank KPPN Pematangsiantar

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang  merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.

  • Tujuan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Ditjen Perbendaharaan. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan secara berjenjang oleh KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Pemantauan dan evaluasi dimaksud diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan, yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.

  • MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

    1. Penyaluran DAK Fisik TA 2021

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

  1. DAK Reguler, adalah DAK yang diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana.
  2. DAK Penugasan, adalah DAK yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2021 yang menjadi kewenangan daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
  3. DAK Afirmasi, adalah DAK yang diarahkan untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Untuk kebijakan DAK Fisik TA 2021 adalah:

  1. Refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas.
  2. Peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.
  3. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya.

DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasar tema/program untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, antara lain:

  1. Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
  2. Tema Penanggulangan Kemiskinan 
  3. Tema Ketahanan Pangan 
  4. Tema Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan

Pelaksanaan DAK Fisik secara padat karya dengan melatarbelakangi dampak pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, APBN masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengoptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Kegiatan pelaksanaannya diutamakan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal dan sudah diakomodir pada aplikasi OMSAN untuk monitoring serapan tenaga kerja.

Penyaluran DAK Fisik TA 2021 dilaksanakan berdasarkanPMK No. 130/PMK.07/2019 dengan mekanisme sebagai berikut:

  • DAK Fisik Bertahap

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenis per subbidang atau per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap I    :    dapat  disalurkan  sebesar 25%  dari  pagu  alokasi  dengan batas penyaluran paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juli;

Tahap II    :    Salur dengan pertimbangan % pagu tidak salur apabila kontrak ≤ 25%  salur selisih nilai kontrak dengan nilai tahap I apabila nilai kontrak ≤ 75%, salur 45%;

Tahap III    :    Selisih jumlah dana yang telah disalurkan dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan

 

  • DAK Fisik Sekaligus

Ketentuan penyaluran DAK Fisik Sekaligus adalah sebagai berikut:

Penyaluran DAK Fisik pada jenis dan subbidang atau bidang tertentu yang pagu alokasinya sampai dengan Rp1 miliar/bidang, dapat dilaksanakan sekaligus sebesar nilai kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan.

  • Penyaluran Sebagian atau Seluruhnya Sekaligus 

Jenis dan bidang DAK Fisik tertentu dengan pagu bidang di atas Rp1 miliar terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, dapat disalurkan sekaligus paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember, berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) paling lambat bulan Januari. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan. 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 disalurkan setelah persyaratan penyaluran DAK Fisik dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan perubahan proses reviu APIP yang semula bersifat post reviu menjadi pra reviu. Penyampaian persyaratan penyaluran dilakukan melalui aplikasi OMSPAN. Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) BUN melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pencairan Dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening pemerintah daerah, dalam hal ini dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya untuk DAK Fisik dan Dana Desa disalurkan dari RKUD ke rekening pihak ketiga. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Baca Juga :  Keterkaitan Oligarkhi Politik dengan Para Bandar dalam Kisruh KLB Partai Demokrat

 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik melalui Aplikasi OM SPAN sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, dapat kami simpulkan dan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Penyaluran DAK Fisik pada KPPN Pematangsiantar sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021sebesar Rp.152.736.642.437,- atau 90,85% dari paguRp.168.121.677.000, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kota Pematangsiantar, dari pagu sebesar Rp. 41.022.589.000,- telah disalurkan sebesar Rp 35.063.663.756,- atau 85,47% yang terdiri dari :
  1. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Anak Usia Dini (PAUD) dengan pagu Rp. 797.046.000,- telah disalurkan sebesar Rp.741.170.276,-atau 92,99%
  2. Jenis DanaReguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Dasar (SD) dengan pagu Rp. 7.968.843.000,- telah disalurkan sebesar Rp.7.052.840.624,-atau 88,51%
  3. Jenis DanaReguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pagu Rp. 7.968.843.000,- telah disalurkan sebesar Rp.11.752.708.510,-atau 87,94%
  4. Jenis DanaReguler, bidang pendidikan, sub bidang Perpustakaan Daerah dengan pagu Rp. 498.840.000,- telah disalurkan sebesar Rp.420.710.088,-  atau 84,34%
  5. Jenis DanaReguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Dasar dengan pagu Rp. 2.368.682.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.891.198.839  atau 79,84%
  6. Jenis DanaReguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Rujukan dengan pagu Rp. 4.707.102.000,- telah disalurkan sebesar Rp.3.680.074.636atau 78,18%
  7. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai dengan pagu Rp. 2.815.590.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.594.853.669atau 56,64%
  8. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Peningkatan  Kesiapan Sistem Kesehataan dengan pagu Rp. 526.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.267.941.399 atau 50,94%
  9. Jenis DanaReguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan pagu Rp. 1.385.100.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.292.168.715 atau93,29%.Jadi Pagu Dana Reguler untuk Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 34.431.269.000,- telah tersalur sebesar Rp.28.693.666.756,-atau 83,34%
  10. Jenis Dana Penugasan, bidang Lingkungan Hidup, sub bidang Penurunan Stunting dengan pagu Rp. 3.230.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.3.008.680.000,- atau   93,15%
  11. Jenis Dana Penugasan, bidang Sanitasi, sub bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan pagu Rp. 1.219.887.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.219.887.000,-atau   100%
  12. Jenis Dana Penugasan, bidang Perumahan dan Permukiman, sub bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan pagu Rp. 2.141.433.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.141.430.000,- atau 100%. Jadi Pagu Dana Penugasanuntuk Kota Pematangsiantar sebesar Rp.6.591.320.000,- dan telah tersalur sebesar Rp.6.369.997.000,-  atau 96,64%
  1. Kabupaten Simalungun, dari pagu sebesar Rp. 127.099.088.000,-telah disalurkan sebesar Rp.117.672.978.681,- atau 92,58%. 
  1. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Anak Usia Dini (PAUD) dengan pagu Rp. 349.046.000,- telah disalurkan sebesar Rp.341.763.635,- atau 97,91%
  2. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Dasar (SD) dengan pagu Rp. 13.360.614.000,- telah disalurkan sebesar Rp.12.301.925.971,- atau 92,08%
  3. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pagu Rp. 8.388.416.000,- telah disalurkan sebesar Rp.7.857.774.029,-atau 93,67%
  4. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Dasar dengan pagu Rp. 14.243.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.12.666.941.346,- atau 88,93%
  5. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Rujukan dengan pagu Rp. 22.152.153.000,- telah disalurkan sebesar Rp.20.042.374.865,-atau 90,48%
  6. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai dengan pagu Rp. 2.968.159.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.300.016.775,-   atau 43,80%
  7. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan pagu Rp. 1.044.702.000,- telah disalurkan sebesar Rp.906.351.500,- atau 86,76%.
  8. Jenis Dana Reguler, bidang Jalan, sub bidang Jalan (Reguler) dengan pagu Rp. 21.510.929.000,- telah disalurkan sebesar Rp.20.960.894.000,- atau 97,44%.Jadi Pagu Dana Reguleruntuk Kota Pematangsiantar sebesar Rp.84.017.019.000,- dan telah tersalur sebesar Rp.76.378.042.121,-  atau 90,91%
  9. Jenis Dana Penugasan, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Penurunan Stunting) dengan pagu Rp. 39.999.000,- telah disalurkan sebesar Rp.39.999.000,- atau 100%.
  10. Jenis Dana Penugasan, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Penguatan Intervensi (Penurunan Stunting) dengan pagu Rp. 1.765.400.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.657.528.000,- atau 93,89%.
  11. Jenis Dana Penugasan, bidang Jalan, sub bidang Jalan (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 15.364.122.000,- telah disalurkan sebesar Rp.14.956.371.300,- atau 97,35%
  12. Jenis Dana Penugasan, bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sub bidang Ekonomi Berkelanjutan dengan pagu Rp. 3.590.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.3.224.799.995,- atau 89,83%
  13. Jenis Dana Penugasan, bidang Irigasi, sub bidang Irigasi (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 6.788.848.000,- telah disalurkan sebesar Rp.6.601.113.000,- atau 97,23%
  14. Jenis Dana Penugasan, bidang Pertanian, sub bidang Pertanian (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 2.037.725.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.037.725.000,- atau 100%
  15. Jenis Dana Penugasan, bidang Kelautan dan Perikanan, sub bidang Kelautan dan Perikanan (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 522.990.000,- tidak disalurkan karena desa yang mendapat dana DAK tersebut yakni Nagori Sibaganding telah mendapatkan bantuan sampan nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan surat keterangan Nomor 523/432/9.5/2021 tanggal 22 November 2021.
  16. Jenis Dana Penugasan, bidang Industri Kecil dan Menengah, sub bidang (Ekonomi Berkelanjutan) dengan pagu Rp. 3.000.292.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.950.497.081,- atau 98,34%
  17. Jenis Dana Penugasan, bidang Air Minum, sub bidang (Penanggulangan Kemiskinan) dengan pagu Rp.4.998.244.000,- telah disalurkan sebesar Rp.4.998.243.100,- atau 100%
  18. Jenis Dana Penugasan, bidang Sanitasi, sub bidang (Penanggulangan Kemiskinan) dengan pagu Rp.2.768.449.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.768.449.000,- atau 100%
  19. Jenis Dana Penugasan, bidang Perumahan dan Permukiman, sub bidang (Penanggulangan Kemiskinan) dengan pagu Rp. 1.176.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.176.000.000,- atau 100%
  20. Jenis Dana Penugasan, bidang Pariwisata, sub bidang Pariwisata (Ekonomi Berkelanjutan) dengan pagu Rp. 1.030.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.884.211.084,- atau 85,85%

 

  1. Dari data tersebut di atas, KPPN Pematangsiantar telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun sebesar Rp.152.736.642.437,- dari total pagu Rp.168.121.677.000,- atau 90,85% artinya capaian realisasi penyaluran DAK Fisik melalui KPPN Pematangsiantar belum mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tingkat Kuasa BUN yakni sebesar 95%. 
  2. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar mencapai target yang telah ditetapkan. (*)

 

Oleh: Setia Budi, Kepala Seksi Bank KPPN Pematangsiantar

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang  merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.

  • Tujuan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Ditjen Perbendaharaan. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan secara berjenjang oleh KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Pemantauan dan evaluasi dimaksud diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan dan rekomendasi atas permasalahan, yang diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.

  • MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

    1. Penyaluran DAK Fisik TA 2021

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri dari tiga jenis, yaitu:

  1. DAK Reguler, adalah DAK yang diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana.
  2. DAK Penugasan, adalah DAK yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2021 yang menjadi kewenangan daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
  3. DAK Afirmasi, adalah DAK yang diarahkan untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Untuk kebijakan DAK Fisik TA 2021 adalah:

  1. Refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas.
  2. Peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.
  3. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya.

DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasar tema/program untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, antara lain:

  1. Tema Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
  2. Tema Penanggulangan Kemiskinan 
  3. Tema Ketahanan Pangan 
  4. Tema Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan

Pelaksanaan DAK Fisik secara padat karya dengan melatarbelakangi dampak pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, APBN masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengoptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Kegiatan pelaksanaannya diutamakan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal dan sudah diakomodir pada aplikasi OMSAN untuk monitoring serapan tenaga kerja.

Penyaluran DAK Fisik TA 2021 dilaksanakan berdasarkanPMK No. 130/PMK.07/2019 dengan mekanisme sebagai berikut:

  • DAK Fisik Bertahap

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenis per subbidang atau per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap I    :    dapat  disalurkan  sebesar 25%  dari  pagu  alokasi  dengan batas penyaluran paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juli;

Tahap II    :    Salur dengan pertimbangan % pagu tidak salur apabila kontrak ≤ 25%  salur selisih nilai kontrak dengan nilai tahap I apabila nilai kontrak ≤ 75%, salur 45%;

Tahap III    :    Selisih jumlah dana yang telah disalurkan dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan

 

  • DAK Fisik Sekaligus

Ketentuan penyaluran DAK Fisik Sekaligus adalah sebagai berikut:

Penyaluran DAK Fisik pada jenis dan subbidang atau bidang tertentu yang pagu alokasinya sampai dengan Rp1 miliar/bidang, dapat dilaksanakan sekaligus sebesar nilai kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan.

  • Penyaluran Sebagian atau Seluruhnya Sekaligus 

Jenis dan bidang DAK Fisik tertentu dengan pagu bidang di atas Rp1 miliar terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, dapat disalurkan sekaligus paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember, berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) paling lambat bulan Januari. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan. 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 disalurkan setelah persyaratan penyaluran DAK Fisik dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan perubahan proses reviu APIP yang semula bersifat post reviu menjadi pra reviu. Penyampaian persyaratan penyaluran dilakukan melalui aplikasi OMSPAN. Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) BUN melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pencairan Dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening pemerintah daerah, dalam hal ini dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya untuk DAK Fisik dan Dana Desa disalurkan dari RKUD ke rekening pihak ketiga. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Baca Juga :  Apa bedanya Rehabilitasi Rawat Jalan dan Rehabilitasi Rawat Inap?

 

Dari hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik melalui Aplikasi OM SPAN sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, dapat kami simpulkan dan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Penyaluran DAK Fisik pada KPPN Pematangsiantar sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021sebesar Rp.152.736.642.437,- atau 90,85% dari paguRp.168.121.677.000, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kota Pematangsiantar, dari pagu sebesar Rp. 41.022.589.000,- telah disalurkan sebesar Rp 35.063.663.756,- atau 85,47% yang terdiri dari :
  1. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Anak Usia Dini (PAUD) dengan pagu Rp. 797.046.000,- telah disalurkan sebesar Rp.741.170.276,-atau 92,99%
  2. Jenis DanaReguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Dasar (SD) dengan pagu Rp. 7.968.843.000,- telah disalurkan sebesar Rp.7.052.840.624,-atau 88,51%
  3. Jenis DanaReguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pagu Rp. 7.968.843.000,- telah disalurkan sebesar Rp.11.752.708.510,-atau 87,94%
  4. Jenis DanaReguler, bidang pendidikan, sub bidang Perpustakaan Daerah dengan pagu Rp. 498.840.000,- telah disalurkan sebesar Rp.420.710.088,-  atau 84,34%
  5. Jenis DanaReguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Dasar dengan pagu Rp. 2.368.682.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.891.198.839  atau 79,84%
  6. Jenis DanaReguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Rujukan dengan pagu Rp. 4.707.102.000,- telah disalurkan sebesar Rp.3.680.074.636atau 78,18%
  7. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai dengan pagu Rp. 2.815.590.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.594.853.669atau 56,64%
  8. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Peningkatan  Kesiapan Sistem Kesehataan dengan pagu Rp. 526.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.267.941.399 atau 50,94%
  9. Jenis DanaReguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan pagu Rp. 1.385.100.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.292.168.715 atau93,29%.Jadi Pagu Dana Reguler untuk Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 34.431.269.000,- telah tersalur sebesar Rp.28.693.666.756,-atau 83,34%
  10. Jenis Dana Penugasan, bidang Lingkungan Hidup, sub bidang Penurunan Stunting dengan pagu Rp. 3.230.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.3.008.680.000,- atau   93,15%
  11. Jenis Dana Penugasan, bidang Sanitasi, sub bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan pagu Rp. 1.219.887.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.219.887.000,-atau   100%
  12. Jenis Dana Penugasan, bidang Perumahan dan Permukiman, sub bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan pagu Rp. 2.141.433.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.141.430.000,- atau 100%. Jadi Pagu Dana Penugasanuntuk Kota Pematangsiantar sebesar Rp.6.591.320.000,- dan telah tersalur sebesar Rp.6.369.997.000,-  atau 96,64%
  1. Kabupaten Simalungun, dari pagu sebesar Rp. 127.099.088.000,-telah disalurkan sebesar Rp.117.672.978.681,- atau 92,58%. 
  1. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Anak Usia Dini (PAUD) dengan pagu Rp. 349.046.000,- telah disalurkan sebesar Rp.341.763.635,- atau 97,91%
  2. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Dasar (SD) dengan pagu Rp. 13.360.614.000,- telah disalurkan sebesar Rp.12.301.925.971,- atau 92,08%
  3. Jenis Dana Reguler, bidang pendidikan, sub bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan pagu Rp. 8.388.416.000,- telah disalurkan sebesar Rp.7.857.774.029,-atau 93,67%
  4. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Dasar dengan pagu Rp. 14.243.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.12.666.941.346,- atau 88,93%
  5. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Rujukan dengan pagu Rp. 22.152.153.000,- telah disalurkan sebesar Rp.20.042.374.865,-atau 90,48%
  6. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai dengan pagu Rp. 2.968.159.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.300.016.775,-   atau 43,80%
  7. Jenis Dana Reguler, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan pagu Rp. 1.044.702.000,- telah disalurkan sebesar Rp.906.351.500,- atau 86,76%.
  8. Jenis Dana Reguler, bidang Jalan, sub bidang Jalan (Reguler) dengan pagu Rp. 21.510.929.000,- telah disalurkan sebesar Rp.20.960.894.000,- atau 97,44%.Jadi Pagu Dana Reguleruntuk Kota Pematangsiantar sebesar Rp.84.017.019.000,- dan telah tersalur sebesar Rp.76.378.042.121,-  atau 90,91%
  9. Jenis Dana Penugasan, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Penurunan Stunting) dengan pagu Rp. 39.999.000,- telah disalurkan sebesar Rp.39.999.000,- atau 100%.
  10. Jenis Dana Penugasan, bidang Kesehatan dan KB, sub bidang Penguatan Intervensi (Penurunan Stunting) dengan pagu Rp. 1.765.400.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.657.528.000,- atau 93,89%.
  11. Jenis Dana Penugasan, bidang Jalan, sub bidang Jalan (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 15.364.122.000,- telah disalurkan sebesar Rp.14.956.371.300,- atau 97,35%
  12. Jenis Dana Penugasan, bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sub bidang Ekonomi Berkelanjutan dengan pagu Rp. 3.590.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.3.224.799.995,- atau 89,83%
  13. Jenis Dana Penugasan, bidang Irigasi, sub bidang Irigasi (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 6.788.848.000,- telah disalurkan sebesar Rp.6.601.113.000,- atau 97,23%
  14. Jenis Dana Penugasan, bidang Pertanian, sub bidang Pertanian (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 2.037.725.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.037.725.000,- atau 100%
  15. Jenis Dana Penugasan, bidang Kelautan dan Perikanan, sub bidang Kelautan dan Perikanan (Ketahanan Pangan) dengan pagu Rp. 522.990.000,- tidak disalurkan karena desa yang mendapat dana DAK tersebut yakni Nagori Sibaganding telah mendapatkan bantuan sampan nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan surat keterangan Nomor 523/432/9.5/2021 tanggal 22 November 2021.
  16. Jenis Dana Penugasan, bidang Industri Kecil dan Menengah, sub bidang (Ekonomi Berkelanjutan) dengan pagu Rp. 3.000.292.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.950.497.081,- atau 98,34%
  17. Jenis Dana Penugasan, bidang Air Minum, sub bidang (Penanggulangan Kemiskinan) dengan pagu Rp.4.998.244.000,- telah disalurkan sebesar Rp.4.998.243.100,- atau 100%
  18. Jenis Dana Penugasan, bidang Sanitasi, sub bidang (Penanggulangan Kemiskinan) dengan pagu Rp.2.768.449.000,- telah disalurkan sebesar Rp.2.768.449.000,- atau 100%
  19. Jenis Dana Penugasan, bidang Perumahan dan Permukiman, sub bidang (Penanggulangan Kemiskinan) dengan pagu Rp. 1.176.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.1.176.000.000,- atau 100%
  20. Jenis Dana Penugasan, bidang Pariwisata, sub bidang Pariwisata (Ekonomi Berkelanjutan) dengan pagu Rp. 1.030.000.000,- telah disalurkan sebesar Rp.884.211.084,- atau 85,85%

 

  1. Dari data tersebut di atas, KPPN Pematangsiantar telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun sebesar Rp.152.736.642.437,- dari total pagu Rp.168.121.677.000,- atau 90,85% artinya capaian realisasi penyaluran DAK Fisik melalui KPPN Pematangsiantar belum mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tingkat Kuasa BUN yakni sebesar 95%. 
  2. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar mencapai target yang telah ditetapkan. (*)

 

iklan-usi
iklanpemko
iklanpemko
iklan-usi

Most Read

Artikel Terbaru

/